Ketatnya proses rekruitmen pejabat di Pemkab Jembrana atau yang lebih dikenal dengan job tender rupanya mengundang ketertarikan Departemen Keuangan RI. Ketertarikan tersebut diungkapkan langsung oleh Pemimpin Redaksi Majalah terbitan Departemen Keuangan RI, Eddy M. Effendi, disela-sela wawancara khusus dengan Bupati Jembrana, Prof. Dr. drg. I Gede Winasa, di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.
“Waktu saya bertanya pada rekan-rekan di Depkeu, mereka menyarankan agar saya datang ke Jembrana dan melihat langsung bagaimana reformasi kepegawaian di Jembrana. Yang menjadi menarik, jabatan disini ditenderkan sejak tahun 2003 lalu, sehingga kualitasnya bisa terjaga dan kebetulan ini tidak dilakukan di daerah lain,” ungkap Eddy.
Bupati Winasa dalam penjelasannya mengatakan, job tender di Jembrana diawali dengan melakukan standarisasi kegiatan dan memperhatikan jumlah pegawai yang dibutuhkan. “Kalau kita tidak tahu pekerjaan apa yang akan dilakukan, bagaimana kita tahu berapa pegawai yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Nah setelah kita tahu standar pekerjaan baru kita tahu jumlah pegawai yang diperlukan. Setelah itu kita rasionalisasikan sehingga sesuai dengan kebutuhan untuk pelayanan kepada masyarakat,” jelas Prof. Winasa.
Prof Winasa mencontohkan, rasionalisasi guru SD yang dilakukan di Kabupaten Jembrana. “Jumlah guru di Jembrana bisa dilihat dengan menghitung jumlah rombongan belajar (rombel) dan kemudian ditambah dua. Kalau satu SD ada enam rombongan belajar, pegawai yang dibutuhkan itu menjadi 8 orang, yakni enam guru kelas, satu kepala sekolah, setengah guru olah raga, dan setengah guru agama. Ini merupakan mekanisme job tender yang sudah berlangsung di Jembrana,” lanjut Prof. Winasa.
Sementara untuk pejabat eselon IV hanya diperlukan dua orang staf fungsional. Setelah tahu kebutuhan pegawai, maka job tender baru akan dilakukan pada tingkat eselon III dan eselon IV yang lowong. Tender jabatan ini pun diawali dengan mengadakan pengumuman lowongan jabatan kepada seluruh pegawai. “Nah bagi pegawai yang memenuhi persyaratan administratif dan tertarik untuk mengisi lowongan tersebut tentunya bisa mendaftarkan diri. Persyaratan administratif pun mengacu pada ketentuan kepegawaian dari pusat. Misalnya sudah ikut Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan (Diklatpim), sudah sarjana dan pangkatnya sudah memenuhi syarat,” ujar Bupati Winasa.
Setelah lolos verifikasi, pegawai tersebut pun harus melewati serangkaian test yang dilakukan oleh Universitas Udayana. “Calon pejabat tersebut harus melewati test potensi akademik (TPA), psikotest, test TOEFL, dan test kompetensi. Terakhir mereka juga harus lolos test komitmen yang dilakukan oleh calon atasannya untuk mengukur loyalitasnya terhadap pekerjaan yang akan diembannya,” kata Winasa.
“Waktu saya bertanya pada rekan-rekan di Depkeu, mereka menyarankan agar saya datang ke Jembrana dan melihat langsung bagaimana reformasi kepegawaian di Jembrana. Yang menjadi menarik, jabatan disini ditenderkan sejak tahun 2003 lalu, sehingga kualitasnya bisa terjaga dan kebetulan ini tidak dilakukan di daerah lain,” ungkap Eddy.
Bupati Winasa dalam penjelasannya mengatakan, job tender di Jembrana diawali dengan melakukan standarisasi kegiatan dan memperhatikan jumlah pegawai yang dibutuhkan. “Kalau kita tidak tahu pekerjaan apa yang akan dilakukan, bagaimana kita tahu berapa pegawai yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Nah setelah kita tahu standar pekerjaan baru kita tahu jumlah pegawai yang diperlukan. Setelah itu kita rasionalisasikan sehingga sesuai dengan kebutuhan untuk pelayanan kepada masyarakat,” jelas Prof. Winasa.
Prof Winasa mencontohkan, rasionalisasi guru SD yang dilakukan di Kabupaten Jembrana. “Jumlah guru di Jembrana bisa dilihat dengan menghitung jumlah rombongan belajar (rombel) dan kemudian ditambah dua. Kalau satu SD ada enam rombongan belajar, pegawai yang dibutuhkan itu menjadi 8 orang, yakni enam guru kelas, satu kepala sekolah, setengah guru olah raga, dan setengah guru agama. Ini merupakan mekanisme job tender yang sudah berlangsung di Jembrana,” lanjut Prof. Winasa.
Sementara untuk pejabat eselon IV hanya diperlukan dua orang staf fungsional. Setelah tahu kebutuhan pegawai, maka job tender baru akan dilakukan pada tingkat eselon III dan eselon IV yang lowong. Tender jabatan ini pun diawali dengan mengadakan pengumuman lowongan jabatan kepada seluruh pegawai. “Nah bagi pegawai yang memenuhi persyaratan administratif dan tertarik untuk mengisi lowongan tersebut tentunya bisa mendaftarkan diri. Persyaratan administratif pun mengacu pada ketentuan kepegawaian dari pusat. Misalnya sudah ikut Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan (Diklatpim), sudah sarjana dan pangkatnya sudah memenuhi syarat,” ujar Bupati Winasa.
Setelah lolos verifikasi, pegawai tersebut pun harus melewati serangkaian test yang dilakukan oleh Universitas Udayana. “Calon pejabat tersebut harus melewati test potensi akademik (TPA), psikotest, test TOEFL, dan test kompetensi. Terakhir mereka juga harus lolos test komitmen yang dilakukan oleh calon atasannya untuk mengukur loyalitasnya terhadap pekerjaan yang akan diembannya,” kata Winasa.
Buka Semua Folder
Tutup Semua Folder
Comments :
Posting Komentar