Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana menolak beroperasinya perguruan tinggi dengan pola “kelas jauh” di Kabupaten Jembrana. Hal ini ditegaskan Bupati Jembrana, Prof. Dr. I Gede Winasa. “Kita menolak beroperasinya perguruan tinggi dengan sistem kelas jauh di Kabupaten Jembrana bukan karena tidak suka atau benci kepada lembaganya. Tetapi, regulasi peraturan perundang-undangannya memang menyatakan begitu. Sebagai kepala daerah, saya tentu tidak boleh melanggar begitu saja aturan-aturan atau perundang-undangan yang ada,” demikian Prof. Winasa memberikan apresiasinya.
Penolakan tegas Pemkab Jembrana yang disampaikan Bupati Winasa mendapatkan apresiasi positif dari pemerhati dunia pendidikan dan masyarakat pendidikan sendiri. “Sikap tegas Prof. Winasa untuk menolak kelas jauh harus ditiru oleh bupati-bupati lainnya di seluruh Bali. Kalau tidak demikian, dari sisi SDM, kita akan terus tertinggal. Kalaupun terlihat ada kemajuan lantaran jumlah sarjana yang senantiasa bertambah setiap tahunnya, tetapi semua itu sebenarnya semu belaka dari sisi kualitas,” demikian Endang Widyaningsih, seorang pemerhati dunia pendidikan menjawab Indep-News.
Investigasi media ini memang menemukan betapa memprihatinkannya keberadaan kelas-kelas jauh yang dibuka beberapa perguruan tinggi di Kabupaten Jembrana. Selain dari sisi sarana prasarana yang sangat tidak layak, kualitas SDM pengajar atau dosen juga dipertanyakan. “Selain menolak kelas jauh, pemerintah juga seharusnya tegas untuk menolak mengakui ijasah yang diterbitkan oleh sebuah perguruan tinggi dari sebuah proses pendidikan tinggi dengan pola kelas jauh itu. Jangan seperti sekarang, kelas jauh-nya ditolak tetapi ijasahnya diakui!” demikian Agus Wiadnya, anggota masyarakat Kabupaten Jembrana yang mengaku gregetan melihat perilaku sarjana-sarjana kelas jauh yang secara kualitas disebutnya seperti ungkapan “tong kosong nyaring bunyinya” itu.
Penolakan tegas Pemkab Jembrana yang disampaikan Bupati Winasa mendapatkan apresiasi positif dari pemerhati dunia pendidikan dan masyarakat pendidikan sendiri. “Sikap tegas Prof. Winasa untuk menolak kelas jauh harus ditiru oleh bupati-bupati lainnya di seluruh Bali. Kalau tidak demikian, dari sisi SDM, kita akan terus tertinggal. Kalaupun terlihat ada kemajuan lantaran jumlah sarjana yang senantiasa bertambah setiap tahunnya, tetapi semua itu sebenarnya semu belaka dari sisi kualitas,” demikian Endang Widyaningsih, seorang pemerhati dunia pendidikan menjawab Indep-News.
Investigasi media ini memang menemukan betapa memprihatinkannya keberadaan kelas-kelas jauh yang dibuka beberapa perguruan tinggi di Kabupaten Jembrana. Selain dari sisi sarana prasarana yang sangat tidak layak, kualitas SDM pengajar atau dosen juga dipertanyakan. “Selain menolak kelas jauh, pemerintah juga seharusnya tegas untuk menolak mengakui ijasah yang diterbitkan oleh sebuah perguruan tinggi dari sebuah proses pendidikan tinggi dengan pola kelas jauh itu. Jangan seperti sekarang, kelas jauh-nya ditolak tetapi ijasahnya diakui!” demikian Agus Wiadnya, anggota masyarakat Kabupaten Jembrana yang mengaku gregetan melihat perilaku sarjana-sarjana kelas jauh yang secara kualitas disebutnya seperti ungkapan “tong kosong nyaring bunyinya” itu.
Buka Semua Folder
Tutup Semua Folder
Comments :
Posting Komentar