Lama tak terdengar kabarnya, Komisi C DPRD Jembrana rupanya kembali rutin mengadakan inspeksi mendadak (sidak) di beberapa proyek yang tengah berlangsung di Jembrana. Bukan mencari-cari kesalahan, tetapi lebih pada menjalankan dan meningkatkan fungsinya sebagai pengontrol atas keberadaan pembangunan tersebut.
Seperti yang dilakukan baru-baru ini, Komisi C DPRD Jembrana kembali terjun ke lapangan untuk meninjau beberapa pembangunan yang tengah berlangsung di Jembrana. Berbagai “halangan” pun tak menjadi kendala bagi mereka untuk menjalankan tugasnya.
Berjalan kaki pun tampaknya tak menjadi masalah bagi mereka. Gambaran ini dapat dilihat ketika mereka melakukan sidak di proyek pembangunan Gedung Pusat Kesenian dan Budaya (GPKB) dan penataan kawasan gerbang polisentrik Kantor Bupati Jembrana.
“Tidak ada motivasi lain, selain menjaga kualitas dari pembangunan yang dilaksanakan. Sudah menjadi tugas kami untuk mengawasinya, apalagi sumber dananya berasal dari APBD Jembrana. Apapun bentuk kegiatannya, apabila menggunakan uang rakyat, kita wajib menjaganya agar benar-benar menghasilkan bangunan yang berkualitas untuk kepentingan rakyat,” kata Sekretaris Komisi C DPRD Jembrana, Iskandar Alfan.
Tak ada sedikit pun masalah bagi politisi dari Fraksi Nasional, Demokrat, Bangsa, tersebut jika harus melakukan sidak tanpa mobil dinas. Karena kebetulan juga, lokasi proyek tersebut tidak terlalu jauh dari gedung dewan.
“Apalagi ini jaraknya sangat dekat. Bahkan, sering juga saya menggunakan mobil pribadi untuk melakukan sidak. Ini tak menjadi masalah agar segala pembangunan fisik yang ada di Jembrana berkualitas baik. Ini adalah bentuk pengabdian saya sebagai wakil masyarakat,” demikian Iskandar Alfan.
Apresiasi positif
Tidak adanya mobil dinas yang disewa sekretariat DPRD Jembrana rupanya cukup mengundang apresiasi positif dari masyarakat. Mereka menilai, terlepas dari ada atau tidaknya mobil dinas, apa yang dilakukan Komisi C DPRD Jembrana merupakan sebuah bentuk pengabdian atas keberadaan mereka sebagai wakil rakyat.
Salah seorang masyarakat, Agung Putra Khan, mengungkapkan sidak demi sidak yang dilakukan mencerminkan berjalannya fungsi dewan. Namun tentu saja hal tersebut tidak hanya berhenti sebatas melakukan sidak saja, tetapi juga kemampuan mereka untuk menjaga dan meluruskan setiap bentuk penyimpangan yang terjadi dalam pengerjaannya.
“Sidak itu sangat bagus sehingga dewan yang memiliki fungsi kontrol atas setiap kebijakan eksekutif dapat mengetahui secara detail mengenai prosesnya,” ungkapnya.
Terkait tidak adanya mobil dinas saat Komisi C DPRD Jembrana melakukan sidak di Gedung Pusat Kesenian dan Budaya (GPKB) dan penataan kawasan gerbang polisentrik Kantor Bupati Jembrana, ia menilai hal itu sesuatu yang wajar dan harus dibudayakan. Artinya, jika jarak lokasi proyek yang akan disidak tersebut tidak terlalu jauh dengan gedung dewan, ia berharap sebisa mungkin dewan tidak menggunakan mobil dinas.
“Inilah salah satu bentuk efisiensi. Karena telah sepakat untuk melakukan efisiensi, alangkah baiknya jika mereka berjalan kaki jika wilayah sidaknya sangat dekat. Setidaknya, mereka bisa memberi contoh yang baik bagi masyarakat,” ungkap pria yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang ojek tersebut.
Di sisi lain, Putra Khan juga memandang perlu ditingkatkannya koordinasi antara legeslatif dan eksekutif. Karena sejatinya kepentingan mereka sama, yakni memberikan fasilitas dan kenyamanan bagi masyarakat, ia berharap di hari-hari mendatang, tercipta komunikasi aktif antara pemkab dan dewan.
“Janganlah menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Yang namanya mobil dinas tentu harus tetap stand by di kantor karena akan digunakan sewaktu-waktu,” demikian apresiasi Putra Khan.
Seperti yang dilakukan baru-baru ini, Komisi C DPRD Jembrana kembali terjun ke lapangan untuk meninjau beberapa pembangunan yang tengah berlangsung di Jembrana. Berbagai “halangan” pun tak menjadi kendala bagi mereka untuk menjalankan tugasnya.
Berjalan kaki pun tampaknya tak menjadi masalah bagi mereka. Gambaran ini dapat dilihat ketika mereka melakukan sidak di proyek pembangunan Gedung Pusat Kesenian dan Budaya (GPKB) dan penataan kawasan gerbang polisentrik Kantor Bupati Jembrana.
“Tidak ada motivasi lain, selain menjaga kualitas dari pembangunan yang dilaksanakan. Sudah menjadi tugas kami untuk mengawasinya, apalagi sumber dananya berasal dari APBD Jembrana. Apapun bentuk kegiatannya, apabila menggunakan uang rakyat, kita wajib menjaganya agar benar-benar menghasilkan bangunan yang berkualitas untuk kepentingan rakyat,” kata Sekretaris Komisi C DPRD Jembrana, Iskandar Alfan.
Tak ada sedikit pun masalah bagi politisi dari Fraksi Nasional, Demokrat, Bangsa, tersebut jika harus melakukan sidak tanpa mobil dinas. Karena kebetulan juga, lokasi proyek tersebut tidak terlalu jauh dari gedung dewan.
“Apalagi ini jaraknya sangat dekat. Bahkan, sering juga saya menggunakan mobil pribadi untuk melakukan sidak. Ini tak menjadi masalah agar segala pembangunan fisik yang ada di Jembrana berkualitas baik. Ini adalah bentuk pengabdian saya sebagai wakil masyarakat,” demikian Iskandar Alfan.
Apresiasi positif
Tidak adanya mobil dinas yang disewa sekretariat DPRD Jembrana rupanya cukup mengundang apresiasi positif dari masyarakat. Mereka menilai, terlepas dari ada atau tidaknya mobil dinas, apa yang dilakukan Komisi C DPRD Jembrana merupakan sebuah bentuk pengabdian atas keberadaan mereka sebagai wakil rakyat.
Salah seorang masyarakat, Agung Putra Khan, mengungkapkan sidak demi sidak yang dilakukan mencerminkan berjalannya fungsi dewan. Namun tentu saja hal tersebut tidak hanya berhenti sebatas melakukan sidak saja, tetapi juga kemampuan mereka untuk menjaga dan meluruskan setiap bentuk penyimpangan yang terjadi dalam pengerjaannya.
“Sidak itu sangat bagus sehingga dewan yang memiliki fungsi kontrol atas setiap kebijakan eksekutif dapat mengetahui secara detail mengenai prosesnya,” ungkapnya.
Terkait tidak adanya mobil dinas saat Komisi C DPRD Jembrana melakukan sidak di Gedung Pusat Kesenian dan Budaya (GPKB) dan penataan kawasan gerbang polisentrik Kantor Bupati Jembrana, ia menilai hal itu sesuatu yang wajar dan harus dibudayakan. Artinya, jika jarak lokasi proyek yang akan disidak tersebut tidak terlalu jauh dengan gedung dewan, ia berharap sebisa mungkin dewan tidak menggunakan mobil dinas.
“Inilah salah satu bentuk efisiensi. Karena telah sepakat untuk melakukan efisiensi, alangkah baiknya jika mereka berjalan kaki jika wilayah sidaknya sangat dekat. Setidaknya, mereka bisa memberi contoh yang baik bagi masyarakat,” ungkap pria yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang ojek tersebut.
Di sisi lain, Putra Khan juga memandang perlu ditingkatkannya koordinasi antara legeslatif dan eksekutif. Karena sejatinya kepentingan mereka sama, yakni memberikan fasilitas dan kenyamanan bagi masyarakat, ia berharap di hari-hari mendatang, tercipta komunikasi aktif antara pemkab dan dewan.
“Janganlah menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Yang namanya mobil dinas tentu harus tetap stand by di kantor karena akan digunakan sewaktu-waktu,” demikian apresiasi Putra Khan.
Buka Semua Folder
Tutup Semua Folder
Comments :
Posting Komentar