Sebagai wujud nyata atas janji-janji politik saat kampanye Pilkada Bali lalu, Gubernur Bali terpilih, pasangan Made Mangku Pastika-AA.Puspayoga, beberapa waktu lalu, menggelar pertemuan terbuka, yang kemudian lebih dikenal sebagai open house. Dan konon, acara open house Mangku Pastika untuk kali pertama ini cukup mendapatkan apresiasi dari berbagai komponen dan potensi masyarakat Bali. Minimal, demikianlah media-media lokal terbitan Bali mewartakannya. Lantas apakah yang menarik dari open house yang dilakukan Mangku Pastika yang dijadwalkan akan diselenggarakan saban bulan itu?
Dari sisi politik pemerintahan, apa yang dilakukannya lewat acara open house tentu menjadi sebuah terobosan atau semacam angin segar atas sebuah perilaku pemimpin pemerintahan setingkat gubernur. Karena menurut catatan yang ada di redaksi, gubernur-gubernur Bali sebelumnya belumlah pernah melakukan hal-hal seperti yang dilakukan Mangku Pastika (open house-red). Kalaupun ada, itu dalam bentuk lain, yakni melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah kabupaten/kota di seluruh Bali, yang lebih dikenal sebagai kunjungan kerja Gubernur Bali.
Dari sisi fatsun atau etika politik demokrasi, acara open house yang dilakukan Pak Mangku Pastika sebagai Gubernur Bali terpilih dan AA. Puspayoga sebagai wakilnya, bolehlah dianggap sebagai sebuah langkah awal yang baik. Karena dari sisi politik yang lebih praktis, acara open house merupakan bentuk nyata dari penerjemahan atas janji-janji politik yang disampaikan Mangku Pastika dan Puspayoga dalam kampanye Pilkada Gubernur Bali lalu, yang berjanji akan melakukan open house sebagai wahana penyerapan aspirasi masyarakat.
Bagaimana pada dimensi lainnya, seperti dari sistem pemerintahan, misalnya? Memang tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Mangku Pastika. Bahkan tidak berlebihan jika open house atau apa pun namanya yang diitikadkan sebagai sebuah upaya menjaring aspirasi masyarakat merupakan langkah positif yang harus didukung setiap komponen masyarakat sehingga terwujud bangunan peradaban yang tidak hanya dijejali oleh perilaku “Asbun (Asal Bunyi-red)” dan “ABS (Asal Bapak Senang-red)”.
Kalaupun kita ingin memberikan pengkritisan sebagai sebuah sumbangsih dan apresiasi atas acara open house itu, justru pengkritisan yang harus dilakukan tidaklah mengarah pada perilaku Mangku Pastika tetapi lebih diarahkan kepada para wakil rakyat Bali, dengan sebuah pertanyaan sederhana. Bukankah tugas untuk menyerap aspirasi masyarakat itu merupakan salah satu tugas utama seorang wakil rakyat untuk dikoordinasikan atau dikomunikasikan kepada pihak eksekutif dalam hal ini gubernur?
Di sini mungkin urusannya bukan pada perilaku tumpang tindih atau siapa yang mendahului siapa. Semua itu kembali kepada kepekaan dan insting seorang pemimpin. Entah ia seorang pemimpin yang kebetulan duduk di lembaga eksekutif, ataupun para wakil rakyat yang terhormat sebagai penghuni lembaga legeslatif, baik di DPRD kabupaten maupun DPRD propinsi, bahkan juga DPR RI.
Open house yang diprakarsai Gubernur Mangku Pastika —semoga tidak secara kebetulan diselenggarakan di Wantilan Gedung DPRD Bali, jelas merupakan sebuah langkah politis yang sangat strategis yang harus diapresiasi setiap Wakil Rakyat Bali di Gedung DPRD Bali. Bukan hanya oleh para wakil rakyat dari partai yang mengusung Mangku Pastika dan AA. Puspayoga, tetapi juga oleh setiap wakil rakyat yang ada di Gedung DPRD Bali, Renon Denpasar.
Sekarang yang jadi permasalahan adalah bagaimana setiap aspirasi masyarakat yang terlontarkan itu dapat diterjemahkan ke dalam sebuah program kerja nyata sebagai sebuah jawaban dan kepedulian seorang pemimpin. Tidak hanya berhenti pada acara open house semata, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kemudian!
Mari kita tunggu langkah selanjutnya!
Penulis: DS. Putra
Dari sisi politik pemerintahan, apa yang dilakukannya lewat acara open house tentu menjadi sebuah terobosan atau semacam angin segar atas sebuah perilaku pemimpin pemerintahan setingkat gubernur. Karena menurut catatan yang ada di redaksi, gubernur-gubernur Bali sebelumnya belumlah pernah melakukan hal-hal seperti yang dilakukan Mangku Pastika (open house-red). Kalaupun ada, itu dalam bentuk lain, yakni melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah kabupaten/kota di seluruh Bali, yang lebih dikenal sebagai kunjungan kerja Gubernur Bali.
Dari sisi fatsun atau etika politik demokrasi, acara open house yang dilakukan Pak Mangku Pastika sebagai Gubernur Bali terpilih dan AA. Puspayoga sebagai wakilnya, bolehlah dianggap sebagai sebuah langkah awal yang baik. Karena dari sisi politik yang lebih praktis, acara open house merupakan bentuk nyata dari penerjemahan atas janji-janji politik yang disampaikan Mangku Pastika dan Puspayoga dalam kampanye Pilkada Gubernur Bali lalu, yang berjanji akan melakukan open house sebagai wahana penyerapan aspirasi masyarakat.
Bagaimana pada dimensi lainnya, seperti dari sistem pemerintahan, misalnya? Memang tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Mangku Pastika. Bahkan tidak berlebihan jika open house atau apa pun namanya yang diitikadkan sebagai sebuah upaya menjaring aspirasi masyarakat merupakan langkah positif yang harus didukung setiap komponen masyarakat sehingga terwujud bangunan peradaban yang tidak hanya dijejali oleh perilaku “Asbun (Asal Bunyi-red)” dan “ABS (Asal Bapak Senang-red)”.
Kalaupun kita ingin memberikan pengkritisan sebagai sebuah sumbangsih dan apresiasi atas acara open house itu, justru pengkritisan yang harus dilakukan tidaklah mengarah pada perilaku Mangku Pastika tetapi lebih diarahkan kepada para wakil rakyat Bali, dengan sebuah pertanyaan sederhana. Bukankah tugas untuk menyerap aspirasi masyarakat itu merupakan salah satu tugas utama seorang wakil rakyat untuk dikoordinasikan atau dikomunikasikan kepada pihak eksekutif dalam hal ini gubernur?
Di sini mungkin urusannya bukan pada perilaku tumpang tindih atau siapa yang mendahului siapa. Semua itu kembali kepada kepekaan dan insting seorang pemimpin. Entah ia seorang pemimpin yang kebetulan duduk di lembaga eksekutif, ataupun para wakil rakyat yang terhormat sebagai penghuni lembaga legeslatif, baik di DPRD kabupaten maupun DPRD propinsi, bahkan juga DPR RI.
Open house yang diprakarsai Gubernur Mangku Pastika —semoga tidak secara kebetulan diselenggarakan di Wantilan Gedung DPRD Bali, jelas merupakan sebuah langkah politis yang sangat strategis yang harus diapresiasi setiap Wakil Rakyat Bali di Gedung DPRD Bali. Bukan hanya oleh para wakil rakyat dari partai yang mengusung Mangku Pastika dan AA. Puspayoga, tetapi juga oleh setiap wakil rakyat yang ada di Gedung DPRD Bali, Renon Denpasar.
Sekarang yang jadi permasalahan adalah bagaimana setiap aspirasi masyarakat yang terlontarkan itu dapat diterjemahkan ke dalam sebuah program kerja nyata sebagai sebuah jawaban dan kepedulian seorang pemimpin. Tidak hanya berhenti pada acara open house semata, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kemudian!
Mari kita tunggu langkah selanjutnya!
Penulis: DS. Putra
Buka Semua Folder
Tutup Semua Folder
Comments :
Posting Komentar