Dampak kenaikan BBM menuntut beberapa perusahaan mencari sumber energi alternatif demi kelancaran bisnis mereka, seperti yang dilakukan beberapa perusahaan di Jembrana, utamanya di Desa Pengambengan yang terkenal sebagai kawasan perikanan. Jika sebelumnya menggunakan kayu dan solar, kini mereka beralih ke batubara sebagai bahan bakar.
Menurut Kadis PULH Jembrana, Ir. I Ketut Swijana, MT., saat ini belum ada larangan dari pemerintah pusat atas penggunaan batu bara sebagai bahan bakar. Namun, perusahaan tetap diminta membuat Usaha Pengelolalan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang baru.
“Awalnya perusahan-perusahaan perikanan di Jembrana mengunakan kayu sebagai bahan bakar. Namun tidak lama kemudian, mereka mengganti bahan bakar dengan solar. Mungkin karena batu bara dinilai lebih ekonomis dari harga solar, mereka berpaling lagi menggunakan batu bara sebagai bahan bakar,” ujarnya.
Saat ini memang belum terlihat jelas dampak dari limbah yang dihasilkan batu bara ini. Namun, menurut Kepala Bidang Lingkungan Hidup Dinas PULH Jembrana, Ir. I Ketut Wiratmika, apabila pabrik-pabrik ikan itu memakai batu bara secara terus menerus, dikhawatirkan akan berdampak pada gangguan pernapasan manusia.
“Limbah batu bara itu panas dan mengeluarkan bau keras yang dapat menggangu sistem pernafasan manusia. Limbah ini juga mudah terbakar sehingga dapat digolongkan sebagai limbah yang sangat berbahaya. Apa bila limbah itu secara terus menerus ada dan berdampak merusak lingkungan sekitarnya, kami akan melakukan pengurugan (landfill) dan menyarankan mereka (perusahaan-red) agar melakukan hal yang sama,” ungkapnya.
Sementara Wakil Ketua Komisi C DPRD Jembrana, Ketut Subadi, menjelaskan pihaknya telah turun ke lapangan guna meninjau keberadaan limbah tersebut. “Kesimpulan kami, limbah batu bara itu tidak berbahaya. Bahkan limbah itu digunakan sebagai abu gosok oleh masyarakat sekitar,” demikian Subadi, politisi dari Fraksi Golkar.
Menurut Kadis PULH Jembrana, Ir. I Ketut Swijana, MT., saat ini belum ada larangan dari pemerintah pusat atas penggunaan batu bara sebagai bahan bakar. Namun, perusahaan tetap diminta membuat Usaha Pengelolalan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang baru.
“Awalnya perusahan-perusahaan perikanan di Jembrana mengunakan kayu sebagai bahan bakar. Namun tidak lama kemudian, mereka mengganti bahan bakar dengan solar. Mungkin karena batu bara dinilai lebih ekonomis dari harga solar, mereka berpaling lagi menggunakan batu bara sebagai bahan bakar,” ujarnya.
Saat ini memang belum terlihat jelas dampak dari limbah yang dihasilkan batu bara ini. Namun, menurut Kepala Bidang Lingkungan Hidup Dinas PULH Jembrana, Ir. I Ketut Wiratmika, apabila pabrik-pabrik ikan itu memakai batu bara secara terus menerus, dikhawatirkan akan berdampak pada gangguan pernapasan manusia.
“Limbah batu bara itu panas dan mengeluarkan bau keras yang dapat menggangu sistem pernafasan manusia. Limbah ini juga mudah terbakar sehingga dapat digolongkan sebagai limbah yang sangat berbahaya. Apa bila limbah itu secara terus menerus ada dan berdampak merusak lingkungan sekitarnya, kami akan melakukan pengurugan (landfill) dan menyarankan mereka (perusahaan-red) agar melakukan hal yang sama,” ungkapnya.
Sementara Wakil Ketua Komisi C DPRD Jembrana, Ketut Subadi, menjelaskan pihaknya telah turun ke lapangan guna meninjau keberadaan limbah tersebut. “Kesimpulan kami, limbah batu bara itu tidak berbahaya. Bahkan limbah itu digunakan sebagai abu gosok oleh masyarakat sekitar,” demikian Subadi, politisi dari Fraksi Golkar.
Buka Semua Folder
Tutup Semua Folder
Comments :
Posting Komentar