Kabid Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Kelautan dan Kehutanan Jembrana, Oka Keniang, mengungkapkan dalam kurun waktu antara tahun 2002 hingga 2006, pemerintah mengucurkan dana Rp 2,5 milyar untuk program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Jembrana. Dana ini diberikan kepada koperasi, dengan tugas melanjutkannya kepada nelayan. Menurut Oka, koperasi yang mendapatkan dana itu adalah Koperasi Baruna dan Jimbarwana Mandiri. Koperasi Baruna menerima kucuran dana PEMP sejak tahun 2002 hingga 2004. Sementara di tahun 2005 hingga 2006, Koperasi Jimbarwana Mandiri-lah yang memperoleh dana tersebut. Sayangnya, Keniang tidak bisa menjelaskan apakah dana yang sangat besar itu sudah mampu meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir seperti tujuannya.
Ia hanya mengungkapkan, dana Rp 2,5 milyar ini kini berkembang menjadi Rp 4 milyar. “Dari jumlah itu dana yang masih tertanam di masyarakat sebesar Rp 600 juta,” ujarnya. Sementara jumlah tabungan yang berhasil dihimpun mencapai Rp 600 juta. Oka merasa masyarakat pesisir sangat terbantu dengan adanya program tersebut. Sayangnya, apa yang dikatakan Oka ini agak berbeda dengan hasil penelusuran media ini. Di kalangan nelayan, banyak kasak-kusuk kurang sedap terkait distribusi dana itu. Menurut salah seorang nelayan, bagi yang ingin meminjam dana itu harus menyertakan jaminan. “Kalau tidak bisa bayar, jaminan itu benar-benar akan disita. Katanya dana untuk masyarakat pesisir, kok ujung-ujungnya malah menyusahkan kami?” tanya nelayan ini. Dengan pola seperti itu, ia menilai wajar jika dana PEMP berkembang hingga Rp 4 milyar. “Kalau saya sih, program itu bisa dianggap berhasil jika nelayan bertambah sejahtera. Bukannya karena dananya berkembang jadi lebih banyak,” tambahnya.
Dikonfirmasi masalah ini, Kepala Dinas Pertanian, Kelautan Dan Kehutanan, IGN Sandjaja mengatakan, pihaknya tidak pernah memerintahkan koperasi pengelola PEMP untuk minta jaminan. Ia menilai, adanya jaminan itu muncul dari intern pengurus dan anggota koperasi. “Mungkin karena khawatir ada yang nakal dan tidak mengembalikan dana, dibuatkan kesepakatan adanya jaminan,” katanya. Mengenai penyitaan terhadap jaminan bagi warga pesisir yang tidak mampu membayar cicilan, Sandjaja menegaskan pihaknya belum pernah menerima laporan ataupun informasi hal tersebut. “Kalau soal itu, silahkan saja langsung tanya kepada koperasi yang mengelola PEMP,” ujarnya. Saat Indep-News hendak mengkonfirmasi I Ketut Nirartha alias Munir selaku pengurus Koperasi Baruna pekan lalu, yang bersangkutan sedang ke Denpasar.
Ia hanya mengungkapkan, dana Rp 2,5 milyar ini kini berkembang menjadi Rp 4 milyar. “Dari jumlah itu dana yang masih tertanam di masyarakat sebesar Rp 600 juta,” ujarnya. Sementara jumlah tabungan yang berhasil dihimpun mencapai Rp 600 juta. Oka merasa masyarakat pesisir sangat terbantu dengan adanya program tersebut. Sayangnya, apa yang dikatakan Oka ini agak berbeda dengan hasil penelusuran media ini. Di kalangan nelayan, banyak kasak-kusuk kurang sedap terkait distribusi dana itu. Menurut salah seorang nelayan, bagi yang ingin meminjam dana itu harus menyertakan jaminan. “Kalau tidak bisa bayar, jaminan itu benar-benar akan disita. Katanya dana untuk masyarakat pesisir, kok ujung-ujungnya malah menyusahkan kami?” tanya nelayan ini. Dengan pola seperti itu, ia menilai wajar jika dana PEMP berkembang hingga Rp 4 milyar. “Kalau saya sih, program itu bisa dianggap berhasil jika nelayan bertambah sejahtera. Bukannya karena dananya berkembang jadi lebih banyak,” tambahnya.
Dikonfirmasi masalah ini, Kepala Dinas Pertanian, Kelautan Dan Kehutanan, IGN Sandjaja mengatakan, pihaknya tidak pernah memerintahkan koperasi pengelola PEMP untuk minta jaminan. Ia menilai, adanya jaminan itu muncul dari intern pengurus dan anggota koperasi. “Mungkin karena khawatir ada yang nakal dan tidak mengembalikan dana, dibuatkan kesepakatan adanya jaminan,” katanya. Mengenai penyitaan terhadap jaminan bagi warga pesisir yang tidak mampu membayar cicilan, Sandjaja menegaskan pihaknya belum pernah menerima laporan ataupun informasi hal tersebut. “Kalau soal itu, silahkan saja langsung tanya kepada koperasi yang mengelola PEMP,” ujarnya. Saat Indep-News hendak mengkonfirmasi I Ketut Nirartha alias Munir selaku pengurus Koperasi Baruna pekan lalu, yang bersangkutan sedang ke Denpasar.
Buka Semua Folder
Tutup Semua Folder
Comments :
Posting Komentar