Sejak dibentuk menjelang Pemilu 2004, KPU berikut struktur dibawahnya hingga ke tingkat kabupaten diharapkan bisa menjadi wasit yang netral, adil dan kredibel dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Harapan atau lebih tepatnya tuntutan atas sikap tersebut, tetap menjadi agenda utama pelaku-pelaku politik meski figur-figur di KPU sudah berganti. Meski sering didengungkan baik oleh KPU sendiri maupun peserta pemilu, untuk mencapai sikap ideal tersebut bukanlah perkara mudah. Sebab menilai apakah penyelenggaran pemilu sudah netral, adil atau kredibel tidak cukup hanya lewat perangkat undang-undang yang mengaturnya. Netral, adil dan kredibel lebih pada prilaku dengan tanggungjawab moral. Dan jika sudah menyangkut moral maka sangat susah untuk mengukurnya, karena setiap orang memiliki persepsi berbeda atas ranah tersebut.
Dalam konteks pemilu di Kabupaten Jembrana, tuntutan KPUD setempat agar netral, adil dan kredibel juga terus mengemuka. Hampir seluruh peserta pemilu dalam hal ini partai politik (parpol) menyatakan hal tersebut. Desakan itu makin kuat saat KPUD Jembrana diisi orang-orang baru, yang rencananya akan dilantik pekan ini. Walaupun tidak secara tegas mengatakan personil KPUD sebelumnya tidak netral, adil dan kredibel, tapi parpol yang dimintai komentar Indep News tetap menyertakan hal tersebut yang harus dipenuhi oleh KPUD yang baru. Sekretaris DPC PDI P Jembrana, Ketut Sugiasa menyatakan, KPUD yang baru harus bisa berprilaku netral selaku penyelenggaran pemilu. “Mereka (KPUD –red) tidak boleh dibawah kendali penguasa maupun parpol tertentu,” katanya. Ia menilai, netralitas orang-orang di KPUD ini sangat berkait erat dengan suasana kondusif di Jembrana. “Kalau mereka berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan lembaga itu untuk netral, maka prosesi pemilu di Jembrana akan dapat berjalan aman,” tegasnya.
Sugiasa menambahkan, personil KPUD yang baik juga harus memahami politik khususnya dari sisi aturan pemilu. “Tapi bukan berarti tahu politik terus mereka ikut berpolitik. Kalau itu dilakukan akan menimbulkan gejolak yang kurang kondusif bagi jalannya pemilu,” ujar Sugiasa. Pihaknya mengingatkan KPUD yang baru, agar tidak mengulang kasus-kasus yang pernah terjadi pada KPUD sebelumnya. “Kasus-kasus besar maupun kecil yang sempat membuat suasana pemilu tidak aman, tidak boleh terjadi lagi. Dan untuk menjaga hal tersebut penyelenggara pemilu memegang peranan yang besar,” jelasnya. Terkait dengan kemungkinan adanya intervensi-intervensi dari pihak luar terhadap KPUD, Sugiasa menyarakan, agar lembaga ini bekerja sesuai dengan aturan. Tapi Sugiasa tidak memungkiri, adanya kecenderungan dari parpol maupun politisi untuk melakukan pendekatan kepada KPUD khususnya menjelang pemilu. Guna menangkis pendekatan yang mungkin akan mengakibatkan hal yang tidak baik, Sugiasa minta seluruh personil KPUD dengan tegas menjaga independensinya. “Kalau lembaga ini tegas menyatakan independen baik dalam prilaku maupun perkataan, saya rasa parpol maupun politisi tidak akan bisa masuk untuk mempengaruhi lembaga ini guna menguntungkan pribadi maupun kelompok tertentu,” katanya.
Harapan Sugiasa atas kinerja KPUD Jembrana periode 2008-2013 cukup tinggi dan optimis. Pendapatnya ini didasari oleh proses rekrutmen personil KPUD yang menurutnya sudah tepat. “Untuk menjadi anggota KPUD saat ini harus melewati seleksi dan prosedur yang ketat, makanya saya optimis mereka bisa bekerja sesuai harapan,” ujarnya. Ia juga melihat, 5 orang yang akan menjadi perpanjangan KPU Pusat di Jembrana adalah orang-orang yang memang layak. “Sehingga saya tidak melihat adanya titip-titipan dalam rekrutmen ini,” imbuhnya. Mengenai suara-suara sumbang yang masih mengiringi KPUD yang baru, Sugiasa menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar. “Kalau ada yang bilang ada titipan itu wajar, seleksi yang hanya menyisakan lima orang pasti sulit untuk memuaskan semua orang. Yang jelas saat menganggap KPUD yang sekarang diisi oleh orang-orang terbaik,” katanya lagi. Sebagai pihak yang memiliki kepentingan atas independensi KPUD, Sugiasa mengaku, sudah melakukan penelusuran terhadap figur-figur yang terpilih. Dari penelusuran itu, ia memang menemukan ada yang pernah jadi simpatisan partai tertentu. “Tapi kalau simpatisan itu kan wajar dan urusan pribadi, tapi mereka tidak pernah menjadi pengurus parpol,” ujarnya. Catatan tegas yang diberikan Sugiasa adalah, KPUD harus tegas dalam menjalan aturan. Hal inilah yang masih ia lihat lemah di KPUD sebelumnya.
Rasa membuncah KPUD yang baru akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik, juga dilontarkan oleh Ketua DPC Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIB) Jembrana, Ketut Aswabawa Raharja alias Mamank. Ia melihat, dengan komposisi 2 mantan anggota KPUD sebelumnya dan 3 orang baru mencerminkan proses kaderisasi terjadi di lembaga tersebut. Ia berharap, orang-orang ini bisa belajar dari sejarah kelam KPUD sebelumnya. Dengan tegas Mamank menyatakan, selama 5 tahun ada kesan keberpihakan yang kuat yang diperlihatkan oleh KPUD sebelumnya. “Karena itu mulai saat ini KPUD harus memperlakukan seluruh parpol dalam tataran yang setingkat. Ini penting untuk menjaga proses demokratisasi,” katanya. Ia menambahkan, jika KPUD tidak bisa berlaku netral, adil dan kredibel berarti lembaga ini gagal menjalankan proses demokratisasi di Jembrana. Mamank sendiri tidak berpikir, apakah personil KPUD yang sekarang ada unsur titipan maupun tidak. Senada dengan Sugiasa, ia merasa yakin atas proses seleksi yang sudah dijalankan. “KPUD yang sekarang ditetapkan setelah melalui proses seleksi yang ketat, tentu mereka adalah orang-orang yang memiliki SDM mumpuni,” jelasnya.
Karena menganggap memiliki SDM yang mumpuni, Mamank mengingatkan, tugas berat yang menanti KPUD baru. “Harapan saya sangat tinggi mereka bisa memikul tugas yang berat tersebut,” imbuhnya. Sementara Ketua DPC Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia (PPPI), Kade Parta Adiwijaya mengaku, dirinya tidak terlalu intens mengikuti proses seleksi KPUD. Ia hanya berharap, personil KPUD Jembrana yang baru ini bisa menjalin kerjasama yang baik dengan seluruh parpol. “Kerjasama itu bisa diwujudkan dengan KPUD melakukan tugas dan kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata politisi muda ini. Menurut Parta, penyelenggara pemilu yang baik mampu menguasai dan menjalankan materi-materi aturan terkait dengan tugas-tugasnya. “Selain itu harus netral dalam mengawasi kompetisi demokrasi yang tengah berlangsung,” jelasnya. Ia banyak menyoroti kinerja KPUD saat penghitungan suara. Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, Parta berharap, KPUD yang sekarang mampu memberikan akses yang cepat dan tepat bagi publik untuk memantau penghitungan dan perolehan suara.
Apresiasi yang disampaikan petinggi-petinggi parpol tersebut rasanya layak untuk diperhatikan oleh personil KPUD yang baru. Tidak dapat ditolak, antara KPUD dan parpol memiliki kaitan yang erat. Dua lembaga yang berbeda ini sama-sama memiliki tanggungjawab yang besar untuk membuat demokrasi menjadi sehat. Guna mencapai hal tersebut, mereka harus sama-sama sepakat untuk berjalan pada koridor aturan yang melingkupinya masing-masing. KPUD sebagai penyelenggara pemilu harus bisa bersikap netral, adil dan kredibel. Lembaga ini harus berani tegas untuk menolak intervensi-intervensi di luar sistem dan aturan yang sangat mungkin terjadi dalam proses pemilu. Demikian bagi peserta pemilu, dalam hal ini partai politik juga harus menahan diri untuk tidak menggiring KPUD agar melakukan kebijakan di luar aturan. Jika dua lembaga ini sudah sepakat, maka semua pihak bisa optimis tidak akan terjadi kesalahpahaman karena pemahaman yang salah. Selamat berdemokrasi!
Dalam konteks pemilu di Kabupaten Jembrana, tuntutan KPUD setempat agar netral, adil dan kredibel juga terus mengemuka. Hampir seluruh peserta pemilu dalam hal ini partai politik (parpol) menyatakan hal tersebut. Desakan itu makin kuat saat KPUD Jembrana diisi orang-orang baru, yang rencananya akan dilantik pekan ini. Walaupun tidak secara tegas mengatakan personil KPUD sebelumnya tidak netral, adil dan kredibel, tapi parpol yang dimintai komentar Indep News tetap menyertakan hal tersebut yang harus dipenuhi oleh KPUD yang baru. Sekretaris DPC PDI P Jembrana, Ketut Sugiasa menyatakan, KPUD yang baru harus bisa berprilaku netral selaku penyelenggaran pemilu. “Mereka (KPUD –red) tidak boleh dibawah kendali penguasa maupun parpol tertentu,” katanya. Ia menilai, netralitas orang-orang di KPUD ini sangat berkait erat dengan suasana kondusif di Jembrana. “Kalau mereka berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan lembaga itu untuk netral, maka prosesi pemilu di Jembrana akan dapat berjalan aman,” tegasnya.
Sugiasa menambahkan, personil KPUD yang baik juga harus memahami politik khususnya dari sisi aturan pemilu. “Tapi bukan berarti tahu politik terus mereka ikut berpolitik. Kalau itu dilakukan akan menimbulkan gejolak yang kurang kondusif bagi jalannya pemilu,” ujar Sugiasa. Pihaknya mengingatkan KPUD yang baru, agar tidak mengulang kasus-kasus yang pernah terjadi pada KPUD sebelumnya. “Kasus-kasus besar maupun kecil yang sempat membuat suasana pemilu tidak aman, tidak boleh terjadi lagi. Dan untuk menjaga hal tersebut penyelenggara pemilu memegang peranan yang besar,” jelasnya. Terkait dengan kemungkinan adanya intervensi-intervensi dari pihak luar terhadap KPUD, Sugiasa menyarakan, agar lembaga ini bekerja sesuai dengan aturan. Tapi Sugiasa tidak memungkiri, adanya kecenderungan dari parpol maupun politisi untuk melakukan pendekatan kepada KPUD khususnya menjelang pemilu. Guna menangkis pendekatan yang mungkin akan mengakibatkan hal yang tidak baik, Sugiasa minta seluruh personil KPUD dengan tegas menjaga independensinya. “Kalau lembaga ini tegas menyatakan independen baik dalam prilaku maupun perkataan, saya rasa parpol maupun politisi tidak akan bisa masuk untuk mempengaruhi lembaga ini guna menguntungkan pribadi maupun kelompok tertentu,” katanya.
Harapan Sugiasa atas kinerja KPUD Jembrana periode 2008-2013 cukup tinggi dan optimis. Pendapatnya ini didasari oleh proses rekrutmen personil KPUD yang menurutnya sudah tepat. “Untuk menjadi anggota KPUD saat ini harus melewati seleksi dan prosedur yang ketat, makanya saya optimis mereka bisa bekerja sesuai harapan,” ujarnya. Ia juga melihat, 5 orang yang akan menjadi perpanjangan KPU Pusat di Jembrana adalah orang-orang yang memang layak. “Sehingga saya tidak melihat adanya titip-titipan dalam rekrutmen ini,” imbuhnya. Mengenai suara-suara sumbang yang masih mengiringi KPUD yang baru, Sugiasa menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar. “Kalau ada yang bilang ada titipan itu wajar, seleksi yang hanya menyisakan lima orang pasti sulit untuk memuaskan semua orang. Yang jelas saat menganggap KPUD yang sekarang diisi oleh orang-orang terbaik,” katanya lagi. Sebagai pihak yang memiliki kepentingan atas independensi KPUD, Sugiasa mengaku, sudah melakukan penelusuran terhadap figur-figur yang terpilih. Dari penelusuran itu, ia memang menemukan ada yang pernah jadi simpatisan partai tertentu. “Tapi kalau simpatisan itu kan wajar dan urusan pribadi, tapi mereka tidak pernah menjadi pengurus parpol,” ujarnya. Catatan tegas yang diberikan Sugiasa adalah, KPUD harus tegas dalam menjalan aturan. Hal inilah yang masih ia lihat lemah di KPUD sebelumnya.
Rasa membuncah KPUD yang baru akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik, juga dilontarkan oleh Ketua DPC Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIB) Jembrana, Ketut Aswabawa Raharja alias Mamank. Ia melihat, dengan komposisi 2 mantan anggota KPUD sebelumnya dan 3 orang baru mencerminkan proses kaderisasi terjadi di lembaga tersebut. Ia berharap, orang-orang ini bisa belajar dari sejarah kelam KPUD sebelumnya. Dengan tegas Mamank menyatakan, selama 5 tahun ada kesan keberpihakan yang kuat yang diperlihatkan oleh KPUD sebelumnya. “Karena itu mulai saat ini KPUD harus memperlakukan seluruh parpol dalam tataran yang setingkat. Ini penting untuk menjaga proses demokratisasi,” katanya. Ia menambahkan, jika KPUD tidak bisa berlaku netral, adil dan kredibel berarti lembaga ini gagal menjalankan proses demokratisasi di Jembrana. Mamank sendiri tidak berpikir, apakah personil KPUD yang sekarang ada unsur titipan maupun tidak. Senada dengan Sugiasa, ia merasa yakin atas proses seleksi yang sudah dijalankan. “KPUD yang sekarang ditetapkan setelah melalui proses seleksi yang ketat, tentu mereka adalah orang-orang yang memiliki SDM mumpuni,” jelasnya.
Karena menganggap memiliki SDM yang mumpuni, Mamank mengingatkan, tugas berat yang menanti KPUD baru. “Harapan saya sangat tinggi mereka bisa memikul tugas yang berat tersebut,” imbuhnya. Sementara Ketua DPC Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia (PPPI), Kade Parta Adiwijaya mengaku, dirinya tidak terlalu intens mengikuti proses seleksi KPUD. Ia hanya berharap, personil KPUD Jembrana yang baru ini bisa menjalin kerjasama yang baik dengan seluruh parpol. “Kerjasama itu bisa diwujudkan dengan KPUD melakukan tugas dan kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata politisi muda ini. Menurut Parta, penyelenggara pemilu yang baik mampu menguasai dan menjalankan materi-materi aturan terkait dengan tugas-tugasnya. “Selain itu harus netral dalam mengawasi kompetisi demokrasi yang tengah berlangsung,” jelasnya. Ia banyak menyoroti kinerja KPUD saat penghitungan suara. Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, Parta berharap, KPUD yang sekarang mampu memberikan akses yang cepat dan tepat bagi publik untuk memantau penghitungan dan perolehan suara.
Apresiasi yang disampaikan petinggi-petinggi parpol tersebut rasanya layak untuk diperhatikan oleh personil KPUD yang baru. Tidak dapat ditolak, antara KPUD dan parpol memiliki kaitan yang erat. Dua lembaga yang berbeda ini sama-sama memiliki tanggungjawab yang besar untuk membuat demokrasi menjadi sehat. Guna mencapai hal tersebut, mereka harus sama-sama sepakat untuk berjalan pada koridor aturan yang melingkupinya masing-masing. KPUD sebagai penyelenggara pemilu harus bisa bersikap netral, adil dan kredibel. Lembaga ini harus berani tegas untuk menolak intervensi-intervensi di luar sistem dan aturan yang sangat mungkin terjadi dalam proses pemilu. Demikian bagi peserta pemilu, dalam hal ini partai politik juga harus menahan diri untuk tidak menggiring KPUD agar melakukan kebijakan di luar aturan. Jika dua lembaga ini sudah sepakat, maka semua pihak bisa optimis tidak akan terjadi kesalahpahaman karena pemahaman yang salah. Selamat berdemokrasi!
Buka Semua Folder
Tutup Semua Folder
Comments :
Posting Komentar