independen news

Bonus Untuk Juara Asia Panjat Tebing

2008-10-27T22:11:00.001-07:00

Prestasi membanggakan dalam event Asian Youth Climbing Competition Agustus lalu diraih lima atlet asal Jembrana yang turut membawa Indonesia di puncak perolehan medali pada event olahraga yang cukup menantang tingkat Asia tersebut. Kelima atlet muda dan anak-anak tersebut berhasil menyabet 3 medali emas, 2 perak dan 2 perunggu.

Kelima atlet Panjat Tebing terbaik Jembrana, yakni Rivaldi Ode Ridjaya yang duduk di kelas 6 SD Negeri 3 Banjar Tengah berhasil meraih 2 emas sekaligus pada kelas speed dan lead. Sedangkan medali emas pada kelas boulder putri, diraih Puspa Renika Sari, siswi SMA Negeri 1 Negara. Selain memperoleh medali emas, Rivaldi juga berhasil meraih medali perak untuk kelas boulder bersama Gusti Ngurah Darma untuk kelas speed. Puspa Kenika Sari juga sukses meraup medali perunggu pada kelas boulder bersama Andi Moha Dhany, siswa SD Negeri 1 Banjar Tengah, yang memperoleh dua medali perunggu pada kelas speed dan lead, serta Julianto, siswa SMA Ngurah Rai Negara, pada kelas lead dan boulder.

Atas prestasi tersebut, Bupati Jembrana, Prof. Dr. I Gede Winasa, yang juga Ketua Umum KONI Jembrana menyerahkan bonus kepada para atlet yang berhasil mengharumkan nama Jembrana, Bali dan Indonesia di kancah Asia. Bonus berupa uang senilai Rp. 2,5 juta untuk satu medali emas, Rp.1 juta untuk satu medali perunggu dan Rp. 500 ribu untuk mendali perak tersebut diserahkan langsung Bupati Winasa kepada para atlet, yang disaksikan Pengcab Panjat Tebing Jembrana berikut pelatihnya yang tampak setia mendampingi anak asuhnya.

Bupati Winasa sangat bangga atas prestasi yang diraih putra putri Jembrana dalam event tersebut. Ia berharap para atlet terus berlatih dan belajar dengan tekun. Prestasi di bidang olah raga jangan sampai mengurangi prestasi di bidang akademik. “Saya harap adik-adik tetap bersemangat dalam berlatih dan belajar sehingga dapat meningkatkan prestasi. Manfaatkanlah bonus ini dengan baik untuk kepentingan pendidikan maupun prestasi olah raga,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Litbang Pengcab Panjat Tebing Jembrana, Soni Marmayuda, menjelaskan event Asian Youth Climbing Competition merupakan ajang tahunan. Di tahun 2008 ini, event tersebut diikuti 5 negara, yakni Indonesia, Jepang, Thailand, Malaysia dan Singapura, yang dilaksanakan di GOR Ngurah Rai, Denpasar. Dalam pertandingan yang berlangsung 5 hari (20-24 Agustus 2008) tersebut, Indonesia berhasil menjuarai pertandingan. Meski sarana latihan panjat tebing di Jembrana belum dapat dikatakan ideal, pihaknya selalu berupaya menunjukkan prestasi. “Tunjukkan prestasi dulu, baru mohon bantuan. Itulah dasarnya,” tegas Soni.

Bonus itu sendiri rencananya akan ditabung oleh para atlet penerima bonus, sementara yang lainnya akan diberikan kepada orang tua masing-masing.

Penyegelan Usaha Galian C; Jangan Sekedar ditutup, Pidanakan Saja!

2008-10-27T22:05:00.000-07:00

Sikap tegas Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana untuk menutup atau melakukan penyegelan terhadap usaha galian C di Dusun Pangkung Manggis, Kelurahan Baler Bale Agung, Negara, yang dipimpin langsung oleh Asisten I Setda Jembrana, Drs. AA. Putrayasa, M.Si., dan Kakanpol. PP Kabupaten Jembrana, I Putu Gede Sugiana, SH. M.Hum., ternyata mendapat dukungan dan apresiasi positif dari masyarakat. “Meskipun agak terlambat, langkah tegas yang diambil Pemkab Jembrana perlu didukung,” demikian Direktur The Jembrana Forum, Aswabawa “Mamang” Raharja, BA.

Demikian juga apresiasi yang dilontarkan praktisi hukum asal Bali, Ida Ayu Susanti, SH., M.Hum. Ia menyatakan, langkah yang dilakukan Pemkab Jembrana seharusnya tidak hanya sampai atau berhenti pada perilaku penutupan atau penyegelan saja, tetapi harus dilanjutkan dengan melakukan langkah-langkah hukum. “Masyarakat dan pengusaha harus mendapatkan pelajaran berharga sehingga tidak melakukan kesalahan yang sama di masa mendatang. Jadi, sisi edukasi juga harus disentuh,” demikian Susanti.

Tentang langkah hukum yang bisa dilakukan, Susanti lebih mengarahkan pada isu lingkungan. “Kita bisa gunakan undang-undang yang berhubungan dengan kelestarian lingkungan. Apa yang terjadi di Pangkung Manggis akibat perilaku usaha galian pasir itu sudah sangat mengancam lingkungan dan masyarakat sekitarnya,” tegas Susanti seraya berpesan kepada masyarakat agar mengawal, jangan sampai ijin oparasional usaha Galian C itu terbit kembali lewat pintu samping.

Prof. Winasa: Tolak Kelas Jauh Bukan Karena Benci!

2008-10-27T22:03:00.000-07:00

Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana menolak beroperasinya perguruan tinggi dengan pola “kelas jauh” di Kabupaten Jembrana. Hal ini ditegaskan Bupati Jembrana, Prof. Dr. I Gede Winasa. “Kita menolak beroperasinya perguruan tinggi dengan sistem kelas jauh di Kabupaten Jembrana bukan karena tidak suka atau benci kepada lembaganya. Tetapi, regulasi peraturan perundang-undangannya memang menyatakan begitu. Sebagai kepala daerah, saya tentu tidak boleh melanggar begitu saja aturan-aturan atau perundang-undangan yang ada,” demikian Prof. Winasa memberikan apresiasinya.

Penolakan tegas Pemkab Jembrana yang disampaikan Bupati Winasa mendapatkan apresiasi positif dari pemerhati dunia pendidikan dan masyarakat pendidikan sendiri. “Sikap tegas Prof. Winasa untuk menolak kelas jauh harus ditiru oleh bupati-bupati lainnya di seluruh Bali. Kalau tidak demikian, dari sisi SDM, kita akan terus tertinggal. Kalaupun terlihat ada kemajuan lantaran jumlah sarjana yang senantiasa bertambah setiap tahunnya, tetapi semua itu sebenarnya semu belaka dari sisi kualitas,” demikian Endang Widyaningsih, seorang pemerhati dunia pendidikan menjawab Indep-News.

Investigasi media ini memang menemukan betapa memprihatinkannya keberadaan kelas-kelas jauh yang dibuka beberapa perguruan tinggi di Kabupaten Jembrana. Selain dari sisi sarana prasarana yang sangat tidak layak, kualitas SDM pengajar atau dosen juga dipertanyakan. “Selain menolak kelas jauh, pemerintah juga seharusnya tegas untuk menolak mengakui ijasah yang diterbitkan oleh sebuah perguruan tinggi dari sebuah proses pendidikan tinggi dengan pola kelas jauh itu. Jangan seperti sekarang, kelas jauh-nya ditolak tetapi ijasahnya diakui!” demikian Agus Wiadnya, anggota masyarakat Kabupaten Jembrana yang mengaku gregetan melihat perilaku sarjana-sarjana kelas jauh yang secara kualitas disebutnya seperti ungkapan “tong kosong nyaring bunyinya” itu.

Jelang Pemilu 2009; Untuk Sementara, Terserah Pak De!

2008-10-27T21:57:00.000-07:00

M“agnet Politik”. Mungkin istilah itu cukup pas dilekatkan pada sosok Prof. Dr. I Gede Winasa, terutama jika dihubung-hubungkan dengan sikap dan pilihan politik demokrasi sebagian besar masyarakat di Kabupaten Jembrana menjelang digelarnya pesta demokrasi Pemilu Legeslatif tahun 2009. Jika mencari aspirasi politik masyarakat menjelang Pemilu Legeslatif ini, maka rata-rata masyarakat Jembrana akan menjawab, “Terserah Pak De”. Dan konon, yang dimaksud “Pak De” itu adalah sosok Prof. Dr. I Gede Winasa yang juga Bupati Jembrana.

Fenomena politik demokrasi “Terserah Pak De” itu, memang menjadi cukup menarik untuk ditilik dan diapresiasi. Seperti dilontarkan pemerhati perilaku politik dan demokrasi serta pengajar ilmu politik beberapa perguruan tinggi di Jawa Timur, R. Pracoyo, kepada Independen News, fenomena “terserah Pak De” itu menunjukkan tingginya posisi tawar politik Prof. Winasa sebagai pelaku politik, apalagi jika dilihat pada tataran domestik dan lokalitas. “Sosok Prof. Winasa merupakan daya tarik tersendiri bagi setiap partai politik di dalam menarik dukungan masyarakat pada Pemilu 2009,” demikian Pracoyo.

Selain itu, Pracoyo juga melihat bahwa fenomena ini akan berlanjut pada pesta demokrasi yang lebih strategis lagi, yakni Pemilu Daerah Jembrana atau Pilkada Jembrana di tahun 2010. Artinya, siapapun yang ingin tampil di dalam kompetisi demokrasi Pilkada Jembrana nanti, harus mendapat “restu” dari Prof. Winasa. Karena apa? Sepuluh tahun kepemimpinan Prof. Winasa, tetap akan mengakar di hati masyarakat Jembrana. “Saya melihat fenomena ini tidak hanya berhenti pada Pemilu 2009, tetapi juga akan berlanjut pada Pilkada Jembrana 2010 dan Pilpres di tahun yang sama,” demikian R. Pracoyo.

Tidak Ingin Jadi Benturan, BPN Jembrana Merapat Ke Pemkab

2008-10-27T21:52:00.000-07:00

Pelaksanaan dan penerapannya program land reform (reformasi agraria) yang sudah bergulir sejak tahun 1998 dan memberikan dampak positif bagi masyarakat bawah, rupanya memerlukan kesiapan berbagai komponen. Seperti yang terjadi pada tanah timbul seluas 11 hektare di Dusun Pebuahan, Desa Cupel, Negara, yang diperkirakan sudah ada sejak tahun 1987. “Keberadaan tanah timbul di dusun itu memang memerlukan penanganan yang optimal agar tidak terjadi benturan di masyarakat,” ungkap Bupati Prof. Dr. I Gede Winasa, saat menerima Kepala BPN Jembrana dan Pengurus Korwil Provinsi Bali, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, keberadaan tanah timbul tersebut berkaitan langsung dengan keberadaan sebuah negara. Artinya, negara harus mampu memposisikan dan mengkondisikan keberadaan tanah tersebut sehingga mampu menyentuh kepentingan masyarakat bawah, terutama bagi masyarakat miskin dan petani yang belum memiliki lahan.

“Karena tanah timbul di Jembrana ini berada di daerah pesisir, lahan itu harus diperuntukkan bagi perumahan nelayan. Pada dasarnya saya sangat menghargai mereka (warga pesisir-red), walaupun ada yang telah mengkapling tanah di sana hingga mencapai 20 are. Namun alangkah baiknya jika mereka menerima tanah ini secara merata. Minimal 5 are saja,” ujarnya.

Meski sulit, tetapi apabila dihubungkan dengan kondisi tanah yang mereka dapatkan secara cuma-cuma, masyarakat tetap harus bersyukur. “PNS saja hanya mendapatkan tanah seluas satu are saja. Masyarakat pesisir itu akan diberikan tanah masing-masing seluas 5 are. Untuk sertifikat, BPN akan mengurusnya. Ini sesuai dengan program land reform sendiri,” imbuhnya.

Jika dibagi rata, tanah seluas 11 hektare itu sendiri dapat diperuntukkan bagi 200 KK. Bahkan jika memungkinkan, masyarakat Cupel yang selama ini menjadi korban abrasi dapat dialihkan ke lokasi tersebut. Nantinya, lahan tersebut akan ditata sedemikian rupa sehingga menjadi kawasan yang nyaman bagi para penghuninya.

Bupati Winasa menghimbau, penduduk yang terlanjur membuka warung (ikan bakar-red) dan rumah permanen di daerah sempadan pantai mau dialihkan ke sisi utara sehingga daerah tersebut lebih tertata dan tidak menyalahi aturan. “Seperti yang dapat kita lihat sekarang, perkembangannya sangat tidak terkendali,” demikian Bupati Winasa.

Sementara Kepala BPN Jembrana, Ayu Tresna Laksmi, mengatakan keberadaan tanah timbul yang berlokasi di Dusun Pebuahan itu mencapai 11 hektare. Dan setelah dilakukan pemetaan ulang, ternyata terdapat 64 KK yang menempati tanah tersebut.

“Dari 64 KK tersebut, ada yang mengkapling tanah hingga 20 are. Karena Bupati Winasa menyarankan untuk membagi tanah itu secara merata, maka kami berkomitmen untuk merapatkan diri dalam pengelolaan pembagian tanah tersebut. Kami harap pembagian tanah itu tidak akan menimbulkan gejolak di masyarakat. Mudah-mudahan mereka paham mengenai hal ini,” demikian Laksmi.

Prosedur Kelas Jauh Harus Jelas; Hati-Hati Kampus "STIA"!

2008-10-27T21:48:00.000-07:00

Mengingat persaingan global yang terjadi belakangan ini, dunia pendidikan telah menjadi kata kunci di dalam pengembangan sumber daya manusia. Menciptakan dunia pendidikan yang berkualitas, dalam hal ini perguruan tinggi, tentunya membutuhkan transparansi dalam pengelolaannya. Namun sayangnya, realita yang berkembang akhir-akhir ini menunjukkan bahwa masih saja ada lembaga pendidikan yang tidak memprioritaskan pengembangan SDM.

“Kini banyak sekali bermunculan STIA alias sekolah tidak, ijasah ada. Biasanya ini terjadi di perguruan tinggi yang menyediakan program kelas jauh. Bagaimana mungkin ‘lembaga pendidikan’ seperti itu mampu menghasilkan SDM-SDM yang berkualitas. Ini adalah sebuah permasalahan serius yang harus ditindaklanjuti,” demikian diungkapkan Bupati Prof. Dr. I Gede Winasa, saat menerima utusan dari Universitas Mahasaraswati di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Depdiknas RI, keberadaan sekolah jauh pada dasarnya memiliki akses yang kurang baik bagi dunia pendidikan. Maka, sangatlah beralasan jika kemudian Bupati Winasa melakukan penertiban terhadap perguruan tinggi yang tidak memiliki ijin operasional di Jembrana. Hal ini dilakukannya semata-mata untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas, khususnya di Jembrana.

“Sebagian besar mahasiswa yang mengikuti program kelas jauh justru para PNS. Karena itulah saya ingin menertibkan perguruan tinggi yang menyediakan program kelas jauh untuk lebih meningkatkan kualitas mahasiswa yang menempuh pendidikan di sana. Saya tak ingin ada orang Jembrana yang menyandang gelar sarjana, namun sama sekali tidak memiliki kualitas. Jadi, bagi para PNS yang mengantongi ijasah dari perguruan tinggi yang tidak berijin operasional ini tidak akan diakui sehingga yang bersangkutan tidak dapat mengajukan penyesuaian ijasah,” tegas Bupati Winasa.

Kualifikasi Dosen
Keberadaan perguruan tinggi tanpa ijin operasional tersebut juga dikhawatirkan tidak menggunakan klasifikasi dalam perekrutan dosen sehingga akan berdampak buruk pada kualitas SDM yang dihasilkan.

“Kalaupun ada perguruan tinggi yang membuka kelas jauh di Jembrana, seharusnya dosen yang digunakan bukanlah dosen baru yang direkrut di Jembrana, namun tetap menggunakan dosen dari perguruan tinggi tersebut. Menjadi dosen itu ada kualifikasi khusus, jadi tidak semua orang bisa jadi dosen,” tandas Bupati Winasa.

Di Jembrana sendiri terdapat lima perguruan tinggi yang membuka program kelas jauh yang tidak memiliki ijin operasional. Semestinya, tambah Bupati Winasa, sebuah kampus tidak hanya menyediakan ruang kelas semata, tetapi juga sarana prasarana penunjang lainnya, seperti perpustakaan dan laboratorium untuk mendukung proses pendidikan para mahasiswanya.

“Saya harap Kopertis segera mengeluarkan aturan baku terkait kasus-kasus seperti ini sehingga tidak terjadi multitafsir yang nantinya berdampak pada adanya benturan di bawah. Kalaupun memang ada aturan mengenai hal ini, saya harap agar segera disosialisasikan. Kalau sudah begini, kita sebagai pelaksana di dibawah akan berbenturan. Apalagi sekarang minat masyarakat Jembrana untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi sangat besar,” demikian Bupati Winasa.

KEGIATAN TENGAH SEMESTER; Memperkenalkan (Lagi) Kearifan Budaya Lokal

2008-10-27T21:45:00.000-07:00

Kegiatan Tengah Semester (KTS) mestinya tak hanya dijadikan ajang kreasi atau dilewatkan dengan mengadakan perlombaan ekstra kurikuler yang ada di masing-masing sekolah saja. Sebisa mungkin, KTS juga harus mampu menjadi momentum untuk lebih memperkenalkan kearifan budaya lokal di kalangan siswa.

Kabid Pendidikan di Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata (Dikbudpar) Jembrana, Drs. I Putu Ardika, M. Pd., mengatakan jika memungkinkan, untuk lebih memperkenalkan budaya lokal, KTS harus dilaksanakan di luar lingkungan sekolah.

“Memperkenalkan kearifan budaya lokal di kalangan siswa tentu harus dilaksanakan. Sedini mungkin mereka harus mengetahui budaya lokal yang dimiliki agar tidak tercerabut dari akar budayanya sendiri. Ini juga merupakan salah satu pembentukan kecerdasan verbal kultural di kalangan siswa sehingga nantinya mereka bisa menggunakan kecerdasan untuk melakukan tindakan terbaik di dalam sebuah kondisi,” ungkap Ardika.

Apa yang disampaikan Ardika ini juga sekaligus menjawab segala kesimpangsiuran yang berkembang di kalangan para siswa belakangan ini. Sebuah kabar burung yang menyatakan bahwa dinas telah melarang mereka (khususnya siswa SMP-red) untuk melaksanakan KTS di luar sekolah.

Nah, selamat berkreativitas!

SIDAK KOMISI C DPRD JEMBRANA; Tingkatkan Fungsi Kontrol Atas Pembangunan Fisik di Jembrana

2008-10-27T21:41:00.000-07:00

Lama tak terdengar kabarnya, Komisi C DPRD Jembrana rupanya kembali rutin mengadakan inspeksi mendadak (sidak) di beberapa proyek yang tengah berlangsung di Jembrana. Bukan mencari-cari kesalahan, tetapi lebih pada menjalankan dan meningkatkan fungsinya sebagai pengontrol atas keberadaan pembangunan tersebut.

Seperti yang dilakukan baru-baru ini, Komisi C DPRD Jembrana kembali terjun ke lapangan untuk meninjau beberapa pembangunan yang tengah berlangsung di Jembrana. Berbagai “halangan” pun tak menjadi kendala bagi mereka untuk menjalankan tugasnya.

Berjalan kaki pun tampaknya tak menjadi masalah bagi mereka. Gambaran ini dapat dilihat ketika mereka melakukan sidak di proyek pembangunan Gedung Pusat Kesenian dan Budaya (GPKB) dan penataan kawasan gerbang polisentrik Kantor Bupati Jembrana.

“Tidak ada motivasi lain, selain menjaga kualitas dari pembangunan yang dilaksanakan. Sudah menjadi tugas kami untuk mengawasinya, apalagi sumber dananya berasal dari APBD Jembrana. Apapun bentuk kegiatannya, apabila menggunakan uang rakyat, kita wajib menjaganya agar benar-benar menghasilkan bangunan yang berkualitas untuk kepentingan rakyat,” kata Sekretaris Komisi C DPRD Jembrana, Iskandar Alfan.

Tak ada sedikit pun masalah bagi politisi dari Fraksi Nasional, Demokrat, Bangsa, tersebut jika harus melakukan sidak tanpa mobil dinas. Karena kebetulan juga, lokasi proyek tersebut tidak terlalu jauh dari gedung dewan.

“Apalagi ini jaraknya sangat dekat. Bahkan, sering juga saya menggunakan mobil pribadi untuk melakukan sidak. Ini tak menjadi masalah agar segala pembangunan fisik yang ada di Jembrana berkualitas baik. Ini adalah bentuk pengabdian saya sebagai wakil masyarakat,” demikian Iskandar Alfan.

Apresiasi positif
Tidak adanya mobil dinas yang disewa sekretariat DPRD Jembrana rupanya cukup mengundang apresiasi positif dari masyarakat. Mereka menilai, terlepas dari ada atau tidaknya mobil dinas, apa yang dilakukan Komisi C DPRD Jembrana merupakan sebuah bentuk pengabdian atas keberadaan mereka sebagai wakil rakyat.

Salah seorang masyarakat, Agung Putra Khan, mengungkapkan sidak demi sidak yang dilakukan mencerminkan berjalannya fungsi dewan. Namun tentu saja hal tersebut tidak hanya berhenti sebatas melakukan sidak saja, tetapi juga kemampuan mereka untuk menjaga dan meluruskan setiap bentuk penyimpangan yang terjadi dalam pengerjaannya.

“Sidak itu sangat bagus sehingga dewan yang memiliki fungsi kontrol atas setiap kebijakan eksekutif dapat mengetahui secara detail mengenai prosesnya,” ungkapnya.

Terkait tidak adanya mobil dinas saat Komisi C DPRD Jembrana melakukan sidak di Gedung Pusat Kesenian dan Budaya (GPKB) dan penataan kawasan gerbang polisentrik Kantor Bupati Jembrana, ia menilai hal itu sesuatu yang wajar dan harus dibudayakan. Artinya, jika jarak lokasi proyek yang akan disidak tersebut tidak terlalu jauh dengan gedung dewan, ia berharap sebisa mungkin dewan tidak menggunakan mobil dinas.

“Inilah salah satu bentuk efisiensi. Karena telah sepakat untuk melakukan efisiensi, alangkah baiknya jika mereka berjalan kaki jika wilayah sidaknya sangat dekat. Setidaknya, mereka bisa memberi contoh yang baik bagi masyarakat,” ungkap pria yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang ojek tersebut.

Di sisi lain, Putra Khan juga memandang perlu ditingkatkannya koordinasi antara legeslatif dan eksekutif. Karena sejatinya kepentingan mereka sama, yakni memberikan fasilitas dan kenyamanan bagi masyarakat, ia berharap di hari-hari mendatang, tercipta komunikasi aktif antara pemkab dan dewan.

“Janganlah menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Yang namanya mobil dinas tentu harus tetap stand by di kantor karena akan digunakan sewaktu-waktu,” demikian apresiasi Putra Khan.

Dana PEMP Milyaran Rupiah, Nelayan Tetap Miskin

2008-10-27T21:39:00.000-07:00

Kabid Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Kelautan dan Kehutanan Jembrana, Oka Keniang, mengungkapkan dalam kurun waktu antara tahun 2002 hingga 2006, pemerintah mengucurkan dana Rp 2,5 milyar untuk program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Jembrana. Dana ini diberikan kepada koperasi, dengan tugas melanjutkannya kepada nelayan. Menurut Oka, koperasi yang mendapatkan dana itu adalah Koperasi Baruna dan Jimbarwana Mandiri. Koperasi Baruna menerima kucuran dana PEMP sejak tahun 2002 hingga 2004. Sementara di tahun 2005 hingga 2006, Koperasi Jimbarwana Mandiri-lah yang memperoleh dana tersebut. Sayangnya, Keniang tidak bisa menjelaskan apakah dana yang sangat besar itu sudah mampu meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir seperti tujuannya.

Ia hanya mengungkapkan, dana Rp 2,5 milyar ini kini berkembang menjadi Rp 4 milyar. “Dari jumlah itu dana yang masih tertanam di masyarakat sebesar Rp 600 juta,” ujarnya. Sementara jumlah tabungan yang berhasil dihimpun mencapai Rp 600 juta. Oka merasa masyarakat pesisir sangat terbantu dengan adanya program tersebut. Sayangnya, apa yang dikatakan Oka ini agak berbeda dengan hasil penelusuran media ini. Di kalangan nelayan, banyak kasak-kusuk kurang sedap terkait distribusi dana itu. Menurut salah seorang nelayan, bagi yang ingin meminjam dana itu harus menyertakan jaminan. “Kalau tidak bisa bayar, jaminan itu benar-benar akan disita. Katanya dana untuk masyarakat pesisir, kok ujung-ujungnya malah menyusahkan kami?” tanya nelayan ini. Dengan pola seperti itu, ia menilai wajar jika dana PEMP berkembang hingga Rp 4 milyar. “Kalau saya sih, program itu bisa dianggap berhasil jika nelayan bertambah sejahtera. Bukannya karena dananya berkembang jadi lebih banyak,” tambahnya.

Dikonfirmasi masalah ini, Kepala Dinas Pertanian, Kelautan Dan Kehutanan, IGN Sandjaja mengatakan, pihaknya tidak pernah memerintahkan koperasi pengelola PEMP untuk minta jaminan. Ia menilai, adanya jaminan itu muncul dari intern pengurus dan anggota koperasi. “Mungkin karena khawatir ada yang nakal dan tidak mengembalikan dana, dibuatkan kesepakatan adanya jaminan,” katanya. Mengenai penyitaan terhadap jaminan bagi warga pesisir yang tidak mampu membayar cicilan, Sandjaja menegaskan pihaknya belum pernah menerima laporan ataupun informasi hal tersebut. “Kalau soal itu, silahkan saja langsung tanya kepada koperasi yang mengelola PEMP,” ujarnya. Saat Indep-News hendak mengkonfirmasi I Ketut Nirartha alias Munir selaku pengurus Koperasi Baruna pekan lalu, yang bersangkutan sedang ke Denpasar.

Nelayan Dalam Jeratan Pengembak; Golongan Pekerja yang Termiskinkan

2008-10-27T21:35:00.000-07:00

Dalam peta kesejahteraan penduduk, wilayah pesisir masuk sebagai salah satu kantong kemiskinan. Potret perkampungan nelayan yang terbekap dalam kemiskinan sudah menjadi menu tetap dalam sejarah ekonomi bangsa ini. Padahal, hampir seluruh rezim yang memimpin republik ini mengaku mengucurkan dana yang tidak sedikit untuk membangkitkan ekonomi pesisir. Tapi tetap saja, identitas kemiskinan belum bisa tercabut dari komunitas nelayan.

Amat (bukan nama sebenarnya), hanya bisa mengangguk lesu saat ikan hasil tangkapannya dihargai sangat murah. Kegigihannya saat menghadapi ombak luruh di hadapan tengkulak, atau yang dalam pergaulan nelayan disebut dengan pengembak. Ketidakberdayaan nelayan asal Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, untuk mendapatkan harga ikan yang layak ini sebagai imbas dari modal yang diberikan pengembak tersebut. Bagi Amat dan banyak nelayan kecil lainnya, biaya operasional untuk melaut menjadi persoalan yang pelik. Pengembak yang tahu persoalan nelayan itu lantas menawarkan “jasanya”. Dengan perjanjian ikan hasil tangkapan harus dijual kepadanya, pengembak memberikan pinjaman modal. Karena kepepet, tanpa berpikir panjang tawaran tersebut langsung disambar para nelayan. Padahal, penerimaan atas tawaran itu merupakan awal malapetaka bagi nelayan kecil.

Penelusuran yang dilakukan media ini, nelayan yang terjerat pengembak sangat sulit untuk melepaskan diri. Meski sadar ikannya tidak mendapatkan harga yang layak, tapi kebutuhan akan modal untuk melaut sehari-hari tidak memberikan ruang untuk berpikir lebih jauh lagi tentang hal tersebut. “Kalau tidak pinjam ke pengembak, kami tidak bisa melaut karena tidak punya modal untuk beli solar dan lain-lain. Mau gimana lagi?” kata Amat saat ditemui Indep-News. Nelayan ini mengaku, hasil penjualan ikannya kepada tengkulak hanya cukup untuk makan sehari-hari. Ironisnya, nelayan kecil yang terjerat dalam belitan jasa semu dari tengkulak ini jumlahnya mencapai ratusan orang di Kabupaten Jembrana.

Kondisi nelayan kecil tersebut dibenarkan dua tokoh pemuda Pengambengan, Mahrus Ali dan Mas Hariyanto (Arie). Dari dua orang ini diperoleh gambaran, bahwa belitan tengkulak sangat kuat mewarnai kehidupan nelayan kecil. Mahrus mengungkapkan, ada 2 jenis nelayan yang terjerat pengembak. Pertama, nelayan yang hanya mendapatkan pinjaman modal operasional saja. Dan yang kedua, nelayan yang selain modal operasional, juga mendapatkan suplai peralatan menangkap ikan. “Peralatan untuk menangkap ikan itu dibayar nelayan dengan cara mencicil,” kata Mahrus.

Ia menilai, apapun bentuk “jasa” yang diberikan pengembak, nelayan tetap menderita kerugian. “Saya melihat pengembak itu mengambil keuntungan dari sisi manapun. Baik saat menyediakan alat tangkap maupun saat membeli hasil tangkapan,” ujar Mahrus. Ia menyatakan, karena hanya mampu membayar dengan cara mencicil, nelayan harus membayar alat tangkap dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga sewajarnya. Lebih celaka lagi, acapkali nelayan harus kembali memperbaharui alat tangkapnya walau cicilan untuk alat tangkap sebelumnya baru lunas. “Mereka (nelayan-red) terus berada dalam genggaman pengembak tanpa mampu melepaskan diri. Sebab sekali saja nelayan ketahuan menjual ikannya ke pihak lain, alat-alat tangkapnya bisa diambil pengembak,” jelas Mahrus.

Sulitnya memutus mata rantai ketergantungan nelayan terhadap pengembak juga dikatakan oleh Arie. Pemuda lulusan IAIN Sunan Kalijaga ini mengungkapkan, terdapat selisih harga yang cukup tajam antara ikan yang dibeli pengembak dari nelayan dengan harga pasaran. “Selisih harganya itu antara Rp 5000 hingga Rp 6000 per kilogram,” katanya. Ia menilai, jika nelayan tidak harus menjual ikannya kepada pengembak maka selisih itu akan sangat membantu meningkatkan kesejahteraan mereka. “Perkilo saja selisihnya sudah segitu. Padahal dalam sekali melaut, nelayan kecil bisa mendapatkan ikan puluhan kilo. Apalagi ikan yang diperoleh nelayan ini rata-rata ikan kelas yang sebenarnya memiliki nilai jual yang cukup tinggi,” ujar Arie. Permainan lain yang diterapkan tengkulak untuk mendapatkan ikan dengan harga murah adalah dengan memilah ikan-ikan tersebut dalam beberapa kelas. Dalam penetapan kelas ikan ini, nelayan lagi-lagi tidak memiliki daya tawar apapun. “Seringkali ikan yang harusnya masuk kelas A dimasukkan ke dalam kelas B yang harganya lebih murah. Makanya, pengembak itu memang mendapatkan keuntungan dari seluruh aktivitas nelayan, mulai saat akan menangkap hingga saat nelayan mendapatkan ikan,” tegas Mahrus.

Menurut mereka berdua, siklus ketergantungan nelayan terhadap pengembak ini hanya bisa diputus oleh pemerintah. Sebab, diperlukan dana yang tidak sedikit untuk melakukan hal tersebut. “Cara itu sebenarnya gampang, tinggal pemerintah memberikan saja bantuan dana operasional kepada nelayan yang terikat pengembak. Tapi karena jumlah nelayannya lumayan banyak, dana yang dibutuhkan juga cukup besar,” kata Arie. Kalaupun pemerintah memiliki program ke arah itu, Mahrus menyarankan agar dialokasikan dana cadangan. Pemikiran Mahrus ini tidak lepas dari strategi yang biasa diterapkan pengembak saat ada pesaing potensial. “Saat ada saingan, pengembak langsung membeli ikan dengan harga yang tinggi dan menjualnya dengan murah. Pola ini mereka lakukan beberapa kali untuk membuat pesaingnya bangkrut. Kalau sudah bangkrut, mereka akan kembali membeli ikan nelayan dengan harga suka-suka,” jelasnya.

Adanya pengembak, tengkulak atau pengijon di kalangan nelayan kecil ini bukannya tidak disadari Pemkab Jembrana. Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Kehutanan Jembrana, IGN. Sandjaja, membenarkan hal tersebut. Untuk mengatasinya, Sandjaja yang didampingi Kabid Kelautan fan Perikanan, Oka Keniang, mengungkapkan ada program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). Untuk menjalankan program tersebut, pemerintah bekerjasama dengan koperasi-koperasi nelayan untuk menyalurkan dana. Di Kabupaten Jembrana, koperasi yang mendapatkan kepercayaan untuk pengelolaan dana tersebut adalah Koperasi Baruna dan Koperasi Jimbarwana Mandiri. “Koperasi inilah yang kita harapkan menyalurkan dana ke nelayan sehingga bisa memutus ketergantungan mereka terhadap pengembak,” kata Sandjaja.

Koperasi yang menyalurkan dana itu boleh jadi memang ada. Sayangnya, fakta di lapangan menunjukkan nelayan kecil masih saja bergulat dengan kemiskinan. Harus diakui, hingga saat ini belum terlihat peningkatan kesejahteraan yang konkret di kalangan nelayan sebagai imbas dari dana pemerintah yang konon jumlahnya milyaran rupiah tersebut. Arie, Mahrus dan Masahudin menilai, efek peningkatan kesejahteraan yang belum maksimal itu karena pengelola koperasi tidak melakukan penelitian secara komprehensif apa yang menjadi akar permasalahan nelayan kecil. “Kalau hanya diberi dana, diikat dengan kontrak harus mengembalikan dana tersebut lalu ditinggal, nelayan akan tetap miskin. Yang diperlukan adalah, selain diberi dana juga diperlukan pendampingan yang intens agar usaha yang digeluti nelayan terus berkembang,” ujar Arie.

Ide untuk membentuk koperasi yang berlokasi dan dikelola warga nelayan ini, mendapatkan respon positif dari Dinas Pertanian, Kelautan dan Kehutanan maupun Dinas Perindagkop dan PMD Jembrana. Sandjaja menyatakan, pihaknya siap membantu keberadaan koperasi tersebut. “Soal teknis pembentukan koperasinya, warga bisa konsultasi ke dinas terkait. Kami juga siap memberikan pembinaan sesuai dengan bidang tugas kami,” kata Sandjaja. Dukungan serupa juga dilontarkan oleh Kepala Dinas Perindagkop dan PMD Jembrana, Made Sudantra. Ia mengungkapkan, pemerintah memberikan perhatian yang besar terhadap koperasi nelayan. Agar koperasi-koperasi yang berurusan dengan nelayan bisa sehat, pekan lalu Sudantra memanggil 6 koperasi untuk mendapatkan pembinaan.

Ni Wayan Koriani, SH; Pola Keibuan dan Joke-Joke Segar

2008-10-27T21:28:00.000-07:00

Seorang pemimpin haruslah memiliki integritas dan kejelasan visi, termasuk solusi atas segala permasalahan yang dihadapi. Selain itu, seorang pemimpin haruslah mampu memaknai kearifan budaya, nilai-nilai universal dan nilai-nilai lokal sebagai pijakan sehingga tidak tercabut dari akar budayanya sendiri. Hal inilah rupanya yang selama ini mendasari kepemimpinan Ni Wayan Koriani, SH., di dalam memangku jabatan sebagai Camat Negara. Bagaimana pendekatan-pendekatan yang dilakukannya agar mampu mendekatkan diri dengan masyarakat yang dipimpinnya? Berikut petikan wawancara wartawan Indep-News, Wendra Wijaya dan Nuko “De’A” Yogantara dengan satu-satunya camat perempuan yang memimpin 12 desa/kelurahan dengan penduduk lebih dari 120 ribu jiwa di Jembrana.

Bagaimana pandangan ibu tentang sebuah kedudukan?
Sejatinya, kedudukan merupakan sebuah kewajiban dan tugas berat yang harus diemban dan dilaksanakan oleh para pemangku jabatan. Hal ini tentu sangat dipahami para pemimpin atau pemangku jabatan. Tapi sayangnya, tidak semua yang berhasil melaksanakan kesejatian ini. Seorang pemimpin harus ada untuk masyarakatnya, bukan sebaliknya! Seorang pemimpin (camat) tidak boleh hanya duduk di ruang kerjanya saja, tetapi harus selalu terjun ke masyarakat.

Di saat awal menjabat sebagai camat, saya sempat stres berat. Mungkin saya terlalu berpikir macam-macam. Tapi ketika dijalani, ternyata ini sungguh mengasyikkan. Saya selalu berusaha mengakomodir keinginan ataupun keluhan masyarakat dengan pendekatan yang sederhana. Ya, biarkan saja semuanya mengalir.

Seperti apa pendekatan sederhana yang anda maksud?
Selama ini saya hanya melakukan pendekatan kekeluargaan. Misalnya, ketika melakukan pertemuan dengan warga, saya selalu berusaha menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana. Bahasa keseharian yang mampu dicerna dengan baik oleh mereka. Asalkan apa yang disampaikan mengena dan dipahami dengan baik, saya tak salah jika cara-cara itu dilakukan. Bahkan tak jarang, saya berusaha menyelipkan joke-joke di setiap pertemuan dengan masyarakat.

Menguasai atau setidaknya mengetahui dan memahami nilai-nilai lokal suatu wilayah juga sangat penting. Artinya, ketika mengadakan pertemuan dengan sebuah komunitas masyarakat yang memiliki ciri khas (bahasa kampung-red), seperti di Loloan dan Pengambengan, sebisa mungkin saya berusaha menyelipkan “bahasa kampung” saat menyampaikan program. Dengan cara ini, saya yakin masyarakat merasa dihargai dan tentunya akan berujung pada keiklasan mereka, minimal untuk mendengarkan dan memahami apa yang saya sampaikan.

Apakah hanya itu?
Seperti yang saya sampaikan, saya selalu berusaha “menyamakan kedudukan” dengan masyarakat. Dalam artian, ketika berbicara atau terjun ke masyarakat, saya selalu berusaha menjadi masyarakat biasa, walaupun masih dalam urusan dinas. Ini pendekatan awal yang saya lakukan sehingga mereka (masyarakat-red) tidak terlalu tegang. Karena kalau dilihat, selama ini masyarakat cenderung menjadi tegang ketika mendapat kunjungan dari seorang pejabat, entah itu camat, kepala dinas, hingga bupati atau wakil bupati. Bagaimana mereka bisa menerima informasi dengan baik jika sudah tegang duluan?

Apakah keberadaan anda sebagai perempuan berpengaruh terhadap gaya kepemimpinan anda?
Tentu saja. Ini tak dapat ditolak. Tapi pastinya, sukses tidaknya seorang pemimpin ditentukan oleh SDM dan kepekaan masing-masing terhadap lingkungannya, tidak memandang apakah pemimpin itu seorang perempuan atau pria. Secara pribadi, saya menilai kelebihan sosok pemimpin perempuan terletak pada ketelitiannya. Hal-hal sekecil apapun tentunya tak luput dari perhatiannya. Itu kalau pemimpinnya peka! Kalau tidak, ya pasti terlewat begitu saja.

Keberhasilan seorang pemimpin tentunya juga sangat ditentukan oleh keiklasan kerja para staf yang berada di bawah kepemimpinannya. Bagaimana cara anda merangkul staf untuk menghasilkan kinerja yang apik dan sepaham ketika menjalankan program?
Saya selalu berusaha menciptakan suasana kerja yang nyaman. Tapi tentu saja ini bukan berarti staf boleh bersantai-santai. Menciptakan suasana kerja yang nyaman memiliki pengertian bagaimana langkah kita untuk menghargai para staf. Contohnya, ketika salah seorang staf memiliki kesalahan, saya berusaha menegurnya dengan sopan, dan tentunya diselingi candaan.

Berdasarkan pengalaman, cara ini terbukti ampuh “menyadarkan” mereka dari kesalahannya. Selama ini, saya sangat menghindari tindakan untuk memarahi seorang staf di depan para staf lainnya. Selain untuk menjaga perasaannya, cara itu hanya akan memupuk perasaan tak enak. Jika berbuat kesalahan fatal, saya pasti memanggil yang bersangkutan ke ruangan. Peringatan dan sanksi tegas tentunya tetap berlaku jika staf tersebut melakukan kesalahan fatal yang sama berulang kali. Jadi di saat-saat tertentu, saya juga bisa bertindak keras pada mereka.

Tugas sebagai camat tentunya banyak menyita waktu anda. Bagaimana cara anda mengatur waktu mengingat juga kodrat anda sebagai seorang ibu dan istri?
Saya selalu berprinsip, jangan biarkan waktu mengatur kita, tapi kitalah yang mengatur waktu. Jadi seusai dinas, saya selalu menyempatkan diri bersama keluarga. Di rumah, saya hanyalah seorang istri dan ibu dari anak-anak, bukan camat! Jadi ketika ada urusan dinas di luar jam kerja, saya selalu berkoordinasi dengan suami. Jika suami tidak mengijinkan, saya tidak akan melanggarnya. Untungnya, saya memiliki suami yang demokratis dan selalu mendukung apa yang saya lakukan selama itu tidak mengganggu rumah tangga.

Bahkan ketika pertama kali ditunjuk sebagai camat, saya pun meminta pertimbangan suami. Jika suami tidak mendukung, saya pasti langsung menghadap bupati dan meminta mengurungkan kebijakan beliau untuk memberi jabatan camat kepada saya. Saya hanya ingin menyeimbangkan karir dan rumah tangga.

Apa pengalaman menarik anda selama menjabat sebagai Camat Negara?
Seluruhnya menarik. Baik dan buruk adalah bagian dari tugas yang memang harus dihadapi. Tapi yang paling istimewa tentunya saat berada di tengah-tengah masyarakat. Menjalin kekerabatan bersama mereka, turut menikmati kesahajaan hidup mereka. Tidak ada yang lebih menyenangkan selain bertemu langsung dengan masyarakat.

Bagi-Bagi Tanah Gratis, Pemkab Jembrana Rencanakan Penataan

2008-10-27T21:24:00.000-07:00

Tanah, air dan udara dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Kalimat itu merupakan penggalan dari salah satu amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan induk dari sistem tata negara kita. Berhubungan dengan menguasai elemen alam itu, pemerintah dapat mendistribusikannya kepada masyarakat. Prinsip keadilan dalam pembagian kekayaan negara tentu saja menjadi pertimbangan utama. Dengan dasar prinsip keadilan inilah, pemerintah pusat dengan menggandeng Pemkab Jembrana berencana untuk membagikan tanah milik negara yang berlokasi di Dusun Pabuahan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara

Ratusan kepala keluarga (KK) Dusun Pabuahan, mungkin belum tahu jika sebentar lagi mereka akan mendapatkan tanah gratis dari pemerintah. Pembagian tanah gratis ini sebagai implementasi dari program land reform pemerintah pusat. Di dusun tersebut, pemerintah memiliki puluhan hektare tanah yang sebagian diantaranya, saat ini ditempati warga. Total tanah seluas 110.780 meter persegi atau 11 hektare lebih akan diberikan hak miliknya kepada warga. Selain tanah, warga juga akan mendapatkan sertifikat gratis. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jembrana, Ayu Tresna Laksmi yang ditemui Indep News pekan lalu membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan, untuk pembuatan sertifikat lahan tersebut pihaknya tidak memungut biaya. “Tapi dalam pengurusan sertifikat itu kan ada proses seperti biaya patok dan PPAT. Kalau pemkab mau mensubsidi biaya-biaya itu, bisa saja masyarakat sama sekali tidak keluar biaya,” katanya.

Ayu mengungkapkan, usulan land reform di Jembrana ini sudah instansinya ajukan sejak beberapa tahun lalu. “Kita memang mengusulkan, program land reform di Jembrana dilakukan untuk tanah negara di Dusun Pabuahan,” ujarnya. Meski merupakan kebijakan pemerintah pusat, pihak BPN Bali maupun Jembrana sadar pentingnya menggandeng pemerintah daerah setempat. Terkait dengan hal tersebut, beberapa waktu lalu mereka melakukan koordinasi langsung dengan Bupati Jembrana, Prof. I Gede Winasa. Dalam koordinasi itu terungkap berbagai persoalan yang bisa jadi akan menghambat proses land reform. Hambatan itu antara lain, status tanah yang sebagian besar sudah ditempati warga. Masalah menjadi bertambah rumit, karena kapling lahan yang dilakukan masing-masing warga tidak beraturan. “Ada yang punya kapling 15 are, 20 are tapi ada juga yang cuma 2 are,” jelas Ayu.

Melihat fakta ini, Bupati Winasa menilai, perlu penanganan optimal agar tidak terjadi benturan. Menurutnya, keberadaan tanah negara itu harus benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Karena itu bupati sangat sepakat, tanah itu dibagikan kepada kaum nelayan yang masuk kategori miskin. Agar asas keadilan bisa tercapai, Winasa minta agar lahan 11 hektare lebih itu dibagi dengan luasan yang sama untuk warga. “Saya mengusulkan agar masing-masing KK mendapatkan jatah 5 are. Meskipun saya juga menghargai masyarakat yang sudah mengkapling tanah di sana hingga 20 are. Tapi demi kepentingan bersama, tanah itu harus dibagi dengan adil,” ujar Bupati Winasa. Dalam masalah ini bupati berharap masyarakat yang sudah terlanjur luas mengkapling tanah tidak kecewa. “Justru seharusnya bersyukur karena mendapatkan tanah gratis yang dilengkapi sertifikat hak milik,” tambah Bupati Winasa. Ia membandingkan dengan PNS yang tidak semudah dan seluas itu mendapatkan tanah gratis. “Inti dari pembagian masing-masing 5 are ini agar lebih banyak lagi masyarakat kita menikmati,” tegasnya.

Penataan
Bupati Winasa mengisyaratkan, jika luas tanah memungkinkan tidak hanya warga Pabuahan saja yang akan menikmati program ini. Ia berkeinginan, warga korban abrasi di Desa Cupel juga bisa mendapatkan jatah tanah di lokasi tersebut. Bupati yang terkenal memiliki pemikiran jauh ke depan ini juga sudah memiliki rencana pembangunan di sana. “Kita akan tata seperti kawasan LC Dauhwaru sehingga warga akan merasa lebih nyaman,” jelasnya. Selain warga korban abrasi, pemkab juga berencana melakukan penataan menyeluruh di kawasan tersebut. Penataan itu termasuk bagi penjual ikan bakar yang banyak berderet di sepanjang Pantai Pabuahan. Karena posisi tanah land reform ini hanya berseberangan jalan dengan areal pedagang tersebut, Pemkab Jembrana akan memasukkan mereka dalam program ini. “Penjual ikan itu akan kita minta pindah ke tanah land reform,” kata Bupati Winasa.

Menurutnya, perpindahan lokasi itu tidak akan merugikan mereka tapi justru akan menguntungkan. “Seperti yang saya katakan tadi. Daripada mereka tinggal di tanah negara yang sebenarnya secara hukum tidak boleh, kan lebih baik tinggal di tanah sendiri yang diberikan kepada mereka secara gratis,” ujarnya. Dari sisi aturan, bupati mengungkapkan, ada larangan membangun di bibir pantai. Pihak BPN sendiri mendukung sepenuhnya usulan dari pemkab tersebut. Ayu mengaku, soal penataan pemukiman di wilayah itu pihaknya memang lebih banyak menyerahkan ke pemkab. “Kita hanya menjalankan teknis pengurusan kepemilikan tanah saja,” ujarnya. Jika rencana pemkab itu sudah disosialisasikan kepada masyarakat serta pendataan sudah selesai dilakukan, Ayu berjanji, pihaknya akan memproses sertifikat secepatnya. Bahkan untuk pengukuran lahan, BPN Jembrana akan mendatangkan bantuang tukang ukur dari BPN kabupaten lain. “Itu kita lakukan agar prosesnya lebih cepat,” jelasnya.

Pembagian tanah gratis ini boleh jadi merupakan pekerjaan besar bagi Pemkab Jembrana beserta jajarannya. Camat Negara, Ni Wayan Koriani yang dihubungi Indep News mengakui, diperlukan kecermatan agar program ini berjalan maksimal dan lancar. Tahap awal pelaksanaan adalah mendata warga serta tanah yang ditempatinya. “Sebab ada warga yang menempati tanah itu sudah meninggal dan tanahnya diwariskan kepada anak-anaknya. Hal-hal seperti ini kan harus kita cermati,” katanya. Tugas paling berat dalam penataan adalah memberikan kesadaran kepada warga yang menempati lahan di selatan jalan. “Kalau warga yang di utara pasti setuju, yang agak berat adalah bagaimana agar warga di selatan jalan juga memiliki pemikiran yang sama karena mereka akan kita pindahkan,” ujar Kori. Jika proses sosialisasi dengan warga berjalan alot, Kori mengisyaratkan pihaknya akan bertindak tegas. Ia menyatakan, warga di selatan harus mau pindah karena mereka menempati tanah negara. Senada dengan Bupati Winasa, ia menilai, warga penjual ikan mestinya bersyukur karena mendapat tanah hak milik gratis. “Lahan yang mereka tinggalkan mungkin akan kita tata untuk wisata pantai. Bisa kita kasih payung-payung dan sarana rekreasi lainnya. Kalau sudah begitu, orang yang datang kan bertambah ramai akhirnya penjual ikan juga yang akan untung,” bebernya.

Sementara Perbekel Desa Banyubiru, Masturi mengaku, pihaknya belum melakukan pendekatan kepada warga terkait program ini. “Masyarakat belum tahu, karena kita memang belum melakukan sosialisasi,” katanya. Ia juga memprediksi, pekerjaan yang paling susah dilakukan adalah memindahkan warga di selatan jalan dari tanah land reform tersebut. “Kalau soal gusur menggusur memang pekerjaan yang susah. Tapi akan kita upayakan agar warga bisa menerima program ini,” tambah Masturi. Dari data yang dimilikinya, tanah negara baik di utara maupun selatan ditempati 200 KK. Saat dikonfirmasi pekan lalu, Masturi belum tahu persis pola pendekatan yang akan dilakukan kepada warga. Apa yang dikatakan Masturi soal ketidaktahuan warga tentang program ini ada benarnya. Saipah (65), salah satu warga disana mengatakan tidak tahu menahu masalah ini. Ia hanya mengaku, dirinya baru tinggal disana selama 1 bulan dan menempati lahan 1 are. Saipah jelas-jelas mendukung kebijakan Pemkab Jembrana yang hendak membagi rata tanah di sana. “Sekarang ini tidak merata, ada yang 1 are ada juga yang sampai 20 are. Saya minta pembagian ulang dilakukan,” katanya. Hal senada juga dikatakan Mas Ada (60), warga yang menempati tanah seluas 1 setengah are.

Kepala Dusun; Pelayan Masyarakat atau Perpanjangan Tangan Pemerintah?

2008-10-27T21:15:00.000-07:00

Menjelang penghujung 2008 ini, di Kabupaten Jembrana telah, sedang dan akan berlangsung proses penggantian puluhan Kepala Dusun. Karena seorang kepala dusun alias kelian banjar juga merupakan sebuah jabatan politis di dalam tatanan pemerintahan yang berlaku di Bali, maka proses penggantiannya pun ditempuh dengan cara demokrasi-politik, yang kemudian dikenal dengan istilah Pilkadus (Pemilihan Kepala Dusun).

Demokrasi menganut perilaku transparansi bagi publik. Oleh karena itu pula, proses sebuah Pilkadus sama persis dengan hingar-bingarnya proses Pilbup, Pilgub dan Pilpres. Atmosfir politik saat Pilpres di tingkat nasional, bisa sama hangatnya dengan saat penyelenggaraan Pilkadus di tingkat dusun. Penjaringan calon, kampanye serta pencoblosan sama “panasnya” dengan apa yang terjadi saat Pilbup, Pilgub maupun Pilpres. Bahkan tidak jarang sebuah proses Pilkadus menimbulkan ketegangan yang cukup parah antarkelompok pendukung masing-masing calon. Apalagi jika di dalam proses Pilkadus tersebut ada unsur kepentingan-kepentingan tertentu yang ikut menunggangi, semisal kepentingan partai tertentu, kepentingan pejabat tertentu bahkan kepentingan kelompok, keluarga, trah, dan seterusnya.

Untunglah di Kabupaten Jembrana, hingga sejauh ini, proses pemilihan seorang kepala dusun (Pilkadus) selalu bisa berjalan dengan wajar dan normal, aman dan demokratis. Artinya, bahwa terbukti warga masyarakat terbawah yang tinggal di dusun-dusun yang notabene punya hajatan Pilkadus tersebut, secara sungguh-sungguh mampu memahami, memaknai serta memperlakukan demokrasi sebagaimana apa adanya. Sejauh ini masyarakat terbawah menunjukkan, bahwa mereka sangat arif memperlakukan demokrasi tanpa mesti memuatinya dengan embel-embel lain semisal sentimen agama atau golongan. Bahwa proses sebuah Pilkadus boleh panas, tetapi pada akhirnya apapun hasilnya, siapapun pemenangnya, itulah yang menjadi milik mereka. Setelah Pilkadus, kehidupan di dusun-dusun pun kembali seperti apa adanya.

Pelayan Masyarakat
Seorang anggota legislatif secara politik-demokrasi selalu disebut sebagai wakil rakyat. Seorang wakil yang membawa aspirasi rakyat ke permukaan yang lebih tinggi, entah itu di tingkat kabupaten, provinsi maupun negara. Tetapi dia bukanlah pelayan masyarakat.

Tetapi seorang kepala dusun adalah wakil sekaligus pelayan masyarakat(nya). Dan inilah hakekat yang selalu mesti dipahami serta dilakoni seorang kepala dusun. Ini penting untuk diingatkan kembali, karena selama ini toh kita masih sering menyaksikan banyak kepala dusun yang tidak mampu melaksanakan fungsi hakikinya tersebut. Masih banyak elit di tingkat dusun yang hanya menganggap bahwa jabatan kepala dusun adalah sebuah simbol gengsi dan simbol kekuasaan. Itulah sebabnya, jabatan kepala dusun dalam situasi tertentu kerap menjadi rebutan seperti halnya jabatan bupati atau bahkan presiden. Masih banyak elit di lapisan terbawah yang membayangkan menjadi kepala dusun itu enak, karena dengan jabatan tersebut dia menjadi bagian pemerintah yang otomatis kerjanya cuma memerintah. Bahkan jabatan kepala dusun pun masih banyak yang mengira bisa menjadi jalan untuk bertambah kaya.

Bahwa kepala dusun adalah murni pelayan masyarakat. Karena dia berbeda jauh dengan kepala desa, camat, bupati, gubernur dan presiden. Pejabat-pejabat ini semua punya staf fungsional. Tetapi kepala dusun tidak! Kepala dusun hanya punya seorang sekretaris yang tidak digaji dan bahkan tidak punya meja kerja di balai dusunnya. Segala kebutuhan masyarakat semisal KTP atau surat kawin atau surat keterangan miskin harus ditangani kepala dusun, bukan sekretarisnya.

Jika di dusun ada masalah, semisal orang berselisih dengan tetangga, suami-istri bertengkar, warga kehilangan ayam, ada bencana banjir, tanah longsor, kebakaran, gempa bumi, seorang pemuda kawin lari, segerombolan berandal mabuk di warung kopi dan lain sebagainya, maka hanya kepala dusunlah yang akan dicari warganya untuk menyelesaikan masalah. Bahkan jika ada sekolah roboh, kepala dusun pulalah yang dicari warga.

Kepala dusun juga sekaligus wakil rakyat atau wakil masyarakatnya. Dialah yang harus membawa langsung sekaligus memperjuangkan aspirasi masyarakatnya. Kalau masyarakat butuh jalan aspal, jembatan, saluran got, butuh bantuan obat-obatan, butuh perbaikan gedung sekolah, butuh renovasi tempat ibadah, butuh bantuan beras, kepala dusunlah yang harus berjuang. Seorang kepala dusun tidak boleh malu untuk mengakui bahwa masyarakatnya memang masih ada yang miskin, buta hurup atau sakit-sakitan. Terutama jika ada warga yang sakit, seorang kepala dusun harus tahu paling pertama dan ikut berusaha mencarikan obat. Kepala dusun harus berani ngotot dan bila perlu menggebrak meja di rumah sakit bila ada wrganya yang sakit tetapi tidak mendapatkan pengobatan memadai.

Jadi, seorang kepala dusun adalah benar-benar pelayan serta wakil masyarakat. Entah kemudian suatu permasalahan harus ditangani lembaga lain yang lebih tinggi, tetapi yang mula-mula menjadi mediatornya adalah kepala dusun. Kepala dusun yang baik bagi warganya bahkan tidak akan sempat mengurus keluarganya, dan, bisa-bisa bertambah miskin dari sebelum menjadi kepala dusun.

Perpanjangan Tangan
Sebagai elemen pemerintah terbawah, kepala dusun juga sudah pasti sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang lebih tinggi. Kepala desa akan memerintah kepala dusun. Camat akan memerintah kepala dusun. Bupati juga akan memerintah kepala dusun.

Kepala dusun adalah muara segala informasi. Dan selama ini, masalah informasi inilah yang masih menjadi kendala dan harus diperbaiki. Sampai saat ini, masih begitu banyak program pemerintah yang tidak sampai dan tidak dipahami oleh warga masyarakat karena informasinya tidak nyambung. Tidak adanya partisipasi masyarakat terhadap proses pembangunan di suatu wilayah, itu karena tidak adanya informasi yang baik, transparan dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Para elit dan pejabat pasti selalu menggunakan bahasa yang tinggi-tinggi atas suatu program yang sedang dijalankan. Tetapi masyarakat hanya melongo karena tak mengerti. Di sinilah tugas seorang kepala dusun untuk menyambungkannya, menjelaskannya dengan bahasa yang mudah dipahami oleh warga masyarakat terbawah.

Ambil saja contoh di Jembrana. Program pendidikan bersubsidi, program subsidi kesehatan, program subsidi pajak bagi petani sawah, program transportasi masyarakat dengan “busway”, program bedah ruimah dan lain sebagainya. Sudah sekian lama berjalan, belum ada seorang kepala dusun yang bisa menjelaskan: apa, bagaimana, kenapa, program tersebut diadakan? Masyarakat pun hanya sebatas bisa menikmati tetapi tidak memahami inti dan filosofinya. Dan hal ini berakibat pada rendahnya partisipasi masyarakat, karena masyarakat bingung mau bagaimana.

Singkat kata, bahwa seorang kepala dusun adalah ujung tombak dinamika sebuah negeri. Kepala dusun adalah muara tempat masyarakat meminta kepada negaranya sekaligus memberi juga kepada negaranya dalam bentuk partisipasi riil. Dan momentum pergantian sebagian kepala dusun yang kini bergulir di Kabupaten Jembrana seyogyanyalah dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mempertajam lagi komitmen membangun kesejahteraan dan keadilan yang lebih baik bagi masyarakat. Bahwa keberadaan seorang kepala dusun adalah sangat penting jika dia memahami kesejatiannya bagi warga masyarakat, tetapi juga bisa tidak penting sama sekali bila dia menjadi kepala dusun yang tidak memahami hakekat jabatan dan pengabdiannya!

Mempertimbangkan Galian C; Lebih Banyak Dampak Buruknya daripada Baiknya

2008-10-23T01:05:00.000-07:00

Menengok rumah Putu Astawa, warga Dusun Pangkung Manggis, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, hanya ada rasa ngeri. Rumah dua bagian dengan dinding batako dan gedeg itu nyempil di atas jurang vertikal di lokasi penambangan Galian C dusun tersebut. Jurang dengan dinding vertikal itu sendiri merupakan imbas dari kegiatan penambangan ini. Tak heran Asisten Ketataprajaan Setda Jembrana, AA. Putrayasa pun terhenyak melihat rumah Astawa saat mendatangi lokasi tersebut bersama tim yustisi pekan lalu. “Kok berani, ya, warga itu tinggal di rumah yang sisi-sisinya berupa jurang?” gumamnya heran sekaligus prihatin. Posisi rumah Astawa itu kian menguatkan keputusan tim yustisi untuk menutup Galian C milik Wayan Lahena ini. Alasan penutupan itu tentu saja tidak semata-mata karena membahayakan rumah salah satu warga. Tidak adanya ijin yang dikantongi Lahena serta dampak lingkungan, menjadi pertimbangan utama penutupan tersebut. Tapi penutupan tidak berjalan mulus. Lahena yang datang beberapa saat setelah tim yustisi, mencoba melakukan perlawanan. Akibatnya beberapa kali ia terlihat bersitegang dengan Putrayasa.

Galian C di Dusun Pangkung Manggis ini memang kerap menjadi sorotan. Penggalian untuk mendapatkan pasir yang dilakukan berdekatan dengan pemukiman warga, meninggalkan jurang sangat dalam dengan posisi vertikal. Wayan Lahena dengan bendera CV. Aditya Pradnya mulai mengeruk pasir di lokasi itu sejak tahun 1997. Dengan menyewa lahan milik warga, ia berhasil menguasai 8 hektare tanah untuk digali dengan kedalaman lebih dari 10 meter. Bisa jadi, penggalian ini memang mendatangkan keuntungan cukup banyak buat dirinya. Itu terbukti, meski ijin Galian C miliknya sudah habis masa berlakunya sejak tahun 2005, Lahena masih terus menggali. Bahkan, warga setempat harus merelakan salah satu ruas jalan aspal yang melewati Galian C itu diputus oleh Lahena. Warga yang ditemui Indep-News saat operasi tim yustisi mengatakan, mereka terpaksa membiarkan Lahena memutus jalan itu karena sangat berbahaya jika dilalui warga. “Sebelum diputus, kedua sisi jalan ini berupa jurang akibat dari penggalian yang dilakukan Pak Lahena. Daripada berbahaya bagi orang yang lewat, kami akhirnya minta Pak Lahena memangkas jalan ini agar sama rendah dengan galiannya,” kata warga tersebut.

AA. Putrayasa maupun Kepala Kantor Kesbanglinmas dan Satpol PP yang mendengar hal itu tersenyum kecut. Setengah menyindir, mereka menilai Lahena sangat cerdik untuk membuat warga tidak berdaya. “Kiri dan kanan jalan itu ia keruk secara vertikal sehingga warga merasa takut untuk lewat. Mau gak mau, warga pasti merelakan jalan itu dikeruk agar rata dengan jurang. Memang licin orang ini,” kata Putrayasa kesal. Pemutusan ruas jalan karena permintaan warga memang menjadi senjata Lahena untuk menangkis operasi dari tim yustisi. Kepada tim yustisi, ia membeberkan dokumen kesepakatannya dengan warga terkait jalan tersebut. Hebatnya lagi, pengusaha ini menyatakan penambangan pasir sudah tidak ia lakukan di lokasi itu. Menurutnya, alat-alat berat miliknya masih bekerja karena untuk memenuhi permintaan warga guna menyambung dan merendahkan jalan tersebut. Tapi lucunya, saat rombongan tim yustisi bersama awak media bergerak ke arah jalan itu, di dasar pinggir jurang yang dulunya jalan ditemukan tumpukan pasir. Pada dinding jurang sebelah bawah juga terlihat gumpalan pasir yang belum dikeruk. Bukti lebih mudah lagi yang memperlihatkan penambangan masih terjadi adalah truk-truk yang terus mengangkut pasir.

Hari saat tim yustisi datang ke Galian C miliknya, boleh jadi merupakan hari yang paling apes bagi Lahena. Berbagai dalih termasuk surat kesepakatan dengan warga tidak menyurutkan niat tim untuk menutup penambangan tersebut. “Sudah tidak perlu ada dialog lagi. Pembinaan dan peringatan sudah berkali-kali kita lakukan, tapi dia (Lahena-red) tetap membandel. Hari ini penambangan pasir di lokasi ini harus dihentikan!” tegas Putrayasa.

Dalam operasi tersebut, Putrayasa memang terlihat paling galak. Pejabat ini terlihat tegas dan tidak mau memberikan kompromi lagi kepada Lahena. Perang mulut antara mereka berdua sempat beberapa kali terjadi. “Saya siap angkat kaki dari sini! Tapi jelaskan kepada warga bahwa pemerintah yang menutup Galian C ini!” teriak Lahena. Bahkan ia menambahkan, dirinya masih punya banyak usaha sehingga tidak terlalu khawatir dengan penutupan tersebut. Sikap keras Lahena ini memancing sikap serupa dari Putrayasa. Ia sempat memburu Lahena dan menunjuk rumah Astawa. “Anda lihat tidak rumah itu? Tinggal menunggu waktu saja sebelum jatuh korban akibat adanya jurang sebagai imbas dari galian anda!” kata Putrayasa keras. Tantangan Lahena agar pemerintah memberitahu warga juga ditanggapi enteng oleh Putrayasa. Menurutnya, warga memberikan ijin untuk memutus jalan karena mereka tidak tahu kalau penambangan pasir itu ilegal. “Kita akan sampaikan kepada masyarakat. Jangan anda coba membenturkan pemerintah dengan masyarakat. Mereka pasti akan mendengarkan kita,” tambah Putrayasa.

Meski penambangan dihentikan, Putrayasa mengingatkan Lahena untuk tetap melakukan reklamasi karena itu merupakan kewajiban dari pengusaha. Pihaknya menilai, meski usahanya ditutup bukan berarti pengusaha bersangkutan boleh lari dari tanggungjawab. “Jadi kewajibannya untuk mereklamasi sehingga areal penambangan ini aman bagi warga harus tetap dilakukan,” ujar Putrayasa. Bahkan ia mengancam, jika Lahena tidak melakukan reklamasi, pemkab akan menempuh jalur hukum. “Anda tidak boleh lari dari kewajiban. Kalau sampai lari persoalannya jadi lain,” jelas Putrayasa kepada Lahena. Menanggapi ancaman ini, Lahena lagi-lagi tidak mau kalah. Ia mengatakan, dirinya sudah memberikan uang jaminan kepada pemerintah untuk usahanya ini. “Pakai saja uang jaminan itu untuk melanjutkan pembuatan jalan,” kelitnya. Tapi adanya uang jaminan itu tidak membuat Putrayasa berhenti minta tanggung jawab Lahena. “Berapa sih besarnya uang jaminan itu? Mana cukup untuk menyambung kembali jalan yang sudah ia rusak,” kata Putrayasa. Ditemui di sela-sela penertiban, dengan tegas Lahena menyatakan pihaknya keberatan dengan penutupan ini. Menurutnya, untuk menyambung kembali jalan desa yang putus, dirinya mesti membiayai alat-alat berat. “Darimana saya dapat uang untuk biaya itu kalau tidak boleh beroperasi?” tanyanya.

Sementara di sisi lain, penertiban yang sempat diwarnai ketegangan ini tidak menimbulkan reaksi apapun dari kalangan warga. Hal ini kian memperkuat keyakinan tim yustisi jika warga pun merasa gelisah dengan adanya penambangan tersebut. “Kalau warga memang merasa dapat keuntungan dari penambangan ini, pasti mereka ikut memprotes kami. Kami berharap warga yang katanya ikut bekerja di sini sadar kalau pemkab tidak ingin masyarakatnya bekerja di usaha ilegal,” ujar Putrayasa.

Ketidaktahuan masyarakat kalau Galian C itu tidak memiliki ijin dibenarkan Kepala Lingkungan Pangkung Manggis, I Putu Suadnya. Ia mengungkapkan, permintaan agar Lahena menurunkan jalan sudah dilakukan warga sejak tahun 2005. “Tapi baru pada tahun 2007, penurunan jalan itu dilakukan,” keluhnya. Terkait dengan pemutusan jalan yang kata Lahena merupakan permintaan warga, Suadnya menjelaskan, sebenarnya hal itu memang menjadi tanggung jawab pemilik penambangan. “Kalau sisi kiri maupun kanan ia keruk, tidak ada warga yang mau lewat karena takut. Jadi sudah merupakan tugasnya agar jalan itu berfungsi kembali,” katanya. Keberatan atas keberadaan penambangan pasir ini juga dilontarkan I Gusti Putu Tulis, warga setempat.

Untuk mengawasi penghentian aktivitas penambangan ini, Putrayasa memerintahkan Lurah Baler Bale Agung, Putu Eka Suarnama, beserta anak buahnya untuk mengawasinya. Putrayasa mengakui, dari beberapa usaha Galian C yang ada di Jembrana, usaha milik Lahena ini paling susah untuk ditertibkan. “Yang lain dapat pembinaan atau peringatan sekali saja langsung nurut. Tapi yang ini, sudah berkali-kali dapat binaan dan peringatan masih terus beroperasi. Ia juga sering tidak datang saat kami undang ke pemkab,” kata Putrayasa. Dari kacamatanya, kalau masuk ke dalam ranah hukum, banyak pelanggaran yang dilakukan Lahena. Pelanggaran itu antara lain beroperasi tanpa memiliki ijin dan menimbulkan dampak kerusakan lingkungan. Sementara setelah sempat bersikukuh, Lahena mengatakan, dirinya tidak akan melakukan perlawanan. “Untuk apa melawan? Saya akan koordinasi saja dengan masyarakat,” ujarnya.

Terkait dengan perijinan, ia mengaku kesulitan mendapatkan ijin karena tanah warga yang disewanya banyak yang tidak dilengkapi sertifikat maupun SPPT. Di sisi lain, sumber Indep-News di Pemkab Jembrana menduga, instansi berwenang di provinsi tidak memberikan perpanjangan ijin kepada Lahena karena usahanya tidak dilengkapi Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL). “Sebab dalam aturan, usaha penambangan dengan luas di atas 1 hektare harus menyertakan ijin AMDAL saat mengajukan ijin operasi. Setahu saya, usaha Pak Lahena ini belum memiliki AMDAL,” ungkap sumber ini. Lahena sendiri menolak untuk menandatangani berita acara penutupan usaha penambangan pasirnya.

SELAMAT JALAN PAK WIJANA

2008-10-23T00:58:00.000-07:00

Kalau mau jujur, nama I Ketut Wijana, SH., harus dicatat dengan tinta emas dalam sejarah pemerintahan di Kabupaten Jembrana karena andil tidak kecil bagi penyelamatan proses ketatapemerintahan di Jembrana, pasca terpilihnya Prof. Dr. I Gede Winasa untuk pertama kalinya menjabat sebagai Bupati Jembrana masa bhakti 2000-2005.

Seperti yang tertulis di dalam Biografi Prof. Winasa, “Anak Desa Penantang Zaman”, situasi dan kondisi perpolitikan di Kabupaten Jembrana, bahkan Indonesia, di awal-awal reformasi menunjukkan kegamangan dan ketidakpastian, yang disebabkan oleh perubahan paradigma berpikir masyarakat akan bangunan peradaban yang bernama politik dan demokrasi. Maka, sangat tepat jika kemudian masa-masa itu lebih pantas disebut sebagai eforia reformasi, eforia demokrasi, atau demokrasi yang kebablasan.

Demikian juga halnya dengan kehadiran sosok flamboyan, I Ketut Wijana, SH., yang ditunjuk Gubernur Bali saat itu, Dewa Made Berata, sebagai Pelaksana Tugas Bupati Jembrana, setelah tertundanya pelantikan Bupati Jembrana terpilih (pasangan Prof. Winasa dan Ir. Suania), yang lebih disebabkan oleh apa yang diistilahkan sebagai political error atau democratic error, mengingat saat itu merupakan masa transisi dari sikap hidup yang tertutup (Orde Baru) ke era yang lebih terbuka (Era Reformasi).

Ditunjuknya Wijana sebagai Pelaksana Tugas Bupati Jembrana oleh Gubernur Dewa Made Berata haruslah dipandang sebagai anugerah bagi Kabupaten Jembrana. Karena sebagai sosok birokrasi pemerintahan, Wijana memang dikenal sebagai pribadi yang utuh dan sosok Pamong praja yang mumpuni. Selain penampilannya yang santun, kelebihan Wijana dibandingkan dengan sosok birokrat pemerintahan yang lain adalah, beliau memiliki apa yang disebut kesejatian diri atau empati sebagai Pamong praja.

Selain vokal atau suaranya yang khas, ciri menarik Wijana rupanya terletak pada kemampuannya menampilkan figur seorang ayah yang menempatkan kesantunan, tata krama dan budi pekerti sebagai yang utama. “Manusia dinilai bukan lantaran kekayaan atau jabatannya, melainkan karena perilakunya. Apakah dia memiliki kesantunan di dalam bergaul? Apakah dia berbudi pekerti luhur? Atau, apakah dia merupakan sosok yang senantiasa menjaga tata krama di dalam pergaulannya?” demikian Wijana pada suatu malam di rumah dinasnya selama di Jembrana, di bilangan LC Dauh Waru.

Wijana adalah sosok birokrat pemerintahan tulen. Secara profesional, Wijana merupakan cermin bening dari sosok dan laku budaya seorang Pamong praja. Atas dedikasinya yang tinggi itulah, Wijana menyelesaikan benang kusut perpolitikan Jembrana di awal-awal reformasi secara manis. Demikian juga dengan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan perilaku pemerintahan di Bali, seperti sebagai Pelaksana Tugas Bupati Buleleng dan lainnya.

Di dalam laku dan perilakunya sebagai pamong praja, Wijana seolah sadar betul dengan kesejatian dari keberadaan seorang pamong praja dan juga birokrasi pemerintahan. Berangkat dari situlah, Wijana mulai mengurai benang kusut jagat politik di Kabupaten Jembrana yang sempat ramai dengan “dar der dor-nya”.

“Selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, tugas utama saya adalah sampai pada penyelenggaraan pelantikan bupati terpilih. Selebihnya tidak, apalagi sampai ikut-ikutan menggagalkan pelantikan. Itu salah besar. Mereka sudah terpilih sesuai dengan mekanisme politik dan demokrasi serta aturan hukum yang mengikatnya,” demikian Wijana menjawab pertanyaan dari teman-teman pewarta saat itu.

Keberadaan Wijana tentunya juga tidak luput dari tarik ulur kepentingan politik. Tetapi, ketegasan serta profesionalisme Wijana mampu meredam berbagai intrik politik yang ada. Dan sebagai sebuah pribadi utuh, Pak Ketut Wijana juga menunjukkan sikap kesejatiannya sebagai pamong praja yang tidak menggoyahkan.

Seperti diketahui, semua itu akhirnya bermuara pada dilantiknya pasangan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana, Prof. Dr. I Gede Winasa dan Ir. I Ketut Suania, dengan lancar oleh Gubernur Bali, Dewa Made Berata.

Kini Wijana memang hanyalah tinggal kenangan. Tetapi pelajaran yang diberikannya, seringkali menjadi motivasi dan inspirasi kerja sebagai PNS.

MUSIM KAWIN (Kekawin Kawin)

2008-10-23T00:50:00.000-07:00

Hari-hari belakangan ini, demikian sering kita menerima surat undangan untuk menghadiri sebuah prosesi perkawinan. Tentunya, semua laku budaya itu tidaklah lepas dari hitungan penanggalan dan hari baik, pun pedewasaan yang sering diistilahkan sebagai dewasa ayu. Bahkan lebih dari itu, hari-hari belakangan ini juga seringkali disebut ayu ayuning dewasa, yakni hitungan penanggalan cosmoslogis yang diyakini secara kultural memiliki aura istimewa atas sebuah kemuliaan dan kebajikan di dalam memulai sebuah langkah kehidupan, khususnya di dalam membangun mahligai perkawinan.

Prosesi perkawinan di era milenium ini ternyata tidak hanya berhenti pada hitungan angka-angka penanggalan atau dewasa ayu, tetapi juga merupakan pertaruhan akan sebuah kehormatan yang lebih bermakna duniawi ketimbang pemaknaan sebuah kesejatian atas salah satu rahasia ilahiah yang bernama pertautan jodoh. Bahkan, prosesi perkawinan bagi beberapa soroh sosial baru yang bernama elit merupakan sebuah pertunjukan dramaturgi atas sebuah status sosial yang dipertaruhkannya.

Atas “tanda-tanda jaman” (meminjam Romo Dick Hartoko) itu, sangatlah beralasan jika berkembang sebuah pandangan awam yang menyatakan bahwa prosesi perkawinan bagi beberapa soroh sosial baru merupakan sirkus optik atas pemaknaan hidup yang mulai disangsikan oleh manusia sebagai pelaku utama kehidupan itu sendiri. Maka setiap prosesi perkawinan senantiasa menjelma menjadi sebuah pertunjukan (Show Biz) yang dikelola secara rapi jali, dengan melibatkan EO (Event Organizer), lengkap dengan tata lampu, tata suara hingga tata panggung di mana kedua mempelai bersinggasana, lewat sebuah pemaknaan yang semakin kontemporer.

Perlawanan Budaya
Perkawinan kini memang bukan lagi sekedar prosesi kultural atau adat semata. Di dalam sebuah prosesi perkawinan di era kekinian, juga kental dengan sentuhan-sentuhan entertainment yang penuh dengan pernak-pernik, yang sebenarnya berada jauh di luar kesejatian atas sebuah perkawinan yang sebenarnya tidak lebih dari pertautan jiwa dan hati dua insan manusia. Seperti sebuah kelahiran pun kematian, pertautan jodoh insaniah juga merupakan salah satu dari rahasia ilahiah.

Perubahan perlakuan dan juga perilaku atas sebuah prosesi perkawinan yang kini lebih menunjukkan trend sebagai sebuah pilihan atas gaya hidup yang menjadi anutan kaum neo borjuis dengan kasta sosial barunya, tentu bukanlah sebuah perilaku yang salah atau benar. Tetapi yang jelas, prosesi perkawinan yang konon cukup hanya sebatas pertauan dua insan atau perjodohan, kini secara nyata dan menantang telah menunjukkan perlawanannya di dalam proses besar peradaban manusiawi.

Secara sosiologis, perlawanan-perlawanan budaya yang dilakukan oleh manusia atau kelompok manusia sebagai pelakon utama kehidupan sebenarnya bukanlah hal yang baru. Tetapi setiap perlawanan kebudayaan, apapun istilahnya, merupakan salah satu keniscayaan atas hak-hak dasar manusia di dalam menerjemahkan atau mengaktualisasi hidup dan kehidupannya, baik sebagai mahluk pribadi maupun sosial.

Perlawanan budaya yang dilakukan para penganut paham neo borjuis dan pemilik kasta atau soroh baru, juga merupakan bentuk lain dari perlawanan budaya di dalam upaya meruntuhkan keangkuhan simpul-simpul budaya darah biru, yang di dalam kesejarahan manusiawi selalu menjadi milik para penguasa-penguasa tradisional di puri-puri sebagai lambang kekuasaan itu sendiri.

Derasnya serangan ideologi dan gaya hidup kekinian yang berakar pada perilaku neo imperialisme dengan kekuatan utama bertumpu pada kemampuan finansial dan permodalan kemudian membuat peta kebudayaan dan peradaban manusia secara tegas mengalami perubahan-perubahan. Bahkan pada satu sisi seperti perilaku di dalam prosesi perkawinan, mengalami perubahan yang sangat radikal.

Para penganut paham noe borjuis dengan kasta barunya yang didapatkannya lantaran peningkatan status sosial angka-angka, membuat darah biru yang sebelumnya hanya menjadi hal absolut para penguasa di puri atau keraton-keraton berbiak memasuki ruang-ruang sosial budaya baru dan menjadi milik sah para pengusaha sukses di pusat-pusat perumahan mewah nan mahal.

Kesejatian Insaniah dan Ilahiah

Perlawanan-perlawanan budaya yang dilakukan seperti trend akan perubahan perilaku dan perlakuan atas prosesi perkawinan, jika dikelola dengan baik, tentu akan melahirkan kemaslahatan yang lebih mulia bagi umat manusia. Tidak sekedar menjadi sihir budaya dan pamer kemewahan untuk menunjukkan ”akulah orang terkaya di kampung ini” atau ”akulah penguasa dan pengusaha sukses dengan darah yang membiru serta kasta dan soroh sosial barunya”, tetapi lebih pada kesejatian dari sebuah pertanyaan besar, kenapa perlawanan budaya harus dilakukan?

Kalau kembali kepada ”tanda-tanda jaman” yang terjadi, seperti perubahan perlakuan dan perilaku kita akan prosesi perkawinan, maka kita perlu merenungkan kembali tetirah para tetua kita, ”yang terpenting bukanlah kemewahan sebuah prosesi perkawinan, tetapi sejauhmana kita mampu mempertahankan perkawinan itu”.

Mengingat kembali nilai-nilai kesejatian hidup dan kehidupan, seperti juga di dalam pemaknaan akan prosesi perkawinan, tentu menjadi pilihan yang bijaksana di dalam menjaga laku manusiawi kita. Bukan sekedar lantaran punya uang atau lantaran menjadi kaya, tetapi semua harus kita kembalikan pada kesejatiannya. Bahwa, pertautan rasa atau perjodohan itu adalah rahasia ilahiah dan sebuah keniscayaan insaniah yang tak terbantahkan.

Atau kita dengar saja joke seorang teman, ”kalau binatang kawin baru ribut. Tetapi kalau manusia yang kawin, harusnya sepi bahkan diam. Karena prosesi perkawinan itu adalah sebuah drama kehidupan yang penuh dengan makna-makna kehidupan dan sarat dengan dialog batiniah”.

Penulis: Dharma Santika Putra
Pemimpin Redaksi Tabloid Independen News

Penertiban Galian C oleh Tim Yustisi Pemkab Jembrana

2008-10-22T01:41:00.000-07:00

OPEN HOUSE PAK GUBERNUR

2008-10-21T01:33:00.000-07:00

Sebagai wujud nyata atas janji-janji politik saat kampanye Pilkada Bali lalu, Gubernur Bali terpilih, pasangan Made Mangku Pastika-AA.Puspayoga, beberapa waktu lalu, menggelar pertemuan terbuka, yang kemudian lebih dikenal sebagai open house. Dan konon, acara open house Mangku Pastika untuk kali pertama ini cukup mendapatkan apresiasi dari berbagai komponen dan potensi masyarakat Bali. Minimal, demikianlah media-media lokal terbitan Bali mewartakannya. Lantas apakah yang menarik dari open house yang dilakukan Mangku Pastika yang dijadwalkan akan diselenggarakan saban bulan itu?

Dari sisi politik pemerintahan, apa yang dilakukannya lewat acara open house tentu menjadi sebuah terobosan atau semacam angin segar atas sebuah perilaku pemimpin pemerintahan setingkat gubernur. Karena menurut catatan yang ada di redaksi, gubernur-gubernur Bali sebelumnya belumlah pernah melakukan hal-hal seperti yang dilakukan Mangku Pastika (open house-red). Kalaupun ada, itu dalam bentuk lain, yakni melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah kabupaten/kota di seluruh Bali, yang lebih dikenal sebagai kunjungan kerja Gubernur Bali.

Dari sisi fatsun atau etika politik demokrasi, acara open house yang dilakukan Pak Mangku Pastika sebagai Gubernur Bali terpilih dan AA. Puspayoga sebagai wakilnya, bolehlah dianggap sebagai sebuah langkah awal yang baik. Karena dari sisi politik yang lebih praktis, acara open house merupakan bentuk nyata dari penerjemahan atas janji-janji politik yang disampaikan Mangku Pastika dan Puspayoga dalam kampanye Pilkada Gubernur Bali lalu, yang berjanji akan melakukan open house sebagai wahana penyerapan aspirasi masyarakat.

Bagaimana pada dimensi lainnya, seperti dari sistem pemerintahan, misalnya? Memang tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Mangku Pastika. Bahkan tidak berlebihan jika open house atau apa pun namanya yang diitikadkan sebagai sebuah upaya menjaring aspirasi masyarakat merupakan langkah positif yang harus didukung setiap komponen masyarakat sehingga terwujud bangunan peradaban yang tidak hanya dijejali oleh perilaku “Asbun (Asal Bunyi-red)” dan “ABS (Asal Bapak Senang-red)”.

Kalaupun kita ingin memberikan pengkritisan sebagai sebuah sumbangsih dan apresiasi atas acara open house itu, justru pengkritisan yang harus dilakukan tidaklah mengarah pada perilaku Mangku Pastika tetapi lebih diarahkan kepada para wakil rakyat Bali, dengan sebuah pertanyaan sederhana. Bukankah tugas untuk menyerap aspirasi masyarakat itu merupakan salah satu tugas utama seorang wakil rakyat untuk dikoordinasikan atau dikomunikasikan kepada pihak eksekutif dalam hal ini gubernur?

Di sini mungkin urusannya bukan pada perilaku tumpang tindih atau siapa yang mendahului siapa. Semua itu kembali kepada kepekaan dan insting seorang pemimpin. Entah ia seorang pemimpin yang kebetulan duduk di lembaga eksekutif, ataupun para wakil rakyat yang terhormat sebagai penghuni lembaga legeslatif, baik di DPRD kabupaten maupun DPRD propinsi, bahkan juga DPR RI.

Open house yang diprakarsai Gubernur Mangku Pastika —semoga tidak secara kebetulan diselenggarakan di Wantilan Gedung DPRD Bali, jelas merupakan sebuah langkah politis yang sangat strategis yang harus diapresiasi setiap Wakil Rakyat Bali di Gedung DPRD Bali. Bukan hanya oleh para wakil rakyat dari partai yang mengusung Mangku Pastika dan AA. Puspayoga, tetapi juga oleh setiap wakil rakyat yang ada di Gedung DPRD Bali, Renon Denpasar.

Sekarang yang jadi permasalahan adalah bagaimana setiap aspirasi masyarakat yang terlontarkan itu dapat diterjemahkan ke dalam sebuah program kerja nyata sebagai sebuah jawaban dan kepedulian seorang pemimpin. Tidak hanya berhenti pada acara open house semata, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kemudian!

Mari kita tunggu langkah selanjutnya!

Penulis: DS. Putra

Limbah Batu Bara di Jembrana

2008-10-21T00:15:00.000-07:00

Dampak kenaikan BBM menuntut beberapa perusahaan mencari sumber energi alternatif demi kelancaran bisnis mereka, seperti yang dilakukan beberapa perusahaan di Jembrana, utamanya di Desa Pengambengan yang terkenal sebagai kawasan perikanan. Jika sebelumnya menggunakan kayu dan solar, kini mereka beralih ke batubara sebagai bahan bakar.

Menurut Kadis PULH Jembrana, Ir. I Ketut Swijana, MT., saat ini belum ada larangan dari pemerintah pusat atas penggunaan batu bara sebagai bahan bakar. Namun, perusahaan tetap diminta membuat Usaha Pengelolalan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang baru.

“Awalnya perusahan-perusahaan perikanan di Jembrana mengunakan kayu sebagai bahan bakar. Namun tidak lama kemudian, mereka mengganti bahan bakar dengan solar. Mungkin karena batu bara dinilai lebih ekonomis dari harga solar, mereka berpaling lagi menggunakan batu bara sebagai bahan bakar,” ujarnya.

Saat ini memang belum terlihat jelas dampak dari limbah yang dihasilkan batu bara ini. Namun, menurut Kepala Bidang Lingkungan Hidup Dinas PULH Jembrana, Ir. I Ketut Wiratmika, apabila pabrik-pabrik ikan itu memakai batu bara secara terus menerus, dikhawatirkan akan berdampak pada gangguan pernapasan manusia.

“Limbah batu bara itu panas dan mengeluarkan bau keras yang dapat menggangu sistem pernafasan manusia. Limbah ini juga mudah terbakar sehingga dapat digolongkan sebagai limbah yang sangat berbahaya. Apa bila limbah itu secara terus menerus ada dan berdampak merusak lingkungan sekitarnya, kami akan melakukan pengurugan (landfill) dan menyarankan mereka (perusahaan-red) agar melakukan hal yang sama,” ungkapnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi C DPRD Jembrana, Ketut Subadi, menjelaskan pihaknya telah turun ke lapangan guna meninjau keberadaan limbah tersebut. “Kesimpulan kami, limbah batu bara itu tidak berbahaya. Bahkan limbah itu digunakan sebagai abu gosok oleh masyarakat sekitar,” demikian Subadi, politisi dari Fraksi Golkar.

Wartawan Depkeu Tertarik Tender Jabatan

2008-10-21T00:00:00.000-07:00

Ketatnya proses rekruitmen pejabat di Pemkab Jembrana atau yang lebih dikenal dengan job tender rupanya mengundang ketertarikan Departemen Keuangan RI. Ketertarikan tersebut diungkapkan langsung oleh Pemimpin Redaksi Majalah terbitan Departemen Keuangan RI, Eddy M. Effendi, disela-sela wawancara khusus dengan Bupati Jembrana, Prof. Dr. drg. I Gede Winasa, di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.

“Waktu saya bertanya pada rekan-rekan di Depkeu, mereka menyarankan agar saya datang ke Jembrana dan melihat langsung bagaimana reformasi kepegawaian di Jembrana. Yang menjadi menarik, jabatan disini ditenderkan sejak tahun 2003 lalu, sehingga kualitasnya bisa terjaga dan kebetulan ini tidak dilakukan di daerah lain,” ungkap Eddy.

Bupati Winasa dalam penjelasannya mengatakan, job tender di Jembrana diawali dengan melakukan standarisasi kegiatan dan memperhatikan jumlah pegawai yang dibutuhkan. “Kalau kita tidak tahu pekerjaan apa yang akan dilakukan, bagaimana kita tahu berapa pegawai yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Nah setelah kita tahu standar pekerjaan baru kita tahu jumlah pegawai yang diperlukan. Setelah itu kita rasionalisasikan sehingga sesuai dengan kebutuhan untuk pelayanan kepada masyarakat,” jelas Prof. Winasa.

Prof Winasa mencontohkan, rasionalisasi guru SD yang dilakukan di Kabupaten Jembrana. “Jumlah guru di Jembrana bisa dilihat dengan menghitung jumlah rombongan belajar (rombel) dan kemudian ditambah dua. Kalau satu SD ada enam rombongan belajar, pegawai yang dibutuhkan itu menjadi 8 orang, yakni enam guru kelas, satu kepala sekolah, setengah guru olah raga, dan setengah guru agama. Ini merupakan mekanisme job tender yang sudah berlangsung di Jembrana,” lanjut Prof. Winasa.

Sementara untuk pejabat eselon IV hanya diperlukan dua orang staf fungsional. Setelah tahu kebutuhan pegawai, maka job tender baru akan dilakukan pada tingkat eselon III dan eselon IV yang lowong. Tender jabatan ini pun diawali dengan mengadakan pengumuman lowongan jabatan kepada seluruh pegawai. “Nah bagi pegawai yang memenuhi persyaratan administratif dan tertarik untuk mengisi lowongan tersebut tentunya bisa mendaftarkan diri. Persyaratan administratif pun mengacu pada ketentuan kepegawaian dari pusat. Misalnya sudah ikut Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan (Diklatpim), sudah sarjana dan pangkatnya sudah memenuhi syarat,” ujar Bupati Winasa.

Setelah lolos verifikasi, pegawai tersebut pun harus melewati serangkaian test yang dilakukan oleh Universitas Udayana. “Calon pejabat tersebut harus melewati test potensi akademik (TPA), psikotest, test TOEFL, dan test kompetensi. Terakhir mereka juga harus lolos test komitmen yang dilakukan oleh calon atasannya untuk mengukur loyalitasnya terhadap pekerjaan yang akan diembannya,” kata Winasa.

KEPALA BAWASDA JEMBRANA BUKA-BUKA-AN: Ada Dinas Yang Mengalami Penurunan Kinerja

2008-10-20T23:45:00.000-07:00

Adalah Kepala Bawasda Jembrana, Drs. IGP. Sudiarsa, ketika memimpin apel koordinasi beberapa waktu lalu menyampaikan apresiasimya atas hasil pengawasan dan evaluasi yang dilakukan lembaga yang dipimpinnya. Ngurah Sudi, demikian pria flamboyan itu biasa disapa, mengungkapkan bahwa ada lembaga atau dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana yang mengalami penurunan kinerja. Konon, penurunan kinerja itu terjadi pada dinas yang Tupoksi-nya berhubungan dengan public sevice atau pelayanan kepada masyarakat.

“Padahal untuk urusan pelayanan publik, kita sudah memakai standar pelayanan dengan ISO. Jadi, jangan sampai menurun,” demikian Ngurah Sudi lebih menegaskan lagi dasar apresiasinya kepada dinas yang disorot kinerjanya sedang mengalami penurunan itu.

Apa yang di lontarkan Ngurah Sudi tentu seperti sebuah ungkapan, tidak ada asap kalau tidak ada api. Dan konon, beberapa keluhan masyarakat memang sempat terlontar, seperti yang nyasar ke meja redaksi Indep-News atau SMS Centre yang menanyakan, kenapa pelayanan untuk urusan perijinan, bahkan KTP, terasa semakin lambat?

Jawaban sementaranya, mungkin karena ada “libur panjang” pasca rangka Lebaran

Harapan Tinggi di Pundak KPUD Baru; Netral, Adil dan Kredibel Masih Jadi Tuntutan

2008-10-20T01:57:00.000-07:00

Sejak dibentuk menjelang Pemilu 2004, KPU berikut struktur dibawahnya hingga ke tingkat kabupaten diharapkan bisa menjadi wasit yang netral, adil dan kredibel dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Harapan atau lebih tepatnya tuntutan atas sikap tersebut, tetap menjadi agenda utama pelaku-pelaku politik meski figur-figur di KPU sudah berganti. Meski sering didengungkan baik oleh KPU sendiri maupun peserta pemilu, untuk mencapai sikap ideal tersebut bukanlah perkara mudah. Sebab menilai apakah penyelenggaran pemilu sudah netral, adil atau kredibel tidak cukup hanya lewat perangkat undang-undang yang mengaturnya. Netral, adil dan kredibel lebih pada prilaku dengan tanggungjawab moral. Dan jika sudah menyangkut moral maka sangat susah untuk mengukurnya, karena setiap orang memiliki persepsi berbeda atas ranah tersebut.

Dalam konteks pemilu di Kabupaten Jembrana, tuntutan KPUD setempat agar netral, adil dan kredibel juga terus mengemuka. Hampir seluruh peserta pemilu dalam hal ini partai politik (parpol) menyatakan hal tersebut. Desakan itu makin kuat saat KPUD Jembrana diisi orang-orang baru, yang rencananya akan dilantik pekan ini. Walaupun tidak secara tegas mengatakan personil KPUD sebelumnya tidak netral, adil dan kredibel, tapi parpol yang dimintai komentar Indep News tetap menyertakan hal tersebut yang harus dipenuhi oleh KPUD yang baru. Sekretaris DPC PDI P Jembrana, Ketut Sugiasa menyatakan, KPUD yang baru harus bisa berprilaku netral selaku penyelenggaran pemilu. “Mereka (KPUD –red) tidak boleh dibawah kendali penguasa maupun parpol tertentu,” katanya. Ia menilai, netralitas orang-orang di KPUD ini sangat berkait erat dengan suasana kondusif di Jembrana. “Kalau mereka berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan lembaga itu untuk netral, maka prosesi pemilu di Jembrana akan dapat berjalan aman,” tegasnya.

Sugiasa menambahkan, personil KPUD yang baik juga harus memahami politik khususnya dari sisi aturan pemilu. “Tapi bukan berarti tahu politik terus mereka ikut berpolitik. Kalau itu dilakukan akan menimbulkan gejolak yang kurang kondusif bagi jalannya pemilu,” ujar Sugiasa. Pihaknya mengingatkan KPUD yang baru, agar tidak mengulang kasus-kasus yang pernah terjadi pada KPUD sebelumnya. “Kasus-kasus besar maupun kecil yang sempat membuat suasana pemilu tidak aman, tidak boleh terjadi lagi. Dan untuk menjaga hal tersebut penyelenggara pemilu memegang peranan yang besar,” jelasnya. Terkait dengan kemungkinan adanya intervensi-intervensi dari pihak luar terhadap KPUD, Sugiasa menyarakan, agar lembaga ini bekerja sesuai dengan aturan. Tapi Sugiasa tidak memungkiri, adanya kecenderungan dari parpol maupun politisi untuk melakukan pendekatan kepada KPUD khususnya menjelang pemilu. Guna menangkis pendekatan yang mungkin akan mengakibatkan hal yang tidak baik, Sugiasa minta seluruh personil KPUD dengan tegas menjaga independensinya. “Kalau lembaga ini tegas menyatakan independen baik dalam prilaku maupun perkataan, saya rasa parpol maupun politisi tidak akan bisa masuk untuk mempengaruhi lembaga ini guna menguntungkan pribadi maupun kelompok tertentu,” katanya.

Harapan Sugiasa atas kinerja KPUD Jembrana periode 2008-2013 cukup tinggi dan optimis. Pendapatnya ini didasari oleh proses rekrutmen personil KPUD yang menurutnya sudah tepat. “Untuk menjadi anggota KPUD saat ini harus melewati seleksi dan prosedur yang ketat, makanya saya optimis mereka bisa bekerja sesuai harapan,” ujarnya. Ia juga melihat, 5 orang yang akan menjadi perpanjangan KPU Pusat di Jembrana adalah orang-orang yang memang layak. “Sehingga saya tidak melihat adanya titip-titipan dalam rekrutmen ini,” imbuhnya. Mengenai suara-suara sumbang yang masih mengiringi KPUD yang baru, Sugiasa menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar. “Kalau ada yang bilang ada titipan itu wajar, seleksi yang hanya menyisakan lima orang pasti sulit untuk memuaskan semua orang. Yang jelas saat menganggap KPUD yang sekarang diisi oleh orang-orang terbaik,” katanya lagi. Sebagai pihak yang memiliki kepentingan atas independensi KPUD, Sugiasa mengaku, sudah melakukan penelusuran terhadap figur-figur yang terpilih. Dari penelusuran itu, ia memang menemukan ada yang pernah jadi simpatisan partai tertentu. “Tapi kalau simpatisan itu kan wajar dan urusan pribadi, tapi mereka tidak pernah menjadi pengurus parpol,” ujarnya. Catatan tegas yang diberikan Sugiasa adalah, KPUD harus tegas dalam menjalan aturan. Hal inilah yang masih ia lihat lemah di KPUD sebelumnya.

Rasa membuncah KPUD yang baru akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik, juga dilontarkan oleh Ketua DPC Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIB) Jembrana, Ketut Aswabawa Raharja alias Mamank. Ia melihat, dengan komposisi 2 mantan anggota KPUD sebelumnya dan 3 orang baru mencerminkan proses kaderisasi terjadi di lembaga tersebut. Ia berharap, orang-orang ini bisa belajar dari sejarah kelam KPUD sebelumnya. Dengan tegas Mamank menyatakan, selama 5 tahun ada kesan keberpihakan yang kuat yang diperlihatkan oleh KPUD sebelumnya. “Karena itu mulai saat ini KPUD harus memperlakukan seluruh parpol dalam tataran yang setingkat. Ini penting untuk menjaga proses demokratisasi,” katanya. Ia menambahkan, jika KPUD tidak bisa berlaku netral, adil dan kredibel berarti lembaga ini gagal menjalankan proses demokratisasi di Jembrana. Mamank sendiri tidak berpikir, apakah personil KPUD yang sekarang ada unsur titipan maupun tidak. Senada dengan Sugiasa, ia merasa yakin atas proses seleksi yang sudah dijalankan. “KPUD yang sekarang ditetapkan setelah melalui proses seleksi yang ketat, tentu mereka adalah orang-orang yang memiliki SDM mumpuni,” jelasnya.

Karena menganggap memiliki SDM yang mumpuni, Mamank mengingatkan, tugas berat yang menanti KPUD baru. “Harapan saya sangat tinggi mereka bisa memikul tugas yang berat tersebut,” imbuhnya. Sementara Ketua DPC Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia (PPPI), Kade Parta Adiwijaya mengaku, dirinya tidak terlalu intens mengikuti proses seleksi KPUD. Ia hanya berharap, personil KPUD Jembrana yang baru ini bisa menjalin kerjasama yang baik dengan seluruh parpol. “Kerjasama itu bisa diwujudkan dengan KPUD melakukan tugas dan kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata politisi muda ini. Menurut Parta, penyelenggara pemilu yang baik mampu menguasai dan menjalankan materi-materi aturan terkait dengan tugas-tugasnya. “Selain itu harus netral dalam mengawasi kompetisi demokrasi yang tengah berlangsung,” jelasnya. Ia banyak menyoroti kinerja KPUD saat penghitungan suara. Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, Parta berharap, KPUD yang sekarang mampu memberikan akses yang cepat dan tepat bagi publik untuk memantau penghitungan dan perolehan suara.

Apresiasi yang disampaikan petinggi-petinggi parpol tersebut rasanya layak untuk diperhatikan oleh personil KPUD yang baru. Tidak dapat ditolak, antara KPUD dan parpol memiliki kaitan yang erat. Dua lembaga yang berbeda ini sama-sama memiliki tanggungjawab yang besar untuk membuat demokrasi menjadi sehat. Guna mencapai hal tersebut, mereka harus sama-sama sepakat untuk berjalan pada koridor aturan yang melingkupinya masing-masing. KPUD sebagai penyelenggara pemilu harus bisa bersikap netral, adil dan kredibel. Lembaga ini harus berani tegas untuk menolak intervensi-intervensi di luar sistem dan aturan yang sangat mungkin terjadi dalam proses pemilu. Demikian bagi peserta pemilu, dalam hal ini partai politik juga harus menahan diri untuk tidak menggiring KPUD agar melakukan kebijakan di luar aturan. Jika dua lembaga ini sudah sepakat, maka semua pihak bisa optimis tidak akan terjadi kesalahpahaman karena pemahaman yang salah. Selamat berdemokrasi!

Inovatif, Imajinatif dan Inspiratif

2008-10-19T02:46:00.000-07:00

Dr. Riant Nugroho Dwidjiwiyoto menulis sebuah artikel dengan judul yang sangat provokatif, “Inovasi atau Mati!”atau istilah gagahnya, “Innovate or Die!”. Kenapa tulisan Dr. Riant Nugroho ini menjadi menarik dan penting? Tentu selain bobotnya yang di atas lumayan secara kontekstual, tulisan Dr. Riant Nugroho ini secara emosional sangat erat kaitannya dengan keberadaan Kabupaten Jembrana hari ini, di bawah kepemimpinan Bupati Prof. Dr. I Gede Winasa. Bupati yang dikenal dengan moto kerja “Inovasi Tiada Henti” di era otonomi daerah ini.

Di dalam artikelnya, Dr. Riant Nugroho memulainya dengan sangat enak, “Hari ini tidak ada kata yang lebih penting daripada kata inovasi. Inovasi bukan saja menentukan keunggulan. Inovasi menentukan apakah negara, daerah, organisasi, keluarga, atau manusia, tetap bertahan hidup dan berkembang ataukah mati. Baik mati secara fisikal atau material atau raga, mati secara jiwa atau psikis, dan mati secara rohani atau spiritual”.

Lantas apakah inovasi atau inovatif itu? Menurut seorang filsuf, Joseph Schumpetter, inovasi adalah “the creative destruction”. Pendapat J. Schumpetter tentu tidak harus diterima begitu saja. Atau boleh jadi, kita tidak harus menjadi sepakat atas pendapat tentang difinisi atau arti dan makna inovasi yang diberikan JS.

Inovasi adalah bagaimana kita mengkreasikan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Inovasi adalah melahirkan sesuatu nilai atau value dari ketiadaan. Dengan menggunakan pemahaman ini, saya tidak mengikuti pemahaman Konfusius maupun Zen bahwa ketiadaan itu sendiri adalah ada. Hanya mereka yang hidup dalam dunia non-fisik atau non-materi atau non-raga saja yang mempunyai keabsahan secara absolut untuk tidak membedakan nilai antara ada dan tiada. Ini masih menurut Riant Nugroho.

Kualitas Pemimpin
Sejak digulirkannya kebijakan otonomi daerah, kata inovasi atau inovatif seolah berubah menjadi kata-kata sakti. Seperti kata revolusi di-era Orde Lama, atau kata pembangunan di era kepemimpinan Jenderal Besar Soeharto. Demikian juga di Kabupaten Jembrana, kata inovasi sering menjadi kata rangkai bagaikan bumbu penyedap pada setiap kebijakan dan program yang diambil serta dilakukan oleh pemerintah daerah, di dalam menerjemahkan berbagai kerja dan karya sebagai abdi rakyat dan abdi negara, pun abdi pemerintah. Maka, tidaklah berlebihan kalau kemudian Kabupaten Jembrana dikenal sebagai salah satu daerah yang kaya akan karya-karya dan program-program inovatifnya. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimanakah sebuah karya inovatif dapat dilahirkan? Atau, apakah setiap pemimpin akan mampu melahirkan karya-karya inovatif? Jawaban sederhananya, memang sudah seharusnya seorang pemimpin memiliki kemampuan lebih dibandingkan dengan mereka-mereka yang dipimpinnya, termasuk di dalam melahirkan ide-ide dan karya-karya yang lebih cemerlang, lebih inovatif, untuk dipersembahkan sebagai abdi ageng. Artinya, lahir tidaknya sebuah karya inovatif bagi sebuah daerah atau negara, akan sangat ditentukan oleh kualitas para pemimpinnya.

Sebuah ungkapan, “seorang pemimpin besar, haruslah juga merupakan pemimpi besar”, mungkin dapat digunakan sebagai padanan akan arti penting kualitas seorang pemimpin. Pada tataran dunia, cukup banyak pemimpin besar yang juga pemimpi besar. Sebutlah itu Jengis Khan, Pemimpin Besar Bangsa Mongol yang memiliki nama kecil Tumucin yang berarti pandai besi itu. Demikian juga dengan sosok Kemal Pasha Atatur, yang kemudian dinobatkan sebagai Bapak Bangsa Turki, hingga tokoh-tokoh kontroversial abad modern Adolf Hitler!

Demikian juga pada tataran nasional, Bung Karno sebagai Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, atau Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi, Ki Hajar Dewantara dengan konsep Taman Siswa-nya, Jenderal Sudirman dengan taktik gerilya-nya, hingga generasi yang melahirkan Jenderal Besar Soeharto sebagai Bapak Pembangunan atau Habiebie yang lebih dikenal dengan pendekatan teknologinya. Tentunya, masih banyak lagi pemimpin-pemimpin non formal yang terlalu panjang jika disebutkan satu persatu.

Beberapa nama di atas, jelas merupakan sosok pemimpin yang sesuai dengan ungkapan, “pemimpin besar, pemimpi besar” itu. Demikian juga di dalam karya-karya mereka, atau buku-buku tentang mereka. Bagaimana di dalam seluruh sepak terjangnya Jengis Khan bermula dari mimpi-mimpi. Atau Bung Karno di dalam meletakkan pondasi berbangsa dan bernegara bagi Indonesia Raya tercinta di awal-awal kemerdekaan, jelas berawal dari sebuah mimpi anak bangsa akan sebuah kebebasan dan pembebasan.

Tetapi seorang pemimpin, bukanlah seorang pemimpi. Seorang pemimpin adalah sosok yang mampu untuk menerjemahkan mimpi-mimpinya menjadi sebuah kenyataan demi kemaslahatan orang banyak.

Imajinatif
Dibalik kata inovatif, sebenarnya ada kata kunci yang membuat seseorang mampu untuk mengoptimalkan mimpi-mimpinya sehingga lebih terkonstruksikan, untuk kemudian dilahirkan sebagai sebuah karya. Dan kata itu adalah apa yang disebut sebagai imajinasi. Artinya, hanya mereka-mereka yang memiliki kemampuan imajinasi yang tinggi yang akan mampu melahirkan ide-ide cemerlang yang penuh dengan inovasi. Karena tanpa kemampuan imajinatif yang tinggi, ide-ide yang lahir akan berhenti pada sebuah ide semata atau tidak lebih sebagai pengulangan akan ide yang ada sebelumnya.

Kemampuan imajinatif seseorang, tentu akan sangat mempengaruhi kualitas karya yang dilahirkannya. Seperti juga Bung Karno, jelas merupakan sosok anak bangsa dengan kemampuan imajinatif yang jempolan, serta kemampuan intelektual yang berada di atas orang kebanyakan. Hal ini dapat dibuktikan dari karya-karya yang dilahirkannya selama perjalanan hidupnya. Apakah lewat pidato-pidatonya, atau juga karya-karya tulisnya yang kini banyak tersebar dan tidak sulit untuk didapatkan.

Bung Karno adalah seorang maestro. Seorang seniman besar yang dimiliki Indonesia, dengan karya-karya besarnya pula. Dengarlah bagaimana Bung Karno berpidato. Dengan gaya orator yang kental, Bung Karno mampu membakar dan memprovokasi bangsanya. Simak dan bacalah juga pidato-pidato Bung Karno dengan bobot susastra yang demikian kental dan berkualitas, atau seleranya akan karya dan benda seni.

Kemampuan imajinatif seorang Bung Karno telah terbukti melahirkan sebuah karya besar yang bernama Indonesia. Sebuah karya inovatif yang selalu bergerak up and down, setelah jatuh bangun kembali, setelah jatuh bangun kembali! Demikianlah Bung Karno menggambarkan keberadaan bangsanya. Sebuah bangsa yang tidak pernah berhenti dan tidak akan pernah berhenti.

Pada sosok Bung Karno, kita temukan pondasi imajinatif yang kemudian mampu melahirkan karya-karya inovatif yang tinggi. Seperti juga apa yang terjadi di Kabupaten Jembrana, karya-karya inovatif yang terlahir, tentu berawal dari sebuah pengembaraan imajinasi dan mimpi-mimpi seorang pemimpin.

Kemudian, sejauhmana karya-karya inovatif dan imajinatif itu memberikan arti dan maknanya? Jawabannya adalah, sejauhmana sebuah karya inovatif-imajinatif mampu memberikan inspirasi bagi banyak orang untuk berbuat sebaik-sebaiknya, bahkan lebih baik dari karya inovatif dan imajinatif yang sudah ada. Ukurannya, ada pada kualitas nilai-nilai kemanusiaan atau humanity yang terbangun dan dilahirkannya.

Dharma Santika Putra
Pemimpin Redaksi Tabloid Independen News

Succes Story Jembrana Sudah Mendunia

2008-10-19T02:39:00.000-07:00

Adalah News Week Hongkong, mengirimkan salah seorang jurnalis seniornya untuk bertandang ke Kabupaten Jembrana. Tentu dengan satu tujuan, melihat dari dekat apa yang selama ini telah menjadi sucses story Kabupaten Jembrana, Bali, terutama pada sisi ketatapemerintahan dan pelayanan publik.

Saking tertarik dan penasarannya, tidak tanggung-tanggung wartawan senior yang diutus News Week Hongkong, Mr. George Wehrfritz, melakukan kunjungan kehormatan untuk Bupati Jembrana, Prof. Dr. I Gede Winasa. Dan dapat dipastikan, obrolan atau wawancara antara jurnalis senior dengan Prof. Winasa itu berjalan dengan ganjen. Maklum saja, selain sebagai Bupati Jembrana, Prof. Winasa juga seorang intelektual bergelar doktor dengan “D” besar. “Wah, obrolan antara Prof. Winasa dengan wartawan News Week sangat seru,” demikian komentar salah seorang staf pendamping Prof. Winasa.

Kisah sukses Kabupaten Jembrana di dalam mengelola pemerintahan di era Otonomi Daerah ini, didapatkan Mr. George Wehrfritz dari beberapa media, baik cetak maupun lewat dunia maya (internet-red). Bahkan kisah sukses Kabupaten Jembrana dari sisi ketatapemerintahan dan pelayanan publik itu juga di dapatkannya dari sesama pekerja media dan beberapa elit pemerintahan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, yang sudah sempat melakukan kunjungan ke Kabupaten Jembrana.

Atas berbagai informasi tentang Kabupaten Jembrana yang didapatkannya itu, George mengaku sangat tertarik, penasaran dan menganggap Kabupaten Jembrana sebagai daerah penting yang harus dikunjunginya. “Seorang sahabat mengatakan kepada saya, jika kamu ingin melihat penyelenggaraan Otonomi Daerah yang baik dan sukses, maka kamu harus datang ke Kabupaten Jembrana,” demikian George menirukan ucapan temannya tentang Jembrana, yang konon membuatnya semakin penasaran.

Sementara bagi Prof. Winasa, kedatangan seorang jurnalis asing dari sebuah media yang demikian bergengsi seperti News Week merupakan kehormatan sekaligus tantangan bagi dirinya, daerah dan masyarakat Kabupaten Jembrana. “Semakin tinggi pohonnya, maka semakin kencang pula anginnya,” demikian Prof. Winasa berfilosofi.

MANAJEMEN KOTA NEGARA; Sudah Tepat, Tinggal Optimalisasi

2008-10-18T01:06:00.000-07:00

Belakangan ini istilah manajemen kota menjadi wacana yang cukup menarik untuk didiskusikan. Hal ini berhubungan dengan, bagaimana sebuah pemeritahan mengelola wilayah kota dan komunitas sosialnya dalam dimensi public service. Sebutlah itu Kota Jakarta sebagai ibu kota negara, sekaligus menjadi wajah dari sebuah negara bangsa di dalam mengelola wilayah kotanya yang tergolong metropolitan, bahkan menuju megapolitan dengan kawasan penyangga, Bogor, Depok. Tangerang dan Bekasi, yang selalu menjadi kontroversi dengan berbagai penyakit sosial dan lingkungannya.

Rutinitas bencana banjir yang datang secara berkala dan dapat diduga, penyakit macet total pada ruas-ruas jalan baik protokol maupun jalur alternatif pada jam-jam tertentu, masalah sampah, pedagang kaki lima (PKL), daerah hijau kota, transportasi, prostitusi, atau penyakit sosial serta lingkungan lainnya, dapatlah menjadi contoh. Semuanya seolah numpek blek di Ibu Kota Jakarta dan “beranak-pinak” setiap tahunnya, seirama dengan dinamika dan pertumbuhan kota yang terasa semakin tidak terkendali.

Fenomena sama juga terjadi di kota-kota besar lainnya di republik ini. Surabaya sebagai ibu kota terbesar kedua setelah Kota Jakarta dengan kawasan Pelabuhan Tanjung Peraknya ataupun kawasan Industri Rungkut, senantiasa dibelit berbagai masalah. Atau Kota Semarang dengan kondisi dan keberadaan wilayah kotanya yang berbukit, menjadi gampang banjir dan tergenang air. Kota Medan hingga Kota Makasar yang selalu menjadi ramai dan hiruk pikuk oleh masalah sosial kota. Demikian juga dengan Kota Bandung hingga Kota Denpasar. Semuanya bergulat dengan permasalahan domestik kotanya sendiri-sendiri. Lantas bagaimana dengan Kota Negara sebagai Ibu Kota Kabupaten Jembrana yang juga merupakan pintu gerbang Bali bagian barat lewat jalur darat?

Antisipasi
Kalau ditilik lebih jauh, maka rata-rata permasalahan yang dihadapi kota-kota di Indonesia berkisar pada masalah banjir, sampah, transportasi, lingkungan, serta masalah-masalah sosial yang disebabkan oleh dinamika sosial ekonomi yang menyertai perkembangan kota itu sendiri. Mulai dari masalah kriminal, prostitusi, sampai Gepeng (gelandangan dan pengemis-pen) dan terbatasnya ruang publik untuk masyarakat.

Kalau kemudian ditarik untuk memasuki wilayah Kota Negara sebagai Ibu Kota Kabupaten Jembrana berikut bangunan sosial dan peradaban manusiawi, maka semua “penyakit kota” itu akan menjadi sangat mungkin terjadi atau dapat saja diminimalisir jika pemerimntah dan juga masyarakatnya memiliki kepekaan-kepekaan sehingga penyakit yang terjadi di hampir seluruh kota di Indonesia itu tidak terjadi di Kota Negara. Apalagi, sampai menjadi penyakit kota yang menahun dan beranak pinak.

Penyakit Sosial
Ada beberapa langkah atau strategi antisipatif yang telah dilakukan Pemkab Jembrana di dalam mencegah kemungkinan terjadi dan terjangkitnya penyakit kota, baik dari sisi sosial maupun lingkungan. Seperti yang disampaikan Bupati Jembrana, Prof. Dr. I Gede Winasa, seluruh penyakit sosial itu berawal dari manusia, dalam hal ini kependudukan. Maka langkah-langkah strategis di dalam pengendalian kependudukan sejak awal sudah menjadi prioritas utama bagi Pemkab. Jembrana untuk menghadapi terjadi dan terjangkitnya penyakit sosial di Kota Negara, pun Kabupaten Jembrana.

Tentu masih lekat dalam ingatan masyarakat, bahwa sejak kepemimpinan Prof. Winasa sebagai Bupati Jembrana-lah kebijakan untuk melakukan pemeriksaan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) diberlakukan di kawasan Pelabuhan Gilimanuk sebagai pintu gerbang jalur darat dari Jawa ke Bali dan sebaliknya. Kebijakan ini awalnya memang mendapatkan tantangan dari berbagai pihak. Mereka menyatakan bahwa dengan diberlakukannya kebijakan tersebut, Prof. Winasa seolah menutup akses masyarakat luar untuk masuk Bali. Tetapi setelah dirasakan manfaatnya, kebijakan ini justru berbalik dan didukung berbagai pihak, termasuk oleh orang-orang yang sebelumnya menentangnya.

Demikian juga dengan berbagai kebijakan berupa operasi penertiban administrasi kependudukan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Jembrana. Seperti juga kebijakan di bidang kependudukan, pada awalnya operasi penertiban kependudukan yang dilakukan Satpol PP Pemkab Jembrana juga menuai tantangan dan reaksi yang sangat keras. Tetapi seteleh mulai berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan masyarakat, kini operasi kependudukan ini justru mendapatkan dukungan luas secara sosial. Masyarakat mulai merasakan, dengan adanya berbagai operasi yang dilakukan Satpol PP Pemkab Jembrana, keamanan, kenyamanan dan ketenteraman sosial kemasyarakatan mulai terasa.

Kebijakan ini pun kemudian berimbas pada sisi penyakit sosial masyarakat. Berbagai penyakit sosial yang ada dan menjangkit di Kota Negara mulai dapat dikendalikan atau dideteksi sejak dini. Sebutlah itu penyakit sosial berupa praktek prostitusi. Untuk wilayah Kota Negara dan Kabupaten Jembrana, kini sudah mulai berkurang. Kalaupun pelaku prostitusi masih ditemukan atau terjaring, itu pun lebih bersifat temporer dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan bersifat perorangan. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, keberadaan praktek prostitusi di Kabupaten Jembrana terkesan terlokalisir dan terkoordinir di beberapa kawasan seperti Gilimanuk dan Batu Karung yang demikian melegenda.

Atau juga dengan penyakit-penyakit sosial lainnya seperti kriminalitas ringan, premanisme, mabuk-mabukan, kebut-kebutan, sampai keberadaan PKL dan Gepeng, semuanya menjadi lebih terkedali dan dapat ditekan seminimal mungkin oleh keberadaan berbagai operasi sosial yang dilakukan Satpol PP Jembrana dan lembaga non pemerintah, serta instansi terkait lainnya.

Bagaimana dengan penyakit kota yang berhubungan dengan lingkungan dan pelayanan umum?

Tunggu pada edisi berikutnya!

PROF. WINASA: Tidak Ada Gugat Menggugat, Tetapi Apresiasi Demokrasi

2008-10-17T08:53:00.000-07:00

Prof. Dr. I Gede Winasa merasa perlu untuk memberi apresiasi atas pewartaan media seputar apresiasi hukum oleh dirinya kepada Gubernur Bali, Mangku Pastika, pasca Pilkada Bali lalu. “Sebagai hasil dari sebuah proses demokrasi, terpilihnya Pak Mangku Pastika dan Pak Puspayoga sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Bali sudah sah, baik secara de facto maupun de jure. Secara de facto, itu ditunjukkan oleh perolehan suara dari kedua pasangan itu. Sedangkan secara de jure, ini dibuktikan dengan pelantikan yang dilakukan Mendagri atas nama Presiden. Untuk semua itu, saya sebagai mantan kompetitornya harus menerima dan secara terbuka menyatakan legowo,” demikian Prof. Winasa memberikan apresiasinya seputar kesimpangsiuran pewartaan media akan gugatannya kepada Mangku Pastika.

Lebih jauh Prof. Winasa menyatakan apa yang selama ini diwartakan media itu, mungkin terjadi kesalahan dari sisi persepsi saja. Karena baginya, tidak ada lagi gugat-menggugat atas hasil Pilkada Bali lalu. Kalaupun di permukaan terkesan ada langkah hukum yang dilakukan, itu tidak lebih dari sekedar apresiasi demokrasi yang harus diberikan sebagai warga negara. “Bukankah kalau berbicara tentang demokrasi, itu berarti kita berbicara tentang roll of the law and roll of the game. Jadi, ada aturan hukum dan ada aturan mainnya. Semua harus diapresiasi kalau kita memang sepakat untuk membangun peradaban demokrasi. Jadi ini bukan pada sisi gugat-menggugat,” tegas Prof. Winasa.

Tetapi sebagai langkah lanjutan, Prof. Winasa berjanji akan melakukan langkah-langkah administratif sehingga tidak terkesan ada pertentangan antara dirinya dengan Gubernur Bali terpilih, Mangku Pastika. “Yang harus dibangun itu kebersamaan. Bali tidak mungkin dibangun oleh pribadi-pribadi atau golongan-golongan tertentu saja. Itu sudah menjadi komitmen awal saya sejak terpilih menjadi Bupati Jembrana. Jadi, ke depan saya akan lebih konsen membangun Bali dari Jembrana,” tambah Prof. Winasa.

KETUA DPRD JEMBRANA; Hampir Tak Ada Waktu Untuk Keluarga

2008-10-17T08:46:00.000-07:00

Hampir 5 tahun menjabat sebagai Ketua DPRD Jembrana, sosok Made Kembang Hartawan sangat familiar di mata masyarakat. Hampir setiap saat ia menerima aspirasi masyarakat mengenai kritik terhadap proses pembangunan maupun masukan-masukan terhadap program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Bahkan saking seringnya, ia mengaku hampir tidak ada waktu untuk keluarga sendiri. Berikut petikan wawancara wartawan Indep-News, Eka Prasetya dan Agus Antariksawan, dengan politisi dari fraksi PDI Perjuangan itu

Setelah selama hampir 5 tahun menjadi Ketua DPRD Jembrana, seperti apa pandangan anda terhadap kinerja dewan selama ini?
Kalau dilihat dari kinerja, tentunya teman-teman di dewan sudah bekerja dengan sangat maksimal. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Salah satu tolak ukurnya adalah, banyaknya Ranperda yang berhasil kami tetapkan menjadi Perda. Bahkan saya sendiri merasa hampir tidak ada waktu bagi saya untuk keluarga sendiri. Terlebih lagi, banyak juga masyarakat yang datang langsung ke saya untuk menyampaikan aspirasinya.

Hanya saja saya menyayangkan pandangan jika anggota dewan itu malas datang ke kantor. Menurut saya, kinerja dewan itu tidak bisa hanya diukur dengan seberapa sering datang ke kantor dan seberapa penuh absensinya. Saya justru memandang anggota dewan tidak pas jika sering-sering berada di kantor, karena anggota dewan harus sering turun ke lapangan baik itu untuk menyerap aspirasi masyarakat maupun meninjau pembangunan-pembangunan yang telah dilakukan. Yang paling penting, anggota dewan itu harus ada di kantor apabila sudah ada rapat yang membahas tentang kepentingan masyarakat umum, baik itu mengenai pembahasan anggaran pemerintah daerah, pembahasan kebijakan pembangunan, maupun pembahasan terhadap program-program yang akan digulirkan.

Kalau selama ini, seperti apa proses penyerapan aspirasi masyarakat yang telah dilakukan dewan?
Ada beberapa proses yang kami lakukan, salah satunya adalah dengan melakukan reses ke daerah-daerah pemilihan. Masyarakat juga cukup sering datang ke dewan untuk menyampaikan aspirasi terhadap pembangunan maupun keluhan-keluhan terhadap pelayanan publik. Bisa juga kami melakukan melalui proses-proses lainnya. Mungkin saja ketika kami sedang terlibat obrolan-obrolan dengan masyarakat. Hampir setiap saat kami menerima aspirasi dari masyarakat.

Selama ini apa yang paling sering dikeluhkan masyarakat?
Kalau yang mengemuka belakangan ini adalah tentang mahalnya biaya di rumah sakit dan juga tentang mahalnya pajak ladang atau tanah kering. Utamanya masalah biaya rumah sakit, ini harus mendapat perhatian serius. Jangan sampai masyarakat memandang biaya pengobatan menjadi mahal karena sudah ada JKJ (Jaminan Kesehatan Jembrana). Ini akan menjadi perseden buruk di masyarakat.

Bagaimana pandangan anda terhadap proses pembangunan di Jembrana?
Jika bicara pada tataran proses, dari awal kami pihak legeslatif dan juga pihak eksekutif sudah mulai membicarakan proses pembangunan mulai pada tataran konsep atau kebijakan, sampai dengan tataran realisasi. Kami tidak ingin nantinya program tersebut akan berdampak negatif bagi masyarakat.

Kira-kira pembangunan di bidang apa yang belum optimal?

Kalau bicara dari sisi kurang optimalnya pembangunan, ini bukan hanya harus dilakukan oleh pihak eksekutif saja, tapi juga harus dilakukan oleh legeslatif. Kembali pada masalah pembangunan tadi, kami kira yang saat ini penggarapannya kurang optimal adalah masalah pertanian. Mengapa pertanian? Ini tidak lain karena pertanian salah satu pendapatan terbesar masyarakat di Jembrana. Selain pertanian, sektor kelautan juga perlu mendapat perhatan serius. Karena Jembrana dengan Desa Pengambengan yang ada di dalamnya, memiliki potensi kelautan yang sangat melimpah. Pemberdayaan masyarakat di kawasan pesisir pun menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat pesisir hanya hidup mewah ketika panen ikan, namun menjadi sangat miskin ketika masa paceklik.

Bagaimana dengan sektor pariwisata?
Memang kita tidak bisa memungkiri jika Bali diidentikkan dengan pariwisata, dan juga Jembrana merupakan bagian dari Bali. Untuk Jembrana sendiri, terus terang untuk sektor pariwisata kita tidak bisa garap dengan maksimal. Disamping potensinya yang sangat minim, sarana dan prasarana penunjang pun masih kurang mendukung. Masih perlu kerja keras untuk mengembangkan maupun mempromosikan potensi pariwisata di Jembrana.

Meskipun demikian, kita tidak harus berpikir untuk menjadi daerah tujuan pariwisata atau tourism destination, tapi kita juga bisa menjadi daerah penunjang pariwisata. Bisa saja kita menyuplai kebutuhan makanan untuk hotel-hotel yang ada di Kuta atau Nusa Dua, atau kerajinan-kerajinan yang dijual di Pasar Sukawati, Pasar Seni Kuta, atau Pasar Kumbasari bisa juga diproduksi di Jembrana. Jadi intinya, kalau kita bisa menjadi supporting tourism, mengapa tidak?

Lalu bagaimana dengan proyek-proyek yang dipandang kurang optimal?
Untuk hematnya tentu proyek-proyek tersebut harus diperbaiki atau dioptimalkan kembali. Tapi ini juga menjadi pelajaran berharga bagi kami untuk menilai proyek-proyek yang kurang optimal tersebut. Paling tidak kita perlu melakukan perencanaan dan kajian yang lebih matang lagi untuk membangun sebuah proyek yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi daerah maupun pemberdayaan masyarakat.

Terakhir, pandangan bapak terhadap proses kritisasi masyarakat kepada pemerintah daerah?
Dari proses reses selama ini, saya kira penyampaian aspirasi masyarakat sudah sangat baik sekali. Masyarakat yang semula masih takut mengkritik ataupun memberikan saran kepada pemerintah, perlahan mulai berani untuk memberikan masukan dan kritiknya. Ke depan, kami harapkan masyarakat bisa lebih kritis lagi. Sumbangsih sarannya untuk pembangunan daerah, masih sangat kami harapkan.

PERPUSTAKAAN; Gudang Ilmu yang Kian Merana

2008-10-17T08:40:00.000-07:00

Buku-buku itu kini berdebu. Tergeletak. Barangkali, ia merindukan sebuah sentuhan. Menunggu tangan-tangan yang membuka dan membedah dirinya....

Lengang. Inilah gambaran kondisi sebagian besar perpustakaan di Jembrana. Entah itu Perpustakaan Daerah Negara ataupun perpustakaan sekolah di Jembrana. Perpustakaan kini seolah hanya menjadi pelengkap, tanpa ada keinginan untuk menelisik lebih jauh arti penting keberadaan perpustakaan tersebut.

“Barangkali, letak Perpustakaan Daerah yang berada di areal Kantor Bupati Jembrana juga menyebabkan kondisi ini. Setahu saya, yang namanya Perpustakaan Daerah seharusnya berada di luar areal perkantoran. Ia harus berada di tengah-tengah masyarakat. Kalau di dalam lingkungan kantor bupati, saya rasa masyarakat akan enggan berkunjung. Saya pribadi merasa risih kalau harus berkunjung ke sana,” tutur Arya Lesmana, seorang warga yang dahulu biasa menghabiskan waktu-waktu senggangnya di perpustakaan.

Selain karena lokasi perpustakaan yang kurang strategis tersebut, kelengkapan koleksi buku bacaan di perpustakaan bisa jadi turut menjadi pemicu rendahnya minat masyarakat mengunjungi perpustakaan. Karena ketika berkunjung ke sana, masyarakat hanya akan menemukan koleksi-koleksi bacaan lama.

“Alangkah baiknya jika perpustakaan mampu mengikuti perkembangan buku. Artinya, jenis buku bacaan, apalagi buku yang sedang booming di pasaran, senantiasa tersedia di perpustakaan. Sedikit tidak, ketersediaan ini akan melahirkan keinginan masyarakat untuk (kembali) berkunjung dan hunting buku yang dibutuhkannya di sana,” harapnya.

Sepinya pengunjung akibat rendahnya minat akan keberadaan perpustakan ini tidak hanya dapat ditemukan di Perpustakaan Daerah Negara saja. Kondisi serupa juga menghinggapi beberapa perpustakaan sekolah di Jembrana. Kini, perpustakan bukanlah tempat populer lagi di kalangan para siswa.

Atas kondisi tersebut, tentu saja berbagai alasan mengemuka. Mulai dari tidaknyamannya lokasi perpustakaan hingga kurangnya jenis buku bacaan, terutama buku penunjang mata pelajaran di sekolah.

“Sebagian besar siswa yang berkunjung ke perpustakaan biasanya untuk mencari referensi atau buku penunjang lain dari buku pedoman yang digunakan. Tapi ketika buku itu tidak tersedia di perpustakaan sekolah, untuk apa ke sana? Apalagi yang kita temui hanyalah koleksi buku lama saja. Itu namanya hanya membuang-buang waktu saja,” tutur salah seorang siswa yang bersekolah di salah satu SMA negeri di Jembrana.

Minimnya buku penunjang memang menjadi permasalahan yang dihadapi perpustakaan sekolah. Karena idealnya, perpustakaan sekolah dilengkapi dengan buku pendamping (penunjang-red) yang lebih spesifik, yakni buku yang dibutuhkan siswa untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar, tetapi sulit diakses baik karena harga mahal atau terbatas.

Standar minimal
Sementara Kabid Data di Dinas Inkom, Yanum, Perhubungan dan Data (Inyahud), Drs. I Wayan Suparsa, M. Si., menegaskan tiap tahunnya, pihaknya senantiasa mengadakan penambahan hingga 2000 buku baru dari segala kategori. Jumlah ini merupakan stadar minimal penambahan buku untuk perpustakaan daerah. Pengadaan buku itu sendiri berasal dari dana APBD Jembrana, disamping dropping dari perpustakaan provinsi dan sumbangan masyarakat. Namun ia mengakui, jumlah ini masih jauh dari cukup mengingat perkembangan penerbitan buku saat ini mengalami peningkatan yang sangat pesat.

“Setiap tahun, biasanya kami meminta daftar buku dari berbagai penerbit. Dari sana, kami memilih judul-judul buku yang akan kami jadikan pelengkap koleksi perpustakaan. Kami berangan-angan menciptakan perpustakaan tanpa batas. Artinya, selain memperoleh dari buku-buku yang tersedia di perpustakaan, mereka (pengunjung-red) juga bisa mencari referensi di internet. Kami sudah menyediakan tujuh fasilitas internet sejak Juli 2007,” jelas Suparsa.

Sejak pemasangan sarana internet, Suparsa mengakui bahwa ada peningkatan pengunjung di perpustakaan. Rata-rata, jumlah pengunjung mencapai 30 orang dalam satu harinya. Namun dari keseluruhan jumlah pengunjung, hampir 70 persen bertujuan menggunakan internet daripada membaca buku. Sementara untuk menarik minat masyarakat ke perpustakaan, pihaknya rutin melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah sekaligus melakukan pembinaan ke perpustakaan-perpustakaan sekolah. “Kebanyakan pengunjung berasal dari siswa SMA dan mahasiswa. Biasanya mereka ke sini (perpustakaan daerah-red) mulai jam 10 pagi sampai jam 2 siang,” katanya.

Disinggung mengenai minimnya minat siswa mengunjungi perpustakaan sekolah, Suparsa menilai terjadi kejenuhan di kalangan siswa untuk berkutat dengan buku. Maka, sudah waktunya perpustakaan sekolah dilengkapi fasilitas IT.

Sementara Kepala SMA Negeri 2 Negara, Drs. I Nyoman Suandhia, menjelaskan kondisi perpustakaan di sekolah tersebut kurang memadai. Bahkan, koleksi buku di salah satu sekolah kajian di Jembrana ini sangat terbatas.

“Sejak pertama kali berdiri, kami telah menyiapkan ruangan yang akan dijadikan ruang perpustakaan. Namun karena koleksi buku yang ada sangat minim, banyak siswa yang enggan ke perpustakaan sekolah dan beralih mengunjungi perpustakaan daerah. Sebagai kepala sekolah, saya dapat memaklumi kondisi ini. Mungkin mereka ingin mencari buku-buku penunjang yang lebih lengkap, yang tidak tersedia di sekolah ini. Kami juga telah mengajukan proposal bantuan buku ke pemerintah daerah. Namun hingga kini belum ada hasilnya. Sekolah ini juga jarang sekali mendapat bantuan buku, baik dari pemerintah daerah maupun pusat. Selama ini, kami hanya mengandalkan bantuan buku secara sukarela dari siswa kelas XII ,” jelas Suandhia.

Sangat disayangkan memang jika kondisi ini terjadi. Apalagi jika dilihat, tambah Suandhia, minat membaca siswa di sekolah ini sangatlah besar. Setiap harinya, sekitar 15 persen siswa dipastikan mengunjungi perpustakaan Namun tentunya, persentase ini akan jauh merosot karena siswa merasa jenuh akibat minimnya koleksi buku yang ada.

Kondisi ini tidak hanya terjadi di SMA Negeri 2 Negara saja. Realita serupa juga terjadi hampir di sebagian besar sekolah di Jembrana. Sangat ironis, memang. Sayang bukan jika semangat membaca akhirnya “runtuh” akibat keterbatasan bahan bacaan?

Agar Tak Mengundang Pandangan Negatif, Benahi Manajemen Infokom

2008-10-17T08:34:00.001-07:00

Dibandingkan pada masa Orde Baru, pengelolaan informasi dan komunikasi di dalam pemerintahan yang berdaulat dengan embel-embel reformasi dewasa ini memang jauh tertinggal. Tidak hanya pada tataran pemerintahan di pusat, hal yang sama juga terjadi pada tataran dibawahnya, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Bahkan tak jarang, lemahnya pengelolaan manajemen informasi dan komunikasi oleh pemerintah ini menimbulkan berbagai kebingungan di masyarakat. Atau, tugas di bidang informasi dan komunikasi yang seharusnya juga merupakan salah satu tugas pemerintah, secara absolut diambil alih oleh media, dengan pendekatannya sendiri.

Tentu bukanlah sesuatu yang haram atau keliru jika pemerintah menginformasikan segala perilaku ketatapemerintahan dan pembangunannya kepada masyarakat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi di sebuh negara.. Karena bagaimanapun juga, telah menjadi tugas dan kewajiban pemerintahlah untuk melaporkan atau menginformasikan setiap perilakunya kepada masyarakat, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kerja dan kinerjanya, termasuk juga pengabdiannya. Karena seperti yang sering dilontarkan secara awam, bahwa yang dikelola pemerintah itu adalah uang rakyat, bukan uang nenek moyangnya.

Kegagalan di dalam mengelola manajemen informasi dan komunikasi dari sebuah pemerintahan sering mendatangkan dampak buruk bagi pemerintahan itu sendiri. Tetapi hal ini bukanlah berarti bahwa pemerintah harus tunduk dan takluk kepada kemauan media sehingga menjadi takut kalau diwartakan sisi buruknya. Karena sebagai pilar demokrasi ke empat, media sejatinya memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemerintah di dalam membangun peradaban dan keadaban bangsanya. Meskipun juga harus diakui, memang tidak banyak media yang menyadari akan kesejatiannya itu.

Deppen?
Haruslah diakui, salah satu kehebatan pemerintahan Orde Baru dengan patron Jenderal Besar Soeharto adalah kemampuannya di dalam mengendalikan arus informasi dan komunikasi secara absolut sehingga menjadi sangat memihak kepada kepentingan kekuasaan, bukan kepentingan negara. Di sini terpatri nama-nama besar dibidangnya, seperti Ali Murtopo dan Harmoko, dengan ucapan pembukanya yang khas; “menurut petunjuk Bapak Presiden”, sebagai pemain utama di bidang informasi dan komunikasi.

Ketika di awal-awal reformasi, mantan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur mengambil langkah radikal dengan membubarkan Departemen Penerangan, dan juga Departemen Sosial. Sangat terasa terjadinya guncangan-guncangan kecil yang berhubungan dengan pertanyaan yang mengambang mengenai apa dan siapa yang harus mengambil peran sebagai juru bicara atas nama negara. Dan kegamangan akan peran departemen sebagai juru bicara negara itu rupanya hingga kini tetap gamang dan tidak pernah jelas. Bahkan, menjadi semakin tidak jelas.

Alasan pembubaran Departemen Penerangan oleh Gus Dur yang dilatarbelakangi oleh keinginan mulia di dalam upaya membangun masyarakat madani di bidang informsi dan komunikasi memang tidaklah keliru. Mungkin hanya waktunya saja yang kurang tepat. Karena secara nyata, masyarakat, apalagi masyarakat tradisional, memang masih memerlukan panduan-panduan di dalam memahami suatu masalah atau persoalan, apalagi persoalan yang berhubungan dengan perilaku berbangsa dan bernegara.. Selain itu, haruslah disadari bahwa urusan informasi dan komunikasi bukanlah semata-mata urusan lembaga atau departemen saja, tetapi lebih berhubungan dengan kemampuan berkomunikasi seseorang..

Sebagai contoh, Bung Karno jelas bukanlah sosok pemimpin yang memerlukan juru bicara. Karena secara kemampuan, Bung Karno adalah seorang orator dan komunikator yang hebat dan handal. Seseorang yang mampu menerjemahkan ide-ide brilyan-nya dengan kata-kata secara sederhana yang menyihir sehingga dapat diterima oleh masyarakat dari golongan elit hingga akar rumput.

Tentu tidak demikian dengan Pak Harto, yang secara kasat mata tidak memiliki kemampuan oratorial yang hebat, apalagi berperan sebagai komunikator. Tetapi sebagai pemimpin negara, haruslah diakui bahwa Pak Harto adalah pemikir yang hebat dan penyusun strategi yang jempolan.

Menyadari dirinya bukanlah tipe seperti Bung Karno yang jago pidato, seorang orator, dan komunikator, bahkan provokator yang hebat, maka di dalam menerjemahkan ide atau pemikiran-pemikirannya, Pak Harto memerlukan juru bicara, yang secara departemental diwujudkan melalui Departemen Penerangan. Tetapi keberadaan Departemen Penerangan sebenarnya tidaklah cukup. Maka, dibuatlah sebuah sistem yang nantinya dapat mengontrol keberadaan media massa, baik media cetak, elektronik maupun penyiaran.

Di Jembrana
Bagaimana dengan Kabupaten Jembrana? Secara sederhana, sesungguhnya Kabupaten Jembrana diuntungkan dengan keberadaan sosok Prof. Dr. I Gede Winasa sebagai bupati. Karena dari sisi informasi dan komunikasi, Prof. Winasa adalah sosok news maker. Dalam artian, apa yang diungkapkan atau diucapkannya pasti memiliki nilai berita (news value) yang tinggi dan enak untuk diwartakan. Belum lagi kalau ditilik dari sisi intelektualitas dan intelegensia yang menjadi anugrah bagi Prof. Winasa, maka ide-ide yang dilontarkannya tentu akan memiliki bobot informasi yang tinggi dan pantas untuk dijual.

Sebagai News Maker, Prof. Winasa jelas tidak memerlukan juru bicara lagi. Karena Prof. Winasa sendiri adalah juru bicara yang hebat dan handal. Tetapi pada posisi politis, dalam hal ini sebagai Bupati Jembrana dan juga sebagai pemikir dengan ide-ide inovatif yang kaya imajinasi, Prof. Winasa jelas memerlukan juru bicara. Tapi tentu saja, seorang juru bicara yang memiliki kemampuan dan keliaran imajinasi yang minimal sama. Dan itu, memang sulit!

Bagaimanapun juga, demi sempurnanya sebuah kerja dan kinerja, langkah-langkah ke arah perbaikan pengelolaan manajemen informasi dan komunikasi, baik dari sisi sistem maupun kualitas sumber daya manusia (SDM), harus dilakukan sesegera mungkin. Karena saat ini, kita berada pada suatu masa yang mengharuskan kita untuk bergegas, meskipun bukan berarti ceroboh. Kalau tidak, maka kerja besar yang telah dilakukan selama ini akan menjadi sia-sia dan lewat begitu saja. Sungguh pantas untuk disayangkan.

Demikian juga ketika Kepala Bawasda Jembrana menyatakan akan adanya indikasi penurunan kinerja oleh lembaga yang berurusan dengan pelayanan publik. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya manajemen informasi dan komunikasi sehingga tidak terjadi interaksi informasi komunikasi antara pemerintah, medi, dan masyarakat (miss communication).

Jika hal seperti ini sering terjadi, citra Kabupaten Jembrana akan terpuruk dan berada pada wilayah syakwasangka sosial, yang disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat akan apa yang dilakukan oleh pemerintah selama ini.

Mungkin itu dulu.