Hampir 5 tahun menjabat sebagai Ketua DPRD Jembrana, sosok Made Kembang Hartawan sangat familiar di mata masyarakat. Hampir setiap saat ia menerima aspirasi masyarakat mengenai kritik terhadap proses pembangunan maupun masukan-masukan terhadap program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Bahkan saking seringnya, ia mengaku hampir tidak ada waktu untuk keluarga sendiri. Berikut petikan wawancara wartawan Indep-News, Eka Prasetya dan Agus Antariksawan, dengan politisi dari fraksi PDI Perjuangan itu
Setelah selama hampir 5 tahun menjadi Ketua DPRD Jembrana, seperti apa pandangan anda terhadap kinerja dewan selama ini?
Kalau dilihat dari kinerja, tentunya teman-teman di dewan sudah bekerja dengan sangat maksimal. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Salah satu tolak ukurnya adalah, banyaknya Ranperda yang berhasil kami tetapkan menjadi Perda. Bahkan saya sendiri merasa hampir tidak ada waktu bagi saya untuk keluarga sendiri. Terlebih lagi, banyak juga masyarakat yang datang langsung ke saya untuk menyampaikan aspirasinya.
Hanya saja saya menyayangkan pandangan jika anggota dewan itu malas datang ke kantor. Menurut saya, kinerja dewan itu tidak bisa hanya diukur dengan seberapa sering datang ke kantor dan seberapa penuh absensinya. Saya justru memandang anggota dewan tidak pas jika sering-sering berada di kantor, karena anggota dewan harus sering turun ke lapangan baik itu untuk menyerap aspirasi masyarakat maupun meninjau pembangunan-pembangunan yang telah dilakukan. Yang paling penting, anggota dewan itu harus ada di kantor apabila sudah ada rapat yang membahas tentang kepentingan masyarakat umum, baik itu mengenai pembahasan anggaran pemerintah daerah, pembahasan kebijakan pembangunan, maupun pembahasan terhadap program-program yang akan digulirkan.
Kalau selama ini, seperti apa proses penyerapan aspirasi masyarakat yang telah dilakukan dewan?
Ada beberapa proses yang kami lakukan, salah satunya adalah dengan melakukan reses ke daerah-daerah pemilihan. Masyarakat juga cukup sering datang ke dewan untuk menyampaikan aspirasi terhadap pembangunan maupun keluhan-keluhan terhadap pelayanan publik. Bisa juga kami melakukan melalui proses-proses lainnya. Mungkin saja ketika kami sedang terlibat obrolan-obrolan dengan masyarakat. Hampir setiap saat kami menerima aspirasi dari masyarakat.
Selama ini apa yang paling sering dikeluhkan masyarakat?
Kalau yang mengemuka belakangan ini adalah tentang mahalnya biaya di rumah sakit dan juga tentang mahalnya pajak ladang atau tanah kering. Utamanya masalah biaya rumah sakit, ini harus mendapat perhatian serius. Jangan sampai masyarakat memandang biaya pengobatan menjadi mahal karena sudah ada JKJ (Jaminan Kesehatan Jembrana). Ini akan menjadi perseden buruk di masyarakat.
Bagaimana pandangan anda terhadap proses pembangunan di Jembrana?
Jika bicara pada tataran proses, dari awal kami pihak legeslatif dan juga pihak eksekutif sudah mulai membicarakan proses pembangunan mulai pada tataran konsep atau kebijakan, sampai dengan tataran realisasi. Kami tidak ingin nantinya program tersebut akan berdampak negatif bagi masyarakat.
Kira-kira pembangunan di bidang apa yang belum optimal?
Kalau bicara dari sisi kurang optimalnya pembangunan, ini bukan hanya harus dilakukan oleh pihak eksekutif saja, tapi juga harus dilakukan oleh legeslatif. Kembali pada masalah pembangunan tadi, kami kira yang saat ini penggarapannya kurang optimal adalah masalah pertanian. Mengapa pertanian? Ini tidak lain karena pertanian salah satu pendapatan terbesar masyarakat di Jembrana. Selain pertanian, sektor kelautan juga perlu mendapat perhatan serius. Karena Jembrana dengan Desa Pengambengan yang ada di dalamnya, memiliki potensi kelautan yang sangat melimpah. Pemberdayaan masyarakat di kawasan pesisir pun menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat pesisir hanya hidup mewah ketika panen ikan, namun menjadi sangat miskin ketika masa paceklik.
Bagaimana dengan sektor pariwisata?
Memang kita tidak bisa memungkiri jika Bali diidentikkan dengan pariwisata, dan juga Jembrana merupakan bagian dari Bali. Untuk Jembrana sendiri, terus terang untuk sektor pariwisata kita tidak bisa garap dengan maksimal. Disamping potensinya yang sangat minim, sarana dan prasarana penunjang pun masih kurang mendukung. Masih perlu kerja keras untuk mengembangkan maupun mempromosikan potensi pariwisata di Jembrana.
Meskipun demikian, kita tidak harus berpikir untuk menjadi daerah tujuan pariwisata atau tourism destination, tapi kita juga bisa menjadi daerah penunjang pariwisata. Bisa saja kita menyuplai kebutuhan makanan untuk hotel-hotel yang ada di Kuta atau Nusa Dua, atau kerajinan-kerajinan yang dijual di Pasar Sukawati, Pasar Seni Kuta, atau Pasar Kumbasari bisa juga diproduksi di Jembrana. Jadi intinya, kalau kita bisa menjadi supporting tourism, mengapa tidak?
Lalu bagaimana dengan proyek-proyek yang dipandang kurang optimal?
Untuk hematnya tentu proyek-proyek tersebut harus diperbaiki atau dioptimalkan kembali. Tapi ini juga menjadi pelajaran berharga bagi kami untuk menilai proyek-proyek yang kurang optimal tersebut. Paling tidak kita perlu melakukan perencanaan dan kajian yang lebih matang lagi untuk membangun sebuah proyek yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi daerah maupun pemberdayaan masyarakat.
Terakhir, pandangan bapak terhadap proses kritisasi masyarakat kepada pemerintah daerah?
Dari proses reses selama ini, saya kira penyampaian aspirasi masyarakat sudah sangat baik sekali. Masyarakat yang semula masih takut mengkritik ataupun memberikan saran kepada pemerintah, perlahan mulai berani untuk memberikan masukan dan kritiknya. Ke depan, kami harapkan masyarakat bisa lebih kritis lagi. Sumbangsih sarannya untuk pembangunan daerah, masih sangat kami harapkan.
Setelah selama hampir 5 tahun menjadi Ketua DPRD Jembrana, seperti apa pandangan anda terhadap kinerja dewan selama ini?
Kalau dilihat dari kinerja, tentunya teman-teman di dewan sudah bekerja dengan sangat maksimal. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Salah satu tolak ukurnya adalah, banyaknya Ranperda yang berhasil kami tetapkan menjadi Perda. Bahkan saya sendiri merasa hampir tidak ada waktu bagi saya untuk keluarga sendiri. Terlebih lagi, banyak juga masyarakat yang datang langsung ke saya untuk menyampaikan aspirasinya.
Hanya saja saya menyayangkan pandangan jika anggota dewan itu malas datang ke kantor. Menurut saya, kinerja dewan itu tidak bisa hanya diukur dengan seberapa sering datang ke kantor dan seberapa penuh absensinya. Saya justru memandang anggota dewan tidak pas jika sering-sering berada di kantor, karena anggota dewan harus sering turun ke lapangan baik itu untuk menyerap aspirasi masyarakat maupun meninjau pembangunan-pembangunan yang telah dilakukan. Yang paling penting, anggota dewan itu harus ada di kantor apabila sudah ada rapat yang membahas tentang kepentingan masyarakat umum, baik itu mengenai pembahasan anggaran pemerintah daerah, pembahasan kebijakan pembangunan, maupun pembahasan terhadap program-program yang akan digulirkan.
Kalau selama ini, seperti apa proses penyerapan aspirasi masyarakat yang telah dilakukan dewan?
Ada beberapa proses yang kami lakukan, salah satunya adalah dengan melakukan reses ke daerah-daerah pemilihan. Masyarakat juga cukup sering datang ke dewan untuk menyampaikan aspirasi terhadap pembangunan maupun keluhan-keluhan terhadap pelayanan publik. Bisa juga kami melakukan melalui proses-proses lainnya. Mungkin saja ketika kami sedang terlibat obrolan-obrolan dengan masyarakat. Hampir setiap saat kami menerima aspirasi dari masyarakat.
Selama ini apa yang paling sering dikeluhkan masyarakat?
Kalau yang mengemuka belakangan ini adalah tentang mahalnya biaya di rumah sakit dan juga tentang mahalnya pajak ladang atau tanah kering. Utamanya masalah biaya rumah sakit, ini harus mendapat perhatian serius. Jangan sampai masyarakat memandang biaya pengobatan menjadi mahal karena sudah ada JKJ (Jaminan Kesehatan Jembrana). Ini akan menjadi perseden buruk di masyarakat.
Bagaimana pandangan anda terhadap proses pembangunan di Jembrana?
Jika bicara pada tataran proses, dari awal kami pihak legeslatif dan juga pihak eksekutif sudah mulai membicarakan proses pembangunan mulai pada tataran konsep atau kebijakan, sampai dengan tataran realisasi. Kami tidak ingin nantinya program tersebut akan berdampak negatif bagi masyarakat.
Kira-kira pembangunan di bidang apa yang belum optimal?
Kalau bicara dari sisi kurang optimalnya pembangunan, ini bukan hanya harus dilakukan oleh pihak eksekutif saja, tapi juga harus dilakukan oleh legeslatif. Kembali pada masalah pembangunan tadi, kami kira yang saat ini penggarapannya kurang optimal adalah masalah pertanian. Mengapa pertanian? Ini tidak lain karena pertanian salah satu pendapatan terbesar masyarakat di Jembrana. Selain pertanian, sektor kelautan juga perlu mendapat perhatan serius. Karena Jembrana dengan Desa Pengambengan yang ada di dalamnya, memiliki potensi kelautan yang sangat melimpah. Pemberdayaan masyarakat di kawasan pesisir pun menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat pesisir hanya hidup mewah ketika panen ikan, namun menjadi sangat miskin ketika masa paceklik.
Bagaimana dengan sektor pariwisata?
Memang kita tidak bisa memungkiri jika Bali diidentikkan dengan pariwisata, dan juga Jembrana merupakan bagian dari Bali. Untuk Jembrana sendiri, terus terang untuk sektor pariwisata kita tidak bisa garap dengan maksimal. Disamping potensinya yang sangat minim, sarana dan prasarana penunjang pun masih kurang mendukung. Masih perlu kerja keras untuk mengembangkan maupun mempromosikan potensi pariwisata di Jembrana.
Meskipun demikian, kita tidak harus berpikir untuk menjadi daerah tujuan pariwisata atau tourism destination, tapi kita juga bisa menjadi daerah penunjang pariwisata. Bisa saja kita menyuplai kebutuhan makanan untuk hotel-hotel yang ada di Kuta atau Nusa Dua, atau kerajinan-kerajinan yang dijual di Pasar Sukawati, Pasar Seni Kuta, atau Pasar Kumbasari bisa juga diproduksi di Jembrana. Jadi intinya, kalau kita bisa menjadi supporting tourism, mengapa tidak?
Lalu bagaimana dengan proyek-proyek yang dipandang kurang optimal?
Untuk hematnya tentu proyek-proyek tersebut harus diperbaiki atau dioptimalkan kembali. Tapi ini juga menjadi pelajaran berharga bagi kami untuk menilai proyek-proyek yang kurang optimal tersebut. Paling tidak kita perlu melakukan perencanaan dan kajian yang lebih matang lagi untuk membangun sebuah proyek yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi daerah maupun pemberdayaan masyarakat.
Terakhir, pandangan bapak terhadap proses kritisasi masyarakat kepada pemerintah daerah?
Dari proses reses selama ini, saya kira penyampaian aspirasi masyarakat sudah sangat baik sekali. Masyarakat yang semula masih takut mengkritik ataupun memberikan saran kepada pemerintah, perlahan mulai berani untuk memberikan masukan dan kritiknya. Ke depan, kami harapkan masyarakat bisa lebih kritis lagi. Sumbangsih sarannya untuk pembangunan daerah, masih sangat kami harapkan.
Comments :
Posting Komentar